Oleh: Dr. M. Kapitra Ampera, SH., MH
Konflik bersenjata yang dilakukan sekelompok orang di Papua belum mereda.
Meskipun Pemerintahan Joko Widodo telah memberi perhatian yang lebih besar dari pada pemerintah sebelumnya, kepada tanah Papua otonomi khusus dan pemberian dana khusus yang dikeluarkan untuk kesejahteraan masyarakat Papua, namun konflik bersenjata/separatis tak kunjung jua reda.
Seperti baru-baru ini terjadi peristiwa penembakan-penembakan yang mengakibatkan dua orang prajurit TNI, seorang sipil, dan seorang Pendeta bernama Yeremia Zanambani tewas di Distrik Hitadipa, KabupatenIntan Jaya, Papua.
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menuduh Pendeta Yeremia tewas ditembak oleh anggota TNI. Namun hal ini dibantah oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Kapen Kogabwihan III, Kol. Czi IGN Suriastawa, yang menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah KKB untuk mencari momen menarik perhatian dunia semasa Sidang Majelis Umum PBB.
Padahal, realitasnya penembakan tersebut dilakukan oleh KKSB yang kemudian diputarbalikkan dengan menuduh TNI sebagai pelaku.
TNI memang tidak memiliki keuntungan strategis atau taktis untuk menembak pendeta yang dikenal sangat cinta ketenangan dan keamanan di kawasannya tersebut.
Peristiwa tersebut tentu berpotensi dieksploitasi agar menjadi isu nasional dan internasional, oleh karena dentuman aksi KKB telah ditenggelamkan oleh pemberitaan-pemberitaan Pandemi Covid-19.
Dan pada Sidang Majelis Umum PBB yang lalu, PMVanuatu dalam pidatonya ikut menyorot HAM di Papus tersebut, yang kemudian langsung dibantah oleh diplomat Indonesia, karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Faktanya selain menyebabkan tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani, sebelumnya seorang warga sipil meninggal dunia setelah diserang dengan cara dibacok senjata tajam oleh KKB di kabupaten yang sama, serta dua anggota TNI juga gugur ditembak oleh KKB.
Penembakan kedua anggota TNI ini di benarkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Pendeta Yeremia dikenal sebagai Ketua Klasis Hitadipa Intan Jaya yang merupakan penginjil yang setia dan berintegritas serta penerjemah Alkitab ke bahasa Moni, bahasa penduduk asli di Paniai Papua.
Pendeta Yeremia selama ini membantu pemerintah dalam menjaga kondusifitas dan memberi kedamaian kepada masyarakat Intan Jaya.
Dapat dipahami, apa urgensinya TNI/Polri membunuh Pendeta Yeremia?
Tewasnya tokoh lokal ini justru menyebabkan TNI/Polri kehilangan tokoh lokal, yang ikut menjaga keamanan dan ketentraman di tanah Papua.
Ataukah memang peristiwa ini merupakan upaya propaganda KKB agar mendapatkan perhatian dunia internasional dengan memanipulasi isu pelanggaran HAM?
Untuk mencari kebenarannya, pemerintah saat ini telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna mengusut kasus penembakan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani tersebut.
Tindakan kekerasan ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Diharapkan TPGF dapat melaksanakan tugasnya secara tuntas dan transparan, memenuhi komitmen Presiden Jokowi, untuk memberikan keadilan bagi para korban insiden di kawasan Intan Jaya tersebut.
Penulis adalah Pakar Hukum di Jakarta
