JAKARTA-PDI Perjuangan menyayangkan kepentingan pihak tertentu yang menjadikan penetapan Cawapres Joko Widodo dengan melakukan dramatisasi atas pernyataan Mahfud MD.
“Seluruh dinamika penetapan Cawapres Pak Jokowi masih wajar, dan jauh lebih beradab dibandingkan dengan penetapan Cawapres Prabowo yang diwarnai transaksi jual beli dukungan atau mahar politik sebesar Rp 1 Trilyun,” ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (15/8).
Bagi Koalisi Indonesia Kerja jelasnya, Capres dan cawapres adalah calon pemimpin untuk rakyat, pemimpin bangsa dan negara yang prosesnya tidak boleh dikotori oleh praktek politik uang.
“Awal kehancuran suatu bangsa apabila memilih pemimpin tertingginya dilakukan dengan mengabaikan moral, etika, dan keadaban publik. Kami semua sungguh heran, betapa murahnya rekomendasi untuk menjadi cawapres. Ini gambaran rusaknya peradaban politik bangsa. Mereka yang telah memperjual belikan pencalonan hanya demi uang tidak bisa dibenarkan dengan cara apapun,” tuturnya.
Hasto sangat bersyukur bahwa penetapan KH Ma’ruf Amin dilakukan melalui dialog para pemimpin.
“Bahwa didalamnya ada dinamika dan dialektika kepentingan antar Partai yang berbeda itu hal yang wajar,” ulasnya.
Namun pada akhirnya Jokowi mengambil keputusan atas dasar pilihan nurani, kemerdekaan politik dan mencari sosok pemersatu; sosok pengayom, sosok yang selama 1 tahun terakhir sangat aktif berdialektika dengan Pancasila sehingga Kyai Ma’ruf hadir sebagai sosok pemimpin yang mumpuni lahir dan batin.
Dia mengaku Mahfud MD sendiri sangat legowo. “Beliau tadi telah bertemu dalam rapat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama dengan Ibu Megawati, Pak Try Sutrisno, Buya Syafei Ma’arif dll, dan semua menampakkan keakraban diantara pemimpin,” tuturnya.
PDI Perjuangan percaya terhadap suara hati para pemimpin untuk menjaga martabat, etika dan keadaban bangsa.
“Jangan jadikan pilpres sebagai pertarungan kekuatan uang. Kami bangga dengan Pak Jokowi yang telah memilih KH Mar’uf atas dasar pilihan nurani. Kita mencari pemimpin, bukan pedagang politik,” pungkasnya.
