JAKARTA-Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Prof. Firmanzah. Ph.D mengaku APBN 2014 harus direvisi untuk disesuaikan dengan kondisi terkini. Salah satu fokus perhatian pemerintah dalam APBN-P 2014 adalah revisi penerimaan negara yang semula ditargetkan dalam APBN 2014 sebesar Rp 1.667,1 triliun.
Menurutnya, revisi dari sisi penerimaan dilakukan dengan mempertimbangkan resiko tidak tercapainya penerimaan dari sektor perpajakan yang semula ditargetkan sebesar Rp. 1.280,4 triliun. Apalagi menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga berpengaruh atas realisasi penerimaan sektor perpajakan di tahun 2014. Karena itu, direvisinya target penerimaan Negara akan berdampak pada penyesuaian dari sisi pengeluaran agar defisit anggaran sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara, yaitu tidak boleh melampui dari 3 persen dari PDB.
Firmanzah mengatakan, salah satu tantangan dari sisi fiskal adalah menjaga subsidi energi sesuai dengan target yang telah ditetapkan di awal, dimana dalam APBN 2014, subsidi BBM ditetapkan sebesar 48 juta kiloliter atau Rp. 210,7 triliun dan subsidi listrik sebessar Rp. 71,3 triliun.
Dia mengatakan Kementrian ESDM tengah mempersiapkan langkah-langkah untuk tetap menjaga besaran subsidi khususnya BBM agar tidak melampui anggaran yang telah ditetapkan.
Terkait opsi menaikkan harga BBM di tengah tahun politik, menurut Firmanzah, itu akan sangat beresiko mengganggu stabilitas politik, keamanan dan ketertiban. “Terlebih lagi secara ‘timing’ dalam 1-3 bulan ini, kita harus tetap fokus pada persiapan kelancaran arus barang, manusia dan modal jelang Ramadhan dan Idul Fitri. Pada saat yang bersamaan beberapa hari lagi, Indonesia akan memasuki masa kampanye Pemilihan Presiden RI untuk periode 2014-2019,” paparnya.
Menurutnya, untuk menjaga fiskal tetap sehat, pemerintah memilih melakukan upaya penghematan belanja pada 86 kementrian/Lembaga. “Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2014, ditargetkan adanya penghematan sebesar Rp. 100 triliun dari APBN 2014,” terangnya.
Firmanzah menjamin, meski dilakukan penghematan anggaran, program-program yang memiliki dampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan angka kemiskinan tetap menjadi prioritas belanja negara pada 2014.Sehingga anggaran K/L menjadi sebesar Rp. 539,3 triliun dalam rancangan APBNPerubahan (APBN-P) dari sebelumnya sebesar Rp. 637,8 triliun.
Selain itu, lanjut Firmanzah, penghematan dan pemotongan anggaran tidak dilakukan terhadap anggaran pendidikan untuk memenuhi 20 persen amanat konstitusi, anggaran yang bersumber dari hibah dan pinjaman, dan anggaran yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum (PNBP-BLU). “Olehkarenanya, penghematan dan pemotongan belanja utamanya dilakukan pada belanja honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat/konsiyering, biaya iklan, pengadaan gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional, belanja bantuan sosial, sisa dana lelang atau swakelola, serta anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak,” ujar Firmanzah.
Lebih lanjut dia mengatakan, perumusan APBN-P yang segera diajukan oleh Pemerintah ke DPR-RI untuk mendapatkan pembahasan akan memasukkan revisi asumsi indikator makroekonomi, revisi penerimaan dan revisi belanja negara. “Revisi ini dilakukan agar postur anggaran negara lebih realistis, tetap fokus, lebih berdampak, dan sebagai langkah respon sekaligus antisipatif atas perubahan kondisi perekonomian dunia,” tegas Firmanzah seraya menyebutkan, langkah-langkah ini dilakukan untuk tetap menjaga fundamental perekonomian nasional tetap baik dan berdaya-tahan di tengah ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia.
Firmanzah berharap agar segera dilakukan pembahasan APBN-P 2014 antara Pemerintah bersama dengan DPR-RI, sehingga tidak hanya membuat fiskal menjadi lebih baik tetapi juga sebagai upaya mitigasi atas perlambatan ekonomi dunia.
Dengan mengalokasikan belanja negara kepada sektor dan program yang lebih berdampak untuk menjaga daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, pengurangan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, Firmanzah meyakini akan mengurangi efek negatif pelemahan ekonomi dunia. Sehingga fiskal dan ekonomi Indonesia akan tetap mampu melalui perlambatan ekonomi dunia seperti dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pasca-reformasi.
