JAKARTA-Ketua DPP PDIP Perjuangan MH Said Abdullah meminta Presiden Joko Widodo untuk tetap menjaga marwah institusi kepresidenan, sekalipun telah berpisah jalan politik dengan PDI Perjuangan, karena memilih anaknya maju kandidat cawapres, dan berkontestasi elektoral dengan Ganjar Mahfud yang di dukung PDI Perjuangan.
Pernyataan itu disampaikan Said Abdullah menyikapi semakin terbukanya keberpihakan Jokowi kepada paslon nomor urut 2.
Menurut Said, pernyataan Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma yang membolehkan presiden untuk berkampanye dan memihak salah satu paslon menimbulkan kegaduhan di tanah air.
Meski gaduh, Jokowi tidak mempedulikannya.
“Saya lebih menaruh respek dan hormat terhadap beliau, apabila beliau mengoreksi pernyataan itu. Atau berbesar hati untuk cuti selama pilpres demi putera sulung, dan menyerahkan tampuk kepemimpinan pemerintahan sementara kepada wakil presiden, sebagaimana di atur dalam pasal 281 Undang Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” tandas pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Timur ini.
Bila Presiden Jokowi tidak cuti, lanjut Said, ia berpotensi menabrak pasal 282 Undang Undang No 7 tahun 2017.
Dalam pasal tersebut ditegaskan larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa Kampanye.
Ironisnya, Jokowi seakan-akan tidak peduli dengan aturan tersebut. Di berbagai kesempatan, Jokowi bertindak seperti tim sukses pasangan Prabowo-Gibran.
Bahkan ungkap Said, Jokowi membuntuti rute kampanye Ganjar Pranowo.
Seluruh lokasi yang didatangi Ganjar Pranowo, tiba-tiba di kunjungi Presiden Jokowi sambil bagi bagi sembako, sertifikat tanah, dan bantuan lainnya.
