JAKARTA-Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah isu yang dilontarkan salah satu kubu di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengenai adanya permintaan mahar sebesar Rp500 miliar bagi calon menteri dari kalangan profesional.
“Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa proses rekrutmen untuk calon menteri itu sebenarnya dilakukan secara teliti, hati-hati oleh Bapak Presiden. Dan kemudian kalau pada hari ini ada isu seperti itu, uang Rp500 miliar itu kan bukan uang kecil, uang sangat besar sekali, bagaimana uang itu ada, dan kalau ada dengan gampang dilacak oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” kata Seskab menjawab wartawan di ruang kerjanya, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Senin (25/11) siang.
Menurut Seskab, proses penentuan menteri sangat hati-hati. Bahkan Presiden Jokowi sendiri yang secara langsung memilih. “Representasi partai pun tidak semua yang diusulkan partai itu disetujui oleh presiden,” jelasnya.
Bahkan Presiden tidak setuju dengan beberapa nama-nama besar yang cukup kredibel menjadi menteri. Sehingga dengan demikian isu itu pasti tidak akan bisa dibuktikan.
“Enggak mungkin. Untuk apa kasih uang Rp500 miliar hanya sekedar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya enggak sampai Rp100 juta bagaimana bisa kemudian uang dengan sejumlah itu dikeluarkan,” tegas Seskab saat wartawan kembali menanyakan mengenai kemungkinan adanya mahar Rp500 miliar bagi calon menteri itu.
Terkait masih adanya sejumlah partai politik pendukung Presiden Jokowi yang belum mendapatkan jatah menteri, wakil menteri atau staf khusus, Seskab Pramono Anung mengingatkan, bahwa penentuan menteri, wakil menteri, staf khusus presiden itu merupakan hak prerogratif presiden dan sepenuhnya adalah kewenangan presiden.
Tentunya, lanjut Seskab, presiden memikirkan semua partai yang pada waktu itu memberikan dukungan kepada beliau. Nah mengenai tempat dan sebagainya ya presiden yang akan memutuskan.
“Tapi yang jelas bahwa memang ada aturan main, ada hitungan yang sudah disampaikan oleh presiden ke partai sebelum pelaksanaan pilpres ini berlangsung, sehingga sudah ada gambaran. Karena ini kan presiden pada periode kedua, sehingga aturan mainnya sudah ada,” jelas Seskab.
Mengenai hitungannya dengan jumlah suara yang diraih partai politik, Seskab menunjuk yang sudah mendapatkan komposisi dan sebagainya, kenapa PDIP dapat 6, kenapa Golkar dapat 3 dan seterusnya.
“Itu ada hitungannya,” ujarnya.
Seskab juga enggan berspekulasi kemungkinan partai politik yang belum mendapatkan posisi diakomodir di wakil menteri (Wamen). “Itu kewenangan Presiden,” tegasnya.
