SURABAYA-Calon Wakil Gubernur (Cawagub) PDI Perjuangan, Jawa Timur, Said Abdullah meminta semua pihak agar menjunjung tinggi etika demokrasi, agar kuasa rakyat menang atas kuasa uang.
Karena itu, upaya meraih kekuasaan harus ditempuh dengan cara-cara elegen, bersih dan jujur sehingga pemilu benar-benar menjadi wahana pembelajaran politik yang cerdas bagi masyarakat.
“Kami harapkan, pilgub ini menjadi momentum pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Untuk itu, cara yang ditempuh, jangan sampai mencederai nilai-nilai luhur dari demokrasi itu sendiri,” kata Said Abdullah di Surabaya, Senin (15/7).
Menurut Said, kentalnya money politik dalam penyelenggaran pesta rakyat lima tahunan ini membuat kualitas pemimpin yang dihasilkan sangat rendah.
Karena itu, Said yang juga putra Madura ini berharap agar partisipasi rakyat dalam pilgub lebih ditingkatkan lagi sehingga semua bentuk kecurangan pemilu bisa dieliminir.
“Saya kira, rakyat sudah cerdas sekarang ini. Pemilik kedaulatan itu rakyat. Jadi, jangan mau diiming-imingi duit,” tegas dia.
Said mengaku, pilgub memang rawan dengan praktek money politic.
Namun demikian, pasangan yang mengusung “Jempol unuk Jawa Timur Baru ini berharap agar rakyat harus tegas menolak kontestan pilgub yang diduga menggunakan politik uang.
Apalagi jika uang yang dipakai menyogok rakyat itu bersumber dari pajak rakyat.
Sebab, model politik seperti itu sama saja menghina rakyat sebagai pemilik kedaulatan.
“Uang pajak yang disetor rakyat dengan ngos-ngosan ke APBN maupun APBD harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi, sangat terhinalah rakyat ini kalau ada kandidat yang justru membeli dukungan dengan uang pajak ini,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Said menyesalkan sikap KPUD Jawa Timur yang tidak meloloskan pasangan Khofifah Indar Parawangsa-Herman Sumawiredja sebagai salah satu kontestan pilgub 2013.
Hal ini membuktikan lembaga penyelenggara pemilu telah bertindak sebagai penjagal demokrasi dengan memasung hak kandidat mengikuti pilgub.
“Bambang-Said turut prihatin atas pencoretan Khofifah. Kami juga sangat menyesalkan pencoretan itu,” jelas dia.
Untuk itu, Said meminta KPU Jatim transparan dan tidak gegabah, mengingat PDI Perjuangan pernah mengalami pendzoliman yang sama di kasus Pilkada Batu.
“Kami berharap agar KPU Jatim benar-benar bertindak sebagai wasit yang netral sehingga pilgub ini berlangsung jujur dan adil. Dan jangan bertindak atas pesanan tertentu,” pungas dia.
