Said Abdullah: Pemerintah Harus Siapkan Tameng APBN

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah menyiapkan skenario ekonomi yang firm sehingga bisa menjadi tameng yang kuat bagi APBN.

Langkah ini dibarengi dengan kebijakan logis dan terukur sebagai langkah antisipasi melambatnya ekonomi dunia akibat penyebaran Virus Corona atau 2019 Novel Coronavirus.

“DPR sepenuhnya mendukung langkah pemerintah dalam mengatasi masalah COVID-18 ini secara efektif. Namun, dampak yang paling terasa atas wabah global saat ini kepada negara kita adalah dampak ekonomi. Karena itu, harus ada tameng bagi APBN agar tidak menganggu kinerja ekonomi secara keseluruhan,” ujar Said di Jakarta, Kamis (19/3).

Said mendukung kebijakan Kemenko Perekonomian yang telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi kedua.

Point penting dari stimulus ini yakni pada subsidi dan keringanan pajak penghasilan (PPh) sektor tertentu selama enam bulan ke depan.

Selain itu, stimulus ekonomi kedua ini juga mengatur insentif perizinan ekspor dan impor, stimulus bagi debitor yang terkena dampak Covid-19, serta jaminan ketersediaan pangan pokok rakyat selama enam bulan ke depan.

Baca :  Presiden Jokowi Ajak Negara G20 “Perang” Lawan Covid-19

Namun demikian ujar Said semua stimulus fiskal dan nonfiskal ini secara eksponensial akan mengurangi potensi penerimaan, baik pajak maupun nonpajak, setidaknya selama enam bulan ke depan.

Karena itu, sudah seharusnya pemerintah mencari sumber-sumber penerimaan baru yang tidak terkena dampak serius atas Covid-19.

Sebab bila tidak ada penggantinya, target-target penerimaan sebagaimana yang telah dipatok pada APBN 2020 bisa meleset.

Bahkan rantainya akan melebarkan jurang defisit APBN. Hal ini pada akhirnya memperlihatkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan belanja negara yang memang telah dipatok pula.

“Jadi saya menyarankan pemerintah mengkaji sumber-sumber penerimaan baru,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini mengusulkan lima langkah yang dapat ditempuh pemerintah guna memperkuat APBN.

Pertama, ekstensifikasi cukai yang bersumber dari bahan bakar minyak (BBM). Konsekuensinya, harga BBM akan bertambah dengan pengenaan cukai, namun pada saat yang sama harga minyak dunia sedang drop ke posisi USD 30.

Baca :  Bentuk Gugus Tugas Atasi Covid-19 Hingga RT

“Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan: BBM diturunkan Rp 600 per liter dan pada saat yang sama dikenai cukai Rp 100 per liter,” urainya.

Selain BBM, pemerintah perlu memperluas basis pengenaan cukai. Misalnya, minuman berpemanis dan penggunaan ponsel. Dalam situasi sulit, kebijakan substitutif seperti ini akan terasa sangat penting. Untuk itu, perlu komunikasi dengan para stakeholder agar implementasinya berjalan mulus.

Kedua, pemerintah perlu memangkas belanja K/L sebesar 15 persen, khususnya yang menyangkut perjalanan dinas, apalagi perjalanan dinas ke luar negeri.

Termasuk meeting berskala besar. Hal ini juga mendorong semakin kuatnya social distance yang menopang bagi pengurangan potensi penularan virus korona.

“Langkah ini sekaligus untuk mewujudkan rasa empati kita, para penyelenggara negara, kepada rakyat,” terangnya.

Ketiga, stimulus kedua yang baru saja digulirkan pemerintah tidak memberikan insentif dengan address yang definitif kepada industri pariwisata dan sektor ikutannya. Padahal, sektor itu adalah yang paling terpukul dengan wabah ini.
Pelaku industri pariwisata termasuk sektor ikutannya juga perlu men dapatkan stimulus pajak, terutama pajak daerah.

Baca :  Dukung Penanganan Covid-19, Bank DKI Ajak Warga Berdonasi Melalui Bank DKI Peduli

Keempat, pagu subsidi minyak dan elpiji pada 2020 sebesar Rp 75,3 triliun. Untuk meringankan besaran subsidi energi, pemerintah sebaiknya segera merealisasikan kebijakan B40 untuk meringankan subsidi minyak.

“Termasuk mempercepat peralihan konsumsi elpiji agar beban subsidinya pada 2020 bisa berkurang,” sarannya.

Kelima, mengubah skema kebijakan impor kuota ke impor sistem tarif. Dengan begitu, negera berpotensi mendapatkan penerimaan negara dari tarif masuk.

“Pelaksanaan skema ini juga lebih akuntabel dan menguntungkan negara karena celah sebagai ajang perburuan rente jauh lebih rendah,” jelasnya.

Said mengatakan jika ternyata pada triwulan kedua nanti menunjukkan indikator makro tidak menggembirakan maka pemerintah segera mengajukan perubahan APBN.

“Tujuannya semata-mata menyehatkan kondisi perekonomian kita agar kuat menghadapi Hbdampak wabah global ini dan kita tetap bisa melanjutkan agenda-agenda pembangunan berkelanjutan,” tutupnya.