JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera mengeluarkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) bagi Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. Langkah ini terkait sikap politikus senior Partai Golkar yang melarikan diri dari panggilan KPK dan dari upaya paksa KPK berupa penjemputan paksa.
“Sebagai Ketua DPRI maka sikap Setya Novanto (Setnov) telah menghancur-leburkan nama baik, martabat dan harga diri Partai Golkar dan Lembaga Tinggi Negara yaitu DPR RI. Apalagi kalau sampai KPK menetapkan Setya Novanto yang Ketua DPR RI itu dalam DPO karena secara melawan hukum lari bersembunyi dari proses pertanggungjawaban pidana korupsi e-KTP,” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus di Jakarta, Kamis (16/11).
Seperti diberitakan, penyidik KPK gagal melakukan penangkapan terhadap Ketua DPR Setnov pada Rabu (15/11) malam.
Saat penyidik KPK mendatangi rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jaksel, yang bersangkutan tak kunjung pulang dan menghilang hingga saat ini.
Setelah menghilang sekian jam, pengacaranya, Fredrich Yunandi tiba-tiba menyampaikan, kliennya itu kini berada di RS Medika Permata Hijau. “Betul (kecelakaan). Bagian depan mobilnya hancur,” ujarnya.
Menurut sang pengacara, Setya Novanto mengalami saat sedang menuju Gedung KPK.
Video mobil yang diduga milik Setya Novanto beredar. Mobil Alphard berwarna hitam bernomor polisi B 1732 ZLO itu dalam kondisi hancur di depan.
Petrus mengeritik sikap kolega Setnov di DPR, terutama yang berasal dari Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Pasalnya, mereka melihat masalah Setnov ini sebagai persoalan biasa-biasa saja.
Indikasinya, tidak ada upaya dengan penuh itikad baik membebastugaskan Setya Novanto dari keanggotaan dan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus mencopot kedudukannya sebagai Ketua DPR RI.
“Jika dalam beberapa hari ke depan Partai Golkar tidak segera mengambil sikap untuk secara total memberisihkan Setya Nivanto dari semua status keanggotaan Partai Golkar, jabatan Ketua Umum Golkar, keanggotaan di DPR dan Jabatan Ketua DPR, maka nasib Golkar akan tamat dalam pilkada 2018 dan pemilu 2019,” imbuhnya.
Untuk itu, Petrus meminta Partai Golkar bekerjasama dengan KPK untuk segera menemukan kembali Setya Novanto dan menyerahkan kepada KPK untuk menghadapi proses hukum.
Sehingga dengan demikian secara perlahan-lahan Partai Golkar sedikit demi sedikit meraih kembali simpati publik. “Kesalahan Partai Golkar dalam menghadapi sikap Setya Novanto yang sering membangkangi panggilan KPK adalah elitnya memamerkan dukungan terhadap Setya Novanto dan sekaligus menyerang KPK. Ini tentu tidk sehat dan tidak memberikan pendidikan politik dan hukum yang baik bagi masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut, Petrus berharap agar KPK segera berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Sebab, dikhawatirkan Setya Novanto berhasil meyakinkan LPSK bahwa dirinya sebagai korban dan berada dalam ancaman kriminalisasi.
Sisi lain, Setya Novanto merupakan saksi kunci dalam mengungkap keterlibatan pelaku lain di samping perbuatannya sendiri dala kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
“Juga KPK harus cepat bertindak unuk melindungi saksi-saksi lain agar tidak menjadi korban teror selama Setya Novanto berada dalam status buronan KPK,” pungkasnya.
