JAKARTA-Figur Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri sangat kuat di internal partai moncong putih.
Selain symbol pemersatu dan perekat partai, putri proklamator Indonesia ini juga merupakan symbol ideologi partai.
Karena itu, posisinya saat ini tidak dapat tergantikan oleh tokoh siapapun.
“Bagi saya, intinya, bu Mega tetap Ketua Umum. Dari pengalaman, komitmen, ketokohan, rekam jejak dan kharisma, nama bu Mega sulit ditandingi oleh siapapun. Ibu Mega, satu-satunya tokoh politik paling senior di negeri ini,” ujar politisi PDI Perjuangan, Said Abdullah di Jakarta, Selasa (16/12).
Penegasan ini disampaikan Said menanggapi hasil survey lembaga Survei Cyrus Network yang menyebutkan Presiden Joko Widodo sebagai sosok yang pantas menggantikan Megawati Soekarnoputri memimpin PDI Perjuangan periode 2015-2020.
Alasannya, publik menginginkan tokoh muda yang menjadi nakhoda partai pemenang pemilu legislatif 2014 itu.
Said mengaku, sosok Megawati sangat penting dan sentral bagi partai berlambang kepala banteng moncong putih ini.
Hal ini karena Mega merupakan simbol pemersatu partai.
Selain itu jelas Said, figur Megawati dibutuhkan secara internal karena menjadi simbol solidarity maker serta memiliki karisma yang dipatuhi seluruh elite di PDI Perjuangan.
“Keberadaan bu Mega sangat diperlukan untuk membangun soliditas partai dan mengawal pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla. Sebab bagaimanapun juga, PDI Perjuangan bagian dari pemerintah saat ini,” jelas Said yang juga politisi PDI Perjuangan Jawa Timur ini.
Said memastikan Presiden Jokowi tidak tertarik menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan.
Apalagi, Jokowilah orang pertama meminta Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020.
Dorongan dari Jokowi itu dilontarkan saat Rakernas PDI Perjuangan di Semarang, beberapa waktu silam.
“Justru yang pertama kali mencalonkan bu Mega datang dari Pak Jokowi. Bu Mega terkejut saat itu dan kemudian usulan dari Pak Jokowi direspons pengurus DPD dan DPC seluruh Indonesia dan kemudian secara aklamasi mengajukan dan mencalonkan Bu Mega sebagai ketum,” tutur dia.
Karena itu, Said yakin Jokowi tidak mungkin maju menjadi ketua umum.
Sebab, presiden tidak mungkin rangkap jabatan menjadi ketua umum.
Larangan rangkap jabatan ini sudah menjadi komitmen Presiden Jokowi.
Hal tersebut juga berlaku bagi anggota kabinetnya yang harus melepas jabatan structural di partai jika ingin berada di pemerintahan.
“Kalau menteri saja dilarang, karena dianggap mengganggu fokus apalagi dengan jabatan presiden yang tanggung jawabnya lebih luas dari menteri. Tidak mungkin dia dobel standar,” tegasnya.
