JAKARTA-Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah meminta pemerintah melakukan pemetaan (mapping) terhadap data para pemilik dana yang memarkir dananya di berbagai negara.
Pasalnya, tanpa data rekening yang akurat dan tata kelola perpajakan yang efektif, penerapan kebijakan tax amnesty justru akan menjadi bumerang bagi keberhasilan realisasi target penerimaan pajak.
“Sebenarnya manfaat kebijakan pengampunan pajak ini sangat banyak buat masyarakat luas terutama bagi masyarakat miskin,” ujar Said di Jakarta, Rabu (23/3)
Seperti diketahui, wacana tax amnesty mencuat menyusul banyaknya orang Indonesia yang memarkir uangnya di luar negeri seperti Singapura, Hongkong, Macau dan Australia serta Papua New Guinea (PNG).
Meski angka pastinya tidak disebutkan, namun jumlah uang yang disimpan di luar negeri mencapai triliunan rupiah.
Menurutnya, pengampunan pajak sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan dan pengentasan kemiskinan “Wong Cilik”.
Dana-dana hasil repatriasi bisa menambah penerimaan negara guna mendorong perekonomian menjadi lebih bergairah sehingga pada gilirannya berdampak terhadap pengentasan jutaan rakyat miskin.
“Tax Amnesty ini sebagai salah satu cara menarik dana-dana itu agar masuk ke Indonesia. Bagi F PDI Perjuangan, tax amnesty ini harus diposisikan dalam bingkai ideologis bahwa setiap warga bangga membayar pajak,” tuturnya.
Politisi senior PDI Perjuagan ini yakin apabila uang tersebut kembali kedalam negeri maka otomatis akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sekitar ratusan triliun.
Dari penerimaan pajak itulah, negara ini bias melaksanakan dan mempercepat cita-cita founding father yaitu menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
sebenarnya manfaat kebijakan pengampunan pajak ini sangat banyak buat masyarakat luas terutama bagi masyarakat miskin.
“Saya kira, dengan dana hasil repatriasi ini, menambah amunisi pemerintah mengurai kemiskinan,” terangnya.
Namun demikian ujar Said, agar penerapan tax amnesty berjalan mulus maka diperlukan beberapa instrumen yang harus diperhatikan betul pemerintah.
Misalnya, soal target yang akan dicapai dengan adanya pengampunan pajak ini.
Targetnya pencapaiannya harus transparan sehingga bias termonitor dengan baik.
Selain target, ujar Said, pemerintah juga menyipakan instrument lain seperti software dan hardwarenya.
Hal ini sangat penting agar memudahkan pemerintah melakukan mapping terhadap para pemilik dana WNI yang memarkir dananya di berbagai negara.
