Jakarta-Bertenggernya rupiah pada level Rp11.600 membuat pusing para konglomerat yang memiliki utang dalam bentuk dolar. “Bahkan sejumlah perusahaan grup besar diprediksi akan bangkrut (collaps). Apalagi tidak lama lagi rupiah bisa menyentuh sekitar Rp13.000,” kata ekonom Rizal Ramli dalam diskusi “Ketahanan Ekonomi Dalam Konteks 4 Pilar,” bersama Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid dan Direktur eksekutif Megawati Institut, Arif Budimanta di Jakarta, Senin, (9/9).
Menurut Rizal, tidak ada yang aneh, jika rupiah mulai bergerak ke level Rp12.000 hingga Rp13.000. Karena fundamental ekonomi Indonesia ini sebenarnya sangat rapuh. “Lihat saja, defisit neraca perdagangan sudah minus US$6 miliar, lalu defisit transaksi berjalan minus US$9,8 miliar, ditambah lagi dengan utang swasta yang jauh tempo sekitar US27 miliar,” terangnya.
Lebih jauh pendiri Econit, utang perusahaan swasta memang bukan menjadi tanggungan pemerintah. Oleh karena itu, yang penting sekarang ini dan sangat dibutuhkan adalah paket jangka menengah. “Solusi yang paling baik, adalah pemerintah menceritakan saja apa adanya soal kondisi ekonomi yang sebenarnya,” tambahnya.
Justru Mantan Menko Perekonomian era Gus Dur ini, malah mempertanyakan mengapa 4 pilar yang ideal ini berbeda dengan realitas di lapangan. “Ini karena ada mising link, ada rantai yang hilang. Disisi lain, Indonesia sudah tidak ada lagi yang nasionalis. Malah beberapa menteri menyebut soal nasionalis tidak lagi penting,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur eksekutif Megawati Institut, Arif Budimanta juga berpendapat yang sama, dan memperkirakan 55% lebih dari cadangan devisa nasional, jumlahnya sama dengan utang swasta yang jatuh tempo. “Utang Luar negeri swasta ini, semakin besar dan bisa sulit dikendalikan,” tegasnya.
Langkah yang mendesak diperlukan saat ini, sambung Arif, menstabilkan pasar keuangan dalam negeri. Namun tetap mengedepankan aspek kehati-hatian dan mencegah moral hazard. “Juga melakukan kebijakan pencegahan dan pengurangan terhadap kegiatan-kegiatan spekulatif di pasar. Pendekatan moral suasion kepada pelaku pasar agar tidak melakukan sesuatu yang dapat menambah gejolak,” paparnya.
Disisi lain, lanjut Arif, masalah pembangunan perekonomian nasional ini terbentur, karena tidak adanya UU Sistem Perekonomian. “Padahal UU ini diperlukan agar ada rujukan yang jelas, yang sifatnya lebih teknis,” tuturnya.
Dirinya, kata anggota Komisi XI DPR ini mengakui RUU Sistem Perekonomian ini pernah diusulkan dan masuk dalam prolegnas sekityar 2009-2010. “Namun sayangnya, setelah saya pindah komisi, kemudian RUU yang masuk prolegnas ini kemudian hilang entah kemana,” tukasnya.
Sedangkan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid menegaskan perekonomian negara saat ini secara umum pertumbuhannya baik. “Hanya saja utang luar negeri terus bertambah besar, dan sumber daya alam negara ini pengelolaannya makin jauh dari amanat konstitusi,” pungkasnya.
