SURABAYA-Sepuluh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur minta perombakan materi pembuatan tiga Raperda, yaitu Raperda Penanaman Modal, Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan pencabutan Perda No 6/2004 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Hal tersebut disampaikan masing-masing juru bicara fraksi dalam pandangan umum (PU) rapat paripurna di DPRD Jatim, Kamis (14/11).
Juru Bicara Fraksi Demokrat Jatim, Saut Marisi Sihaan, mengatakan, perbaikan substansial pada raperda penanaman modal mengenai materi muatannya. Akan tetapi secara aspek aksiologis atau nilai harus diapresiasi sebagai niatan dasar penataan penanaman modal di Jatim. “Dengan adanya raperda penanaman modal ini dapat membantu pengaturan dan arahan yang jelas terhadap pelaksanaan modal di Jatim, sehingga sesuai dengan aturan perundang-undangan no 4 tentang penaman modal,” ujarnya.
Sementara itu, raperda tentang perlindungan anak ini diharapkan benar – benar memberikan perlindungan hukum kepada anak di Jatim terutama pada anak – anak dari kelompok kalangan bawah. “Dengan adanya perlindungan atau perda buat anak ini merupakan suatu keharusan dan dilakukan optimal oleh pemerintah, sehingga dapat menciptakan generasi dan anak yang berkualitas di Indonesia,”jelasnya
Sedangkan untuk raperda pencabutan Perda No 6/2004 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, fraksi partai demokrat mendukung dengan adanya perda tersebut. Karena raperda ini secara prinsipil dan teknis memang penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai status regulasi daerah Jatim soal pengadaan tanah demi kepentingan umum “Peraturan ini sangat diperlukan oleh pemerintah, karena peraturan tersebut dapat mengatur ketentuan – ketentuan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Provinsi Jatim,”tambahnya.
Juru bicara Fraksi PKB Jatim, Dra. Hj, Kartika Hidayati mengatakan untuk raperda penanaman modal pihak fraksi PKB mendukung adanya raperda tersebut, karena investasi dalam penanaman modal sesungguhnya merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. “Untuk mendukung upaya peningkatan penanaman modal ini, maka setiap daerah di kabupaten/kota di Jatim harus senantiasa berupaya menciptakan iklim yang kondusif,”imbuhnya.
Dengan diusulkan dan disetujui raperda penanaman modal tersebut diharapkan penananam modal di provinsi Jatim dapat segera terjembatani, dan kepastian hukum terkait penanaman modal ini semakin baik. Fraksi PKB juga berharap raperda perlindungan anak dapat memberikan perlindungan sesuai dengan Undang – undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 b ayat 2 tentang hak anak. “Dengan memberikan perlindungan yang sesuai dengan UUD tersebut bahwa setiap anak terhindar dari ancaman berbagai bentuk kekerasan, perlakusalah, eksploitasi,” katanya.
Pihaknya berharap kepada eksekutif dalam membuat raperda anak lebih cermat, mendalam, dan lebih teliti . “Saat ini kecermatan dan ketelitian dalam membahas raperda perlindungan anak ini sangat diperlukan agar jangan sampai terjadi muatan materi yang saling tumpah tindih,” tegasnya.
Sementara itu untuk Raperda tentang pencabutan peraturan daerah nomer 6 tahun 2004 tentang pengandaan tanah untuk kepentingan umum fraksi PKB berpendapat bahwa keseluruhan argumentasi, dan dasar telah mempunyai pijakan yang sangat jelas dan kuat.
Lebih lanjut akan tetapi pihak fraksi PKB mengimbau agar pembahasan raperda tentang pencabutan pengandaan tanah untuk kepentingan umum tetap memberikan kesempatan yang memadai untuk bekerja, mengumpulkan data dan menggali berbagai masukan, agar nantinya keputusan yang akan diambil dapat dipertanggungjawabkan secara utuh, dan menyeluruh. “Dalam pembahasan raperda ini pihak eksekutif harus melakukan kerjasama dengan semua stakeholder dalam rangka demokratisasi pembentukan regulasi yang baik,” pungkasnya.
