JAKARTA-Munculnya kasus desa siluman dengan adanya transfer yang tidak wajar dari APBN ke desa-desa baru yang tidak berpenghuni terus mengelinding. Kendati belum diungkap secara terperinci jumlah, nama ataupun lokasi desa-desa siluman tersebut, namun setidaknya sebagian berada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, desa fiktif ini merupakan puncak gunung es dari permasalahan Dana Desa yang semakin meningkat. Karena itu, diharapkan temuan tersebut harus menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa di awal periode pemerintahan baru.
Hal ini penting agar uang pajak rakyat yang disetor ke APBN benar-benar dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan.
”Saya kira, munculnya desa siluman ini menjadi momentum memperbaiki manajemen pengelolaan dana desa agar tepat sasaran,” ujar Said di Jakarta, Senin (11/11).
Isu desa siluman ini pertama kali disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Berdasarkan laporan yang diterimanya, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.
“Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa),” ujar Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta.
Kementerian Dalam Negeri mengaku desa-desa fiktif di Konawe sudah teridentifikasi sejak pertengahan tahun ini. Komisi Pemberantasan Korupsi yang membantu Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menemukan 56 desa yang diduga fiktif.
Alokasi dana desa yang terus meningkat hingga mencapai Rp900 juta per desa tahun ini memang sangat menggiurkan. Program Dana Desa yang dilakukan sejak tahun 2015, sudah menjangkau 74.954 Desa di seluruh Indonesia, terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2015 alokasi Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,8 triliun, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,9 triliun, pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi Rp 60 triliun, pada tahun 2019 untuk 74.597 desa. Tahun depan, alokasi naik menjadi Rp72 triliun. Praktis, dalam lima tahun terakhir, alokasi Dana Desa sudah dialokasikan sebesar Rp257 triliun.
Said mengatakan, munculnya desa fiktif ini tidak boleh dianggap sebelah mata. Karena itu, persoalan ini harus dituntaskan lantaran dana desa itu berasal uang pajak rakyat yang disetor ke APBN.
“Saya mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kepolisian, untuk menelusuri Desa Siluman dan jumlah Dana Desa yang sudah mengalir ke desa-desa. Memang, perlu segera mengambil langkah-langkah preventif dan penindakan,” jelasnya.
