JAKARTA-Sebagai negara beradab Indonesia tidak boleh menghindar lagi dari pembahasan pidana mati.
“Nyawa orang lain adalah suci dan sakral. Karena itu, tak seorang pun berhak merampasnya,” tegas Franz Magnis-Suseno dalam peluncuran dan diskusi buku bertajuk “Politik Hukum Pidana Mati” karya Direktur Eksekutif Respublica Political Institute, Benny Sabdo di Jakarta, Kamis (10/12).
Diskusi yang dipandu oleh Direktur Riset Respublica Political Institute, Raymond Jr. Pardamean Sihombing itu dihadiri puluhan aktivis dari berbagai komunitas.
Menurut Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ini, buku ini tidak hanya mengajukan argumentasi ketat demi penghapusan pidana mati, tetapi juga memberikan informasi penting tentang pidana mati pada umumnya dan sejarah pidana mati di Indonesia.
“Orang yang tidak sependapat dengan penulis pun akan mendapat manfaat membaca buku yang sangat informatif ini,” katanya.
Sementara Koordinator KontraS, Haris Azhar menyambut baik dengan terbitnya buku ini.
Menurutnya, buku ini dapat menambah referensi dan informasi perdebatan soal (penghapusan) pidana mati di Indonesia.
“Persoalan pidana mati belum dilihat sebagai sebuah dilema etika kemanusiaan di Indonesia,” tandas Haris.
Di negeri ini, demikian Haris, pidana mati masih dijadikan instrumen popularitas bagi penguasa.
“Sementara masyarakat frustasi dengan kinerja penegak hukum, maka dari itu mereka cenderung setuju dengan pidana mati,” ucapnya.
