JAKARTA-Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menegaskan penyerapan anggaran hingga Desember 2016 diperkirakan mencapai 90%, terutama untuk sosialisasi 4 Pilar.
Adapun anggaran MPR dalam APBN-P 2016 , hanya Rp 768 miliar.
“Masih dihitung sampai sekarang, sementara ini saya perkirakan 90%. Namun bisa lebih dari itu,” kata Sekjen MPR Maruf Cahyono ditemu usai “Ringkasan Laporan Kinerja Badan Pengkajian MPR Tahun 2016” bersama Ketua Fraksi Partai Golkar Rambe Kamarul zaman dan anggota DPD RI Bambang Sadono di Jakarta, Senin (19/12/2016).
Namun begitu, kata Maruf, pihaknya masih terus menghitung berapa besar serapan anggaran tersebut.
Karena memang hal ini sangat penting ke depan.
“Sampai saat ini masih proses, belum selesai,” tambahnya.
Disinggung soal anggaran MPR 2017, Maruf menjelaskan kemungkinan ada penurunan dari tahun sebelumnya.
Hal ini mungkin karena kondisi keuangan negara.
“Tahun depan, ada penyesuaian dengan keuangan negara. Sepertinya turun sedikit,” terangnya.
Disinggung soal anggaran MPR 2017, Maruf menjelaskan kemungkinan ada penurunan dari tahun sebelumnya.
Hal ini mungkin karena kondisi keuangan negara.
“Tahun depan, ada penyesuaian dengan keuangan negara. Sepertinya turun sedikit,” terangnya.
Lebih kata Maruf, laporan kinerja Badan Pengkajian MPR Tahun 2016 ini sebagai refleksi sekaligus evaluasi, baik teknis maupun substabsi.
Karena bicara kinerja itu, bagaimana memahami substasi seluruh hasil pengkajian MPR harus sampai ke mayakarat.
“Termasuk apa-apa yang telah dilakukan MPR selama ini. Badan pengkajian ini sudah bekerja secara on the track, termasuk rencana strategic sampai 5 tahun ke depan,” terangnya.
Maruf berharap pada tahun depan agar Badan Pengkajian MPR ini harus memperluas jangkauan tugas-tugasnya.
“Karena masih ada yang belum terjangkang. Hal ini terbentur dengan tugas-tugas kenegeraan yang padat, termasuk di dalamnya tugas evaluasi dan inplementasi, yang terbentur waktu,” paparnya.
Seperti diketahui dalam salinan inpres yang diunggah pada Setkab.go.id, dana anggaran DPR dalam APBN-P 2016 mencapai Rp 4,7 triliun.
Dana anggaran tersebut tidak diotak-atik dan hanya diberi tanda strip di kolom penghematan anggaran.
Hal yang sama juga berlaku untuk anggaran untuk MPR sebesar Rp 768 Miliar dan DPD Rp 801 miliar.
Adapun kementerian yang tidak diminta melakukan penghematan hanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang mempunyai total anggaran Rp 707 miliar.
Di luar itu, sebanyak 83 kementerian atau lembaga lainnya mengalami diminta untuk menghemat anggaran.
Total anggaran yang dihemat dari 83 kementerian dan lembaga tersebut mencapai Rp 64 triliun.
Kementerian yang paling besar terkena penghematan adalah Kementerian Pertahanan.
Anggaran Kemenhan dipangkas Rp 7,9 triliun.
Kementerian lain yang anggarannya terpangkas cukup besar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 6,9 triliun.
Dalam Inpres dijelaskan bahwa penghematan dilakukan utamanya terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan.
Kemudian, biaya rapat, iklan, operasional perkantoran lainnya, pemeliharaan gedung, peralatan kantor serta pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan, sisa dana lelang dan/atau swakelola.
Selain itu, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak akan dilaksanakan hingga akhir tahun, serta kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya. ***
