JAKARTA-Pemerintah Indonesia bertekad membawa negara ini menjadi bangsa yang kuat di bidang kemaritiman. Karena itu, arah kebijakan pemerintah mengutamakan laut. “Presiden Joko Widodo telah menyampaikan secara terbuka, kita harus kembali, jangan lagi memunggungi laut, harapan masa depan kita ada di samudera,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung saat menjadi narasumber dalam Seminar Sehari Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri Angkatan 54 Tahun 2015, di Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, Kamis (26/11).
Seminar ini mengambil tema “Peran Polri Guna Mendukung Kemaritiman Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”
Bahkan kata Pram, Presiden akan memerintahkan dan mendorong rumah menghadap sungai untuk menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia pernah berjaya karena laut. “Sekarang sudah waktunya kita berjaya dengan laut juga,” tegasnya.
Pemerintah jelasnya, telah berkomitmen agar Indonesia bisa memberikan warna yang berubah tentang maritim.
Ia menyebutkan, bangsa ini sekarang merubah paradigma bernegara dengan tidak lagi memberikan subsidi. Hal ini mengajarkan anak bangsa untuk mandiri menjadi bangsa petarung dalam dunia global. “Kita ini kalau tidak dipacu maka tidak akan pernah bisa kuat untuk melawan arus dunia yang berubah,” paparnya.
Pramono mengatakan, dalam menghadapi persoalan laut, ego sektoral harus dilawan bersama. Untuk itu, dia meminta agar jangan ada badan tertentu memperkuat dirinya sampai membuat akademi. “Kami percaya bahwa Polri, TNI AL masih bisa menjaga laut RI sehingga tidak ada tambahan yang menjadi beban anggaran,” ujar Seskab yang disambut dengan tepuk tangan para peserta Seminar Sespimma Polri 2015.
Seskab menjelaskan, sekarang Indonesia sudah mempunyai kapal pengangkut khusus sapi agar proses pengangkutan dari NTT menuju Jakarta dapat lebih cepat sehingga kualitas daging sapi dapat terjaga.
Selain membangun tol laut, lanjut Seskab, pemerintah juga berkomitmen membangun 100 pelabuhan laut non komersial.
Sementara terkait illegal fishing, Presiden Jokowi telah menugaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai Ketua Satgas illegal fishing, sehingga bisa memerintahkan untuk menindak dan menenggelamkan kapal.
Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengatakan KKP dan dan Polri masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk penyelesaian kasus illegal fishing yang masih harus disegerakan. “Kawan kepolisian, Indonesia negara yang luar biasa. Kewajiban Kelautan dan Perikanan menjaga misi Presiden untuk menuju masa depan bangsa. Hanya tinggal laut yang kita punya, yang bisa dijaga dan terus bertambah, kalau tambang dan hutan sudah habis. Harus dijaga dengan program berkelanjutan jadi laut bisa membawa pertumbuhan (ekonomi) diatas 10%, supaya kita bisa tua punya duit,” pesan Susi.
