RUU Perindustrian Belum Berpihak ke UMKM

Selasa 8 Okt 2013, 4 : 56 pm

JAKARTA-Rancangan Undang-Undang (RUU) Perindustrian dinilai belum berpihak pada industri kecil (UMKM), terutama dalam masalah pembiayaan, karena tidak mendorong industri perbankan untuk menjadi sumber pembiayaan.  “Dalam RUU ini belum terlihat upaya pemerintah mengembangkan pembiayaan, khususnya dari sektor perbankan nasional untuk mendukung industri lokal,” kata peneliti LPEM UI, I Kadek Sutisna dalam diskusi “RUU Perindustrian” bersama anggota Panja RUU Perindustrian, Hendrawan Supratikno dan YKLI, Tulus Abadi di Jakarta, Selasa, (8/10).

Malah dalam RUU ini, kata Kadek lagi, lebih banyak dan masih menekankan pada sumber pembiayaan pemerintah. “Apalagi semua UMKM di Indonesia itu, tidak peduli pada tingkat suku bunga. Mestinya, hal ini harus menjadi fokus dalam pembiayaan industri nasional,” terangnya.

Diakui Kadek, sektor industri menjadi salah satu motor penggerak perekonomian negara. Sekitar 29% PDB nasional disumbang dari industri. Namun dari survey LPEM UI, ternyata sejumlah industri padat karya, seperti furniture, alas kaki, dan tekstil justru mengeluhkan soal upah.  “Ini menjadi hambatan daya saing,” tegasnya.

 

Padahal dalam semangat RUU Perindustrian ini, lanjutnya, ada dua semangatnya, yakni menciptakan daya saing dan menciptakan nilai tambah. Sayangnya, semua tujuan itu sulit tercapai. Karena industri lokal harus menempuh prosedur panjang untuk ekspor. “Survey LPEM pada 2006, menunjukkan untuk melakukan ekspor perlu melewati  19 institusi,” ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari BeritaMoneter.com. Mari bergabung di Channel Telegram "BeritaMoneter.com", caranya klik link https://t.me/beritamoneter, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca juga berita kami di:

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

Terkait Ratu Hoaks, Ratna Sarumpaet, BAWASLU Bisa Bubarkan TKN Prabowo-Sandi

JAKARTA-Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) harus menggunakan kewenangannya (kewenangan Diskresi_red), mendiskualifikasi

“KAMI” Tidak Perlu Mempolitisasi Kasus Hukum Syahganda Naingggolan Dkk

Oleh: Petrus Selestinus FORUM ADVOKAT PENGAWAL PANCASILA (FAPP), mengapresiasi sukses