Said Abdullah: Impor Pangan Harus Diubah Dari Sistem Kuota ke Skema Tarif

Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah bersama Ketua DPR RI, Puan Maharani

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah mengubah skema impor pangan dari system kuota menjadi impor dengan model pengenaan tarif.

Pasalnya, kebijakan impor dengan system kuota syarat dengan upaya memburu rente para pejabat. Sedangkan, dengan model pengenaan tarif, Negara lebih banyak untungnya.

Bahkan kebijakan tarif tidak memungkinkan adanya selisih harga yang tinggi antara Negara asal impor dan dalam negeri, sehingga meminimalisir praktik suap.

“Para pelaku impor juga lebih terbuka, karena memungkinkan banyak pihak jadi importir, sebab asal bisa memenuhi pembayaran tarif dan keekonomian barang didalam negeri masih memungkinkan,” ujar Said di Jakarta, Jumat (21/2).

Menurutnya, kebijakan tarif impor secara internasional meminimalisir perselisihan di meja World Trade Organization (WTO) asal pengenaan kebijakan tarif transparan dan mengacu pada ketentuan Undang-Undang No 7 tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan WTO.

“Konsekuensinya, Indonesia terikat dengan kesepakatan-kesepakatan dalam WTO,” imbuhnya

Baca :  Said Abdullah Dilantik Jadi Ketua Banggar Periode 2019-2024

Dia mengaku, kebijakan impor lumrah dalam interaksi perdagangan antar negara.

Namun dalam kebijakan impor yang ditujukan menyeimbangkan supply and demand justru berubah menjadi ruang berburu rente, permainan kartel dan perselisihan internasional.

Bahkan dalam prinsip perdagangan bebas (free trade), kuota impor dianggap sebagai kebijakan haram.

WTO menganggap kuota impor sebagai kebijakan proteksionis terhadap barang-barang di dalam negeri, dan dianggap diskirimasi terhadap barang-barang negara lain.

Sebab terkait kualifikasi, jumlah, dan kebijakan pendukungnya tidak mengacu pada standar perdagangan internasional, akan tetapi keputusan sepihak pejabat Negara pengimpor.

Akibatnya, system kuota impor seringkali menjadi perselisihan di WTO dari banyak negara. Indonesia diadukan ke WTO oleh Amerika Serikat terkait kuota impor daging, jauh sebelum perang dagang China dan Amerika Serikat.

Amerika Serikat mengadukan China ke WTO terkait penentuan tarif komoditas Amerika Serikat yang masuk ke China, dan masih banyak lagi perselisihan terkait kebijakan impor di meja WTO.

Baca :  Tokoh Pasuruan Ajak Masyarakat Dukung Bambang-Said

“Kita sering mendengar berbagai kasus hukum yang muncul akibat kuota impor barang. Biasanya kebijakan impor barang, khususnya pangan, terjadi selisih harga yang cukup tinggi antara didalam negeri dan luar negeri,” jelasnya.

Harga diluar negeri ujarnya lebih murah daripada harga didalam negeri.

Selisih harga yang tinggi memungkinkan para importir memberi fee yang besar kepada para pejabat sindikatif pemberi otoritas.

Motifnya agar klan atau jaringan mereka yang dimenangkan sebagai importer pada proses lelang.

Hal inilah yang kerapkali terjadi dalam kebijakan impor pangan nasional.

“Jadi sesungguhnya kebijakan impor dengan system kuota tidak sebenar-benarnya untuk memenuhi kebutuhan pangan didalam negeri, akan tetapi lebih ditujukan untuk berburu rente para pejabat,” urainya.

Bahkan kebijakan impor dalam beberapa kasus juga bagian dari dampak permainan para kartel.

Baca :  Cadangan Devisa Setara Dengan Pembiayaan Impor 7,4 Bulan

Saking besarnya peran mereka dalam penentuan di pasar, bahkan pemerintahpun dibuat kalah sehingga pemerintah harus terpaksa impor pangan tertentu.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menguraikan modus yang seringkali terjadi para kartel menghentikan sementara pasokan (supply) dengan cara menimbun.

Akibatnya terjadi kelangkaan barang dan harga di pasar tinggi.

Alhasil, pemerintah dituntut untuk menyeimbangkan harga, sementara cadangan pangan milik pemerintah yang ada di Bulog tidak memadai.

Konseuensinya pemerintah harus membuka keran impor, yang dalam prosesnya juga tidak bisa lepas dari campur tangan kartel.

“Saya kira, kebijakan impor barang harus dibenahi, khususnya pangan kedepan lebih baik. Hal ini penting agar kedepan tidak menimbulkan perselisihan di WTO, tidak korup dan yang lebih penting lagi menjadi daya topang tumbuh kembang perekonomian dalam negeri secara berkelanjutan,” pungkasnya.