RPI Mendukung Perubahan UUD 1945

JAKARTA-RESPUBLICA Political Institute (RPI) mengapresiasi langkah PDI Perjuangan yang akan mengusung agenda perubahan UUD 1945 dalam Rekernas I PDI Perjuangan pada 10-12 Januari 2016 di Jakarta.

Direktur Eksekutif RPI, Benny Sabdo menyoroti lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kini tugas utamanya justru sosialisasi Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

Menurut Benny, perubahan UUD 1945 telah menimbulkan kontroversi karena perubahan distribusi kekuasaan lembaga-lembaga negara hanya didasarkan pada teori yang berasal dari Amerika Serikat (AS). Kontroversi antara lain tentang lembaga tertinggi yang tidak dikenal di sistem pemerintahan AS tetapi dikenal di sistem pemerintahan Inggris. Ia menandaskan konsep MPR tidak tercipta dari ruang hampa. Tokoh penyusun UUD 1945 mendapat inspirasi dari sistem pemerintahan Inggris yang memiliki lembaga tertinggi, yaitu parlemen, tempat kedaulatan rakyat berada. “Penyusun UUD 1945 tidak punya niat sedikit pun untuk menjiplak struktur pemerintahan negara lain, sebab itu keberadaan MPR disesuaikan dengan budaya politik Indonesia,” ucap Benny di Jakarta, Kamis (7/1).

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan Rakernas PDI Perjuangan mendatang bakal membahas penguatan MPR dan menghidupkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) lagi. PDI Perjuangan ingin MPR punya kewenangan menyusun dan menetapkan GBHN agar pembangunan lebih terpadu. Opsi yang dimungkinkan untuk menghidupkan GBHN adalah dengan amandemen UUD 1945.

Menurut Benny, dalam rancangan UUD 1945 yang pertama, ada tiga pasal tentang MPR, yaitu: Pasal 1 ayat (2): “Kedaulatan berada ditangan rakyat, yang dilakukan sepenuhnya oleh Badan Permusyawaratan Rakyat.” Pasal 18 ayat (1): “Badan Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Pasal 19: “Badan Permusyawaratan menetapkan UUD dan GBHN.”

Ia menegaskan MPR dapat dianggap sebagai lembaga tertinggi karena fungsinya membuat atau mengubah UUD (supreme law of the land). Undang-undang, yang hirarkinya dibawah UUD, dibuat oleh DPR, suatu lembaga legislatif yang lebih rendah daripada MPR dalam arti bila undang-undang yang dibuatnya tidak selaras dengan UUD maka akan terkena asas Lex superior derogate lex inferiori.

Benny juga mengapresiasi PDI Perjuangan dibawah kepemimpinan Megawati Sukarnoputeri relatif solid dibandingkan partai-partai lain, seperti Golkar dan PPP. Memimpin PDI Perjuangan yang berideologi Pancasila yang Soekarnois nasionalistik tidak mudah. “Apalagi, PDI Perjuangan adalah hasil fusi paksa lima partai, yakni Partai Nasional Indonesia, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Katolik,” jelasnya.

Posisi PDI Perjuangan sebagai partai besar juga tak tergoyahkan. Dua kali menjadi partai penguasa di Tanah Air: Megawati menjadi presiden 2001-2004 dan Joko Widodo 2014-2019. “PDI Perjuangan selalu mampu melakukan kontestasi politik dalam kondisi prima. Karena itu, ia tidak pernah terperosok menjadi partai paria,” pujinya.

Namun, Benny juga mengkritisi PDI Perjuangan agar berbenah diri menjadi partai yang modern. “Sebelum berbicara gagasan besar, semestinya perlu membuat fondasi yang kuat,” katanya. Menurutnya, partai harus dikelola secara profesional. PDI Perjuangan sudah melakukan teorbosan dengan melakukan sekolah partai. Tapi hal itu masih bersifat parsial. “Harus ada terobosan yang lebih bersifat struktural. Kepengurusan partai sebaiknya dibagi ke dalam tiga komponen, yaitu kader wakil rakyat, kader pejabat eksekutif, dan pengelola profesional,” urainya.

Ketiganya diatur dalam struktur yang terpisah, dan tidak boleh ada rangkap jabatan. Pola rekrutmen dan promosi diharuskan mengikuti jalur yang sudah ditentukan dalam salah satu dari ketiga jalur tersebut. Jika seseorang berminat menjadi anggota DPR/DPRD, maka ia sejak awal masuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Partai, yang disediakan tersendiri strukturnya dalam kepengurusan partai.  “Sedangkan kader yang berminat duduk di lembaga eksekutif tidak duduk di Dewan Perwakilan Partai, tetapi duduk dalam Dewan Kabinet,” ucap Benny.

Di luar kedua struktur itu, demikian Benny, ada struktur kepengurusan biasa yang dijabat oleh para profesional yang digaji oleh partai dan tidak dimaksudkan untuk direkrut, baik menduduki jabatan di kekuasaan legislatif, maupun untuk dipromosikan menduduki jabatan di kekuasaan eksekutif. “Jika struktur organisasi tersebut dapat diaplikasikan oleh seluruh partai, maka akan lahir pemimpin-pemimpin rakyat di masa depan,” pungkasnya.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyambut baik usulan PDI Perjuangan yang bakal mendorong amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menurutnya, MPR siap menerima semua usulan dari berbagai kalangan tentang amandemen konstitusi itu. “Kami siap menerima dan menampung semua usulan dari masyarakat maupun partai politik. Apalagi, dari PDIP yang notabene parpol pemenang pemilu,” ujarnya