Seskab: Presiden Tak Bisa Didikte Soal Kontrak Freeport

Thursday 12 Nov 2015, 8 : 40 pm
by
Seskab, Pramono Anung

JAKARTA-Presiden Joko Widodo tidak  peduli dengan pencatutan namanya untuk kepentingan perpanjangan kontrak operasi PT Freeport Indonesia.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung  memastikan Presiden Jokowi tidak dapat didikte oleh siapapun dalam persoalan yang menyangkut Freeport. Pasalnya, Presiden tidak akan dapat dipengaruhi oleh pihak lain, karena akan memutuskan sendiri dengan pertimbangan yang ada. “Yang jelas, presiden sama sekali tidak memikirkan dan tidak terlalu mempedulikan hal itu,” ujar Seskab Pramono Anung  kepada wartawan seusai mendampingi presiden menerima PM Australia Malcolm Burndull di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11).

Ihwal adanya orang-orang yang membawa nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengajak wakil Freeport berunding memperoleh perpanjangan kontrak, pertama kali disampaikan oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Namun Sudirman sama sekali tidak menyebut nama dan inisial tokoh dimaksud. Sudirman hanya menyebut tokoh tersebut adalah seorang politisi yang cukup ternama.

Kontrak Freeport Indonesia sendiri baru akan berakhir tahun 2019 mendatang. Sesuai Undang-Undang pembicaraan kelanjutan kontrak baru bisa dilaksanakan 2 (dua) tahun sebelum habis kontrak, yaitu tahun 2017 mendatang.

Presiden Jokowi jelas Pramono sudah mendengar kurang lebih tiga minggu sebelum berangkat ke Amerika Serikat (AS), akhir Oktober lalu. Akan tetapi,  Presiden tidak mau menjadikan isu tersebut sebagai polemik, karena memiliki sikap yang tegas terkait perpanjangan kontrak Freeport di dalam negeri. “Walaupun ada beberapa orang yang mencoba melakukan itu (membawa-bawa nama Presiden untuk perpanjangan kontrak Freeport), sikap presiden akan diambil dan diputuskan secara langsung oleh presiden. Presiden sama sekali tidak terpengaruh urusan itu, dan akan mengambil keputusan benar-benar berdasarkan apa yang beliau yakini terhadap persoalan Freeport,” kata Seskab.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk tidak menyebar gosip.
Rizal meminta Sudirman untuk bersikap terbuka dengan publik. “Jangan menyebar gosip dong. Kalau berani bicara fakta tunjukkan orangnya, pasti ramai. Jangan menyebar gosip,” ujar Rizal, saat ditemui usai menghadiri pertemuan dengan US-ASEAN Bussines Council di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

Dia mengakui, kemungkinan ada oknum yang memanfaatkan polemik perpanjangan kontrak tersebut. Maka dari itu, mantan Menko Perekonomian ini mengharapkan, Sudirman Said segera membuka fakta yang sebenarnya. “Menurut saya harus (dibuka siapa oknum tersebut), jangan biasain menteri nyebar gosip. Beritahu apa adanya,” terangnya.

Sedangkan untuk audit Petral, Menko Rizal meminta penangannnya dilakukan langsung melalui jalur hukum. “Bawa ke proses hukum deh biar jelas,” tegasnya.

Secara terpisah, Komisi VII DPR berniat memanggil Sudirman untuk mengklarifikasi dan mempertanyakan kasus ini. “Ini sangat serius dan harus diluruskan,” kata Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika saat dihubungi, Kamis (12/11).

Kardaya mengatakan, persoalan ini sebetulnya tak substansial, namun telanjur jadi polemik yang menciptakan gaduh. Selain juga menimbulkan saling curiga di kalangan politikus. “Jadi lebih bijak kalau menteri itu menyampaikan siapa yang dimaksud,” ucapnya.

Sudirman akan dianggap pahlawan jika berani membeberkan identitas si politikus. “Jika berani, akan banyak dipuji,”  pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Wujudkan Hasil Musrenbangnas 2014

JAKARTA-Wakil Presiden Boediono meminta kesungguhan pimpinan instansi pemerintah dan  para

OJK Terbitkan Aturan Revaluasi Aset BUMN-BUMD

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan memfasilitasi BUMN dan BUMD