JAKARTA-Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyakini tingkat kepercayaaan public terhadap pemerintah akan pulih kembali jika sejumlah persoalan structural teratasi dengan baik.
Untuk itu, pemerintahan akan terus sungguh-sungguh bekerja.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono menanggapi hasil survei Indo Barometer yang dirilis pada Kamis (8/10.
Hasil survei itu menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menurun dari 51,1 persen ke 46 persen.
Angka ini menurun 11 persen dari survei yang Indobarometer pada 6 bulan sebelumnya.
“Apapun hasilnya, kami memberikan apresiasi terhadap yang melakukan survei. Tetapi kami meyakini kalau persoalan ekonomi, turbulensi ini bisa diatasi, dan juga persoalan-persoalan asap mudah-mudahan juga dalam waktu dekat ini juga akan teratasi, kami yakin pasti juga tingkat kepercayaan publik kepada pemerintahan ini pasti akan kembali,” kata Pramono kepada wartawan di ruang kerjanya, Gedung III Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Jumat (9/10).
Pramono Anung meyakini, hasilnya tentu akan berbeda kalau surveinya dilakukan pada hari ini, dimana kurs Rupiah terhadap dollah AS pada hari ini (Jumat, 9/10) sudah kembali pada angka kurang lebih Rp 13.400 – Rp 13.500.
Demikian juga dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang juga mengalami kenaikan.
Artinya, stabilisasi ekonomi mulai terlihat meskipin masih ada persoalan lain yang berkaitan dengan asap.
“Untuk itulah, sekarang Presiden Jokowi sedang ada di Sumatera Barat, Padang, Pekanbaru, dan Jambi. Beliau saat ini sedang ada di Kampar, Riau,” jelasnya.
Seskab menegaskan, pemerintahan terus berusaha sungguh-sungguh melakukan pembenahan ekonomi.
Masyarakat juga bisa melihat bagaimana Presiden Jokowi mendedikasikan waktunya, kepemimpinannya itu dari pagi sampai malam untuk memikirkan persoalan bangsa.
“Soal ekonomi, memang perlu dipahami bahwa persoalan ini juga bukan hanya persoalan lokal atau domestik tetapi mayoritas persoalan ini yang timbul akibat dari luar,” tuturnya.
Lebih lanjut dia mengemukakan, pemerintahan mengantisipasi dengan merilis paket ekonomi, termasuk melakukan pembenahan (structural reform) secara menyeluruh.
Reformasi besar-besaran dimulai dari birokrasi dan regulasi.
“Kami meyakini ke depan pasti ini akan memberikan manfaat yang cukup banyak. Oleh karena itulah, sekarang ini pemerintah memotong aturan di kehutanan, di perdagangan, di perindustrian, pertanahan dan berbagai sektor lain,” paparnya
Bahkan dalam waktu dekat ini, lanjut Seskab, pemerintah akan mengundang bupati, kepala daerah, wali kota untuk mensinkronkan apa yang sudah diputuskan di pusat untuk mempercepat (speed up) impelementasi paket kebijakan ekonomi di daerah.
