JAKARTA-Setjen DPR RI terus berupaya melakukan pembenahan internal sebagai perwujudan dari reformasi birokrasi dan revolusi mental yang digasas Presiden Joko widodo beberapa waktu lalu.
Salah satu langkah progresif yang sementara digalakan Setjen DPR yakni dengan berupaya menyusun profil keuangan semua pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen DPR RI.
Menurut Irtama Setjen DPR RI, Setyanta Nugraha MM, langkah ini ditempuh dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Ini juga sebagai salah satu langkah pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan Setjen DPR RI. Pengawasan dengan demikian mudah dilakukan,” terangnya kepada www.beritamoneter.com via telephone genggamnya, di Jakarta, Selasa (25/7).
Dia menjelaskan,pengawasan terhadap semua ASN di lingkungan Setjen DPR RI dapat berjalan dengan mudah jika sudah ada systemnya dalam bentuk profil keuangan semua pegawai.
“Dengan adanya profil keuangan ini nanti kita mudah untuk melakukan pengawasan,”ujarnya.
Selanjutnya Setya menjelaskan, penyusunan profil keuangan ini nantinya harus sesuai dengan standar yang ada di PPATK. Intinya, semua ASN harus punya profil keuangan.
“Ini yang harus kita golkan ke depannya, sehingga setiap pegawai nantinya punya profil keuangan yang sesuai dengan system yang ada di PPATK. Kita memang ada persyaratan untuk membuat profil keuangan semua pegawai Setjen DPR RI. Karena itu ke depannya kita perlu gandeng PPATK,”ujarnya.
Secara terpisah, Direktur Indonesia Budget Center (IBC), Uchok Sky Khadafi mengatakan profil keuangan pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen DPR RI itu bukankah hal utama.
Yang terpenting ujarnya membuka dulu Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPR ke publik.
Ini penting karena biasannya, “kejahatan” keuangan tidak mau membuka dokumen anggaran dan program DPR. ”Sampai saat ini pengelolaan keuangan Setjen DPR RI masih disembunyikan, tidak mau dipublikasikan melalui web.DPR. Coba buka dong, Dokumen RKA ke public. Pasti tidak berani,” tantang Uchok. (Elvis H)
