Dari kacamata dosen Universita Binus ini, seorang kepala daerah seharusnya seorang negarawan yang memerjuangkan dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila ke seluruh pelosok tanah air. Namun itu tidak terwujud dalam pilkada-pilkada sebelumnya. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa akhirnya meredup dan Bhinneka Tunggal Ika tidak memiliki warna lagi.
“Bhinneka Tunggal Ika warnanya hanya putih dan hitam, bukan warna-warni lagi. Jika tidak seagama, sekelompok, sesuku, atau separtai dengan saya, berarti dia adalah lawan saya. Ini khan sama sama membuat Indonesia hanya terbagi dalam dua warna, hitam atau putih. Dan konyolnya adalah, mereka adalah para tokoh yang dulu mengatakan sebagai tokoh reformasi. Ujaran kebencian akhirnya menjadi senandung sehari-hari tanpa pernah berpikir bahwa bangsa Indonesia juga bisa menilai baik buruknya karakter seorang pemimpin,” tegas Silverius Lake, yang juga dosen Pendidikan Kebangsaan di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Tarakanita.
Setelah reformasi, demikian Silverius Lake mengurai lebih lanjut, Indonesia harusnya lebih cepat lagi muncul sebagai negara besar dengan negara yang kuat. Nilai-nilai Pancasila yang terserap di dalam berbagai struktur kepemimpinan, sistem kelembagaan, dan kehidupan masyarakat sehari-hari, seharusnya tak pernah tergantikan oleh nilai-nilai yang lain. Namun kondisi ini tidak terwujud karena reformasi dibiarkan “terbajak” yang diamini oleh para tokohnya. Sangat mudah, menurut dosen Universitas Binus ini, bagaimana perjalanan sejarah reformasi yang terbajak oleh negara asing dan ideologi lain.
“Oleh karena itu, pemilih kali ini diharapkan dapat mendorong munculnya kesadaran, jiwa, intuisi, hati nurani, serta semangat para kepala daerah terpilih untuk menjaga NKRI yang sangat diwarnai Bhinneka Tunggal Ika. Namun demikian, kondisi ini juga tidak bisa terwujud, jika para pemilih akhirnya juga masuk angin karena politik uang,” ujar dosen Pancasila di Institut Perbanas, Jakarta ini.
