Situasi ini ujarnya membuat KPK tidak lagi berperilaku seperti lembaga negara tetapi seperti LSM yang sibuk beradvokasi dan memusuhi seluruh elemen di luar dirinya.
Orientasi yang tak jelas ini memberi ruang bagi orang-per orang di KPK untuk membangun kekuatan personal. Hal ini terlihat pada masa Abraham Samad. Status tersangka bisa berumur 2 tahun sebelum diajukan ke muka sidang. Pemaksaan vonis mulai menimbulkan dissenting opinion di kalangan hakim.
“Penegakan hukum diduga dengan cara-cara yang melanggar hukum. Tersangka dulu bukti belakangan,” ujar Anggota Komisi XI DPR ini.
Akibatnya, penegakan hukum menjadi alat “politik”. KPK tidak saja berperan sabagai ‘Tuhan’ tapi juga menjadi selebritis yang menyedot energi publik, menaikkan rating, oplah dan traffic. Dokumen-dokumen rahasia KPK beredar di media massa dan masyarakat.
Untuk itu sarannya, mekanisme kerja KPK perlu dibenahi agar tidak seperti pemadam kebakaran selamanya. Fokus kerja KPK harus jelas agar dapat bekerja efektif. Termasuk dalam hal ini bagaiamana memastikan prosedur penegakan hukum berjalan dengan prudent dan tidak menabrak prinsip-prinsip dasar hukum.
“Bagaimana agar langkah-langkah KPK tidak memberikan dampak buruk pada kinerja pembangunan. Bagaimana membangun kultur anti korupsi secara fundamental. Bagaimana membuat sistem kredibel dan akuntabel,” tuturnya.
Semangat dan niat perubahan seperti itulah yang sedang diupayakan PDI Perjuangan walau dengan resiko menghadapi opini publik dianggap seakan memusuhi KPK. “Perubahan memang butuh kemauan dan kemampuan yang kadang beresiko menyakiti diri sendiri,” pungkas politisi asal Sumenep, Madura Jatim ini.
