Said Abdullah: BI Harus Berani Membuat Teroboson Strategis

Ketua Banggar DPR, MH Said Abdullah

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) harus berani mengambil terobosan ditengah keterbatasan anggaran pemerintah menangani wabah pandemi covid-19.

Saat ini, alokasi anggaran penanganan covid-19 berikut jaringan pengaman sosial dan program pemulihan ekonomi sebesar Rp 405,1 triliun berpotensi tidak mencukupi.

“Konsekuensinya, kebutuhan pembiayaan akan semakin membesar, apalagi penerimaan dari pajak, dan sumber daya alam berpotensi mengalami penurunan sebagaimana yang telah diproyeksikan,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah di Jakarta, Senin (11/5).

Karena itu, Banggar DPR RI merekomendasikan BI mengambil langkah strategis dan antisipatif.

Salah satu bentuknya, mencetak uang pada kisaran Rp 400 – 600 triliun untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan LPS serta likuiditas perbankan nasional.

“BI harus mengambil langkah berani dan memiliki terobosan (breakthrough),” tegas Said.

Politisi senior PDI Perjuangan ini mengatakan langkah tegas BI sangat diperlukan.

Sebab bila mengandalkan kebijakan konvensional, maksimal yang meredam tekanan terhadap pasar keuangan, tetapi tidak mampu menyuplai optimal kebutuhan likuiditas.

Menurutnya, hasil cetak uang dapat dijadikan alternatif pembiayaan yang dibutuhkan oleh pemerintah dari global bond.

Baca :  19 Industri Dapat Relaksasi Stimulus Fiskal Jilid 2

“Bukankah dengan hasil cetak uang dapat ditawarkan ke perbankan, pemerintah dan LPS dengan yield yang lebih rendah daripada global bond. Saya merekomendasikan yield pada kisaran 2-2,5%. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan memiliki beban bunga yang lebih rendah,” terangnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perkonomian ini mengaku kebijakan mencetak uang tentu berakibat pada peningkatan inflasi.

Namun dapat dimitigasi dengan berbagai instrument pengendalian yang wewenangnya dimiliki BI.

Misalnya melalui BI Rate dan kewenangan penetapan Giro Wajib Minimum (GWM).

Langkah terobosan ini sebagai bentuk sharing pain BI terhadap situasi krisis ini.

“Jadi BI tidak semata mata menikmati untung akibat selisih kurs dan bunga pinjaman. Tetapi sama sama ikut merasakan situasi krisis yang dihadapi oleh segenap rakyat,” jelasnya.

Said mengungkapkan, rekomendasi Banggar atas langkah terobosan itu didasari oleh langkag pemerintah yang telah mengusulkan perubahan APBN 2020 kepada DPR.

Dalam desain makro APBN tahun 2020, komposisinya pendapatan negara dipatok turun, semula Rp. 2.233,2 triliun menjadi Rp. 1.760,9 triliun, dan belanja negara naik, semula Rp. 2.540,4 triliun menjadi Rp. 2.613,8 triliun.

Baca :  Regulasi Diharapkan Tidak Membatasi Inovasi Start-Up

Perubahan ini berkonsekuensi pada melebarnya angka defisit APBN.

Semula defisit APBN dipatok pada kisaran Rp. 307,2 triliun (1,76%) menjadi Rp. 853 triliun (5,07%).

Untuk menjalankan desain APBN tahun 2020 ini pemerintah dan otoritas keuangan akan menghadapi tantangan yang tidak mudah.

Pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan mengandalkan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar sebesar Rp. 654,5 triliun.

Langkah ini harus ditempuh pemerintah untuk menambal defisit APBN yang meningkat menjadi 5,07%. Akibat sedikitnya ruang fiskal pemerintah inilah utang jadi pilihan.

Tidak banyak yang bisa dikerjakan pemerintah dalam “utak atik” APBN.

Selain banyak belanja yang sifatnya mandatory karena perintah UUD 1945 dan undang undang, seperti anggaran pendidikan 20%, anggaran kesehatan 5%, dan dana desa 10%, juga masih terdapat belanja rutin yang utak atiknya tidak longgar.

Baca :  Gagal Bayar Kasus Jiwasraya Adalah Pelajaran Berharga

Dalam situasi ekonomi demestik dan global mengalami slowing down, pemerintah berharap masih banyak investor yang berminat dengan global bond yang diterbitkan pemerintah.

Hingga 3 April 2020, justru banyak investor non residen melepas SBN senilai Rp. 135,1 triliun. Keadaan ini akan menjadi tantangan pemerintah.

Kemampuan LPS untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan penjaminan dan penanganan bank sistemik dan non sistemik tidak memiliki anggaran yang memadai.

Karenanya, melalui Perppu No 1 tahun 2020 pemerintah memberi antisipasi dengan dukungan pinjaman dari pemerintah dan BI.

Artinya, kebutuhan pembiayaan untuk support LPS makin besar.

BI jelasnya makin berat tanggungjawabnya.

Sebab sesuai Perppu No 1 tahun 2020, BI berkewajiban; menjadi lender last resort untuk pembelian SBN, pinjaman dan likuiditas jangka pendek kepada perbankan dan membeli repo surat berharga yang dimiliki oleh LPS.

“Akibatnya, BI harus mampu memenuhi kecukupan modal, namun tidak serta merta bisa menggunakan cadangan devisa semuanya untuk memenuhi hal ini,” pungkasnya.