Said Abdullah: APBN Harus untuk Kesejahteraan Rakyat

Wakil Ketua Banggar, Said Abdullah (tengah)

JAKARTA-Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi kinerja Pemerintah dalam memberi perhatian lebih pada daerah untuk melaksanakan pembangunan. Indikasi besarnya perhatian pemerintah tercermin dari alokasi anggaran transfer daerah sebesar Rp 782,3 triliun di RAPBN 2016. “APBN bukan untuk APBN, tapi APBN untuk rakyat. Pemerintah hendaknya bisa memastikan taraf hidup buruh, tani, dan nelayan mendapat prioritas dan keberpihakan nyata lewat APBN,” ujar Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah di Jakarta, Kamis (20/8).
Seperti diketahui, alokasi belanja negara dalam RAPBN 2016 sebesar Rp 2.121,3 triliun atau naik sebesar Rp137,1 triliun dari tahun ini.
Belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.339,1 triliun. Belanja itu terdiri dari belanja kementerian dan lembaga Rp780,4 triliun dan belanja non kementerian lembaga sebesar Rp558,7 triliun. Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp782,3 triliun, yang terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp735, triliun dan dana desa sebesar Rp47 triliun. “Saya berharap, RAPBN 2016 lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan belanja-belanja yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan riil rakyat,” pinta Said.
Politisi senior PDI Perjuangan ini mendukung langkah Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang masih berada dalam status ekonomi menengah ke bawah. Namun dengan catatan, Pemerintah harus memperluas cakupan sasaran penerima program jaring pengaman sosial dan jaminan sosial yang bersifat pemberdayaan. Program tersebut tetap memperhatikan kelompok 40% penduduk terbawah, melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Raskin, dan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tambahan alokasi Rp 32,0 triliun. “Untuk itu, pemerintah harus memperbaiki pendataan penduduk terpadu dengan menggunakan indikator berbasis pendapatan penduduk, agar program-program tersebut tepat sasaran,” ujar Said.
Sementara itu, terkait kebijakan Pemerintah yang mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5%, Said yang juga anggota Komisi XI DPR ini mendorong agar alokasi tersebut sejalan dengan pemenuhan hak rakyat atas kesehatan. Akan tetapi, anggaran tersebut diprioritaskan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan dasar, revitalisasi puskesmas, mendorong puskesmas rawat inap. “Kami mendukung Pemerintah agar alokasi anggaran kesehatan tersebut harus disertai dengan perbaikan regulasi, sistem rujukan serta perbaikan kinerja BPJS Kesehatan,” imbuh Wakil Rakyat dari Dapil XI Jatim ini.
Lebih lanjut, Said juga mengapresiasi kebijakan pemerintah dibidang pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Hal ini pertanda negara hadir dengan memberikan akses pendidikan kepada anak usia sekolah.
Namun demikian, diharapkan agar cakupan penerima dan besarannya perlu dikaji ulang untuk menemukan formulasi yang tepat dan merata di seluruh Indonesia serta mudah untuk dilaksanakan di lapangan.
Untuk itu, Said mengusulkan agar Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran pendidikan lebih besar untuk sekolah-sekolah kejuruan, sebagai upaya pemenuhan tenaga terampil, terlatih dan ahli untuk memenuhi kebutuhan tenaga di sektor industri. Alokasi anggaran untuk Balai Latihan Kerja juga harus mendapatkan perhatian Pemerintah dengan memperhatikan kesesuaian dengan pengembangan potensi daerah terkait, sekaligus sebagai strategi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Desember 2015.
Pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2016 mengusulkan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BO TPN) sebesar Rp 3,79 triliun, turun dari 2015 sebesar Rp 102,2 triliun. “Kami mendorong kepada Pemerintah untuk tetap menyediakan BO PTN senilai Rp 6,25 triliun dalam RAPBN 2016. Sesuai dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi dan RPJMN 2015-2019, biaya operasional PTN harus dialokasikan. Apabila tidak, maka PTN akan menaikkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa dan mendorong komersialisasi PTN,” pungkasnya.

Baca :  Jokowi Persempit Permainan Anggaran di DPR