Said: APBN Masih Belum Memakmurkan Rakyat

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah

JAKARTA- Fraksi PDI Perjuangan DPR RI  menilai politik anggaran pemerintahan masih jauh dari agenda Nawa Cita  sehingga sulit mewujudkan cita-cita Trisakti Bung Karno. Untuk itu, pemerintah harus  melakukan evaluasi menyeluruh atas pengalokasian anggaran dengan nomenklatur yang lebih jelas, rutin dan pembangunan (fisik dan non fisik) sehingga lebih mudah dalam melakukan pengawasan.

“Kami minta agar porsi anggaran untuk pembangunan ekonomi rakyat diperbesar.  Ini penting guna mendekatkan agenda Nawacita,” ujar Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah di Jakarta, Selasa (26/4).

Menurutnya, APBN mempunyai nilai strategi bagi terwujudnya program pemerintah yang terangkum dalam program Nawacita. Karena itu, anggaran harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Baca :  Ekonomi Kuartal II Bisa Terdongkrak Lewat Ramadhan-Lebaran 2019

Sayangnya, jelas Said, sejauh ini APBN masih belum bersentuhan dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat.  Pasalnya, anggaran lebih banyak berorientasi pada kerja rutin tahunan pemerintah dan merespon situasi makro ekonomi yang memiliki sifat jangka pendek. Akibatnya, APBN tidak mampu mengurangi angka kemiskinan, bahkan rakyat miskin jumlahnya  terus bertambah.

“Padahal, kalau program Nawacita ini benar-benar berjalan maka cita-cita Trisaksi Bung Karno akan terwujud dan bangsa Indonesia akan menjadi raksasa ekonomi di dunia,” tuturnya

Selama ini jelas politisi senior PDI Perjuangan ini, setiap kenaikan APBN selalu dibarengi dengan peningkatan anggaran belanja rutin. Pola semacam ini harus dirubah sehingga anggaran yang tersedia benar-benar dialokasikan untuk rakyat.

Baca :  Kebijakan BBM Demi "Selamatkan" Fiskal

”Dalam 10 terakhir,  nomenklatur anggaran kementrian/ lembaga hanya belanja aparatur dan belanja modal. Padahal dalam belanja modal masih ada belanja barang milik K/L. Dampaknya, pembangunan yang berorientasi rakyat kecil sekali,” terangnya.

Untuk itu, Said menyarankan agar dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2017,  pemerintah hendaknya  mulai melakukan perubahan nomenklatur.