JAKARTA-Pengamat politik Siti Zuhro mengungkapkan langkah Jokowi melakukan pendekatan melalui politik meja makan mampu mencairkan kebekuan politik.
“Dengan politik meja makan. Maka politik ke depan akan menjadi politik yang harmoni, politik yang menghargai, yang meng-orangkan orang lain,” katanya dalam dialog kenegaraan ‘Check and Balances antar lembaga negara” di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (15/10) kemarin.
Menurutnya, politik meja makan yang jauh dari kesan formal jauh lebih efektif memecah dan mencairkan kebekuan dua poros kekuatan politik antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai parlemen dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menguasai pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan Siti Zuhro mencermati langkah politik Jokowi yang menemui satu persatu pimpinan parpol di KMP secara informal tanpa melibatkan pimpinan parpol di KIH. Pada pertemuan pertama, Jokowi telah menemui Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie di sebuah restoran dengan format pertemuan dari hati ke hati.
Siti Zuhro mengatakan sudah seharusnya pemimpin membangun rasionalitas politik agar institusi negara juga menjadi rasional. Sehingga yang muncul semua menyadari harus berhenti dalam persaingan. “Kalau tidak, akan membusukkan demokrasi, karena terus menerus tersekat. Jangan lagi terus menerus diposisikan sebagai lawan. Tapi saying sekali, saat ini semua masih bermain d sumbu pendek,” kritik Siti Zuhro.
Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengakui saat ini masih ada kecurigaan dari dua poros baik di KMP maupun KIH pasca pemilu presiden. Dia berharap semua institusi baik di eksekutif maupun parlemen dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara professional. “Jangan sampai pemerintahan Jokowi dilibas habis. Kedua, jangan sampai ada impeachment,” katanya.
Oleh karena itu, Farouk meminta proses check and balances yang dilakukan oleh DPR, DPD maupun pemerintah dilakukan dalam kerangka membangun kinerja yang lebih baik, bukan slaing menjatuhkan. “Presiden pun tidak akan mampu menjalankan sistem presidensial, sehingga parlemen dan eksekutif tidak berjalan dengan efektif,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyambut baik inisiatif Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menemui pimpinan partai politik yang tergabung dalam KMP untuk meyakinkan semua pihak, terutama kepada dunia usaha dan investor bahwa pemerintahan baru yang akan dipimpinnya berjalan stabil.
Fadli memastikan niat baik Jokowi tersebut akan didukung KMP termasuk Ketua Dewan Pembina merangkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. “Kami sudah dengar, tapi kami belum tahu rencana pertemuan itu. Pada dasarnya, silaturahim itu bagus,” kata Fadli Zon, kemarin.
Menurut Fadli, Gerindra menilai inisiatif Jokowi untuk menemui semua ketua umum partai KMP tujuannya baik, sehingga tidak ada alasan Prabowo akan menolaknya. “Kalau Pak Jokowi ingin bertemu, saya kira Pak Prabowo menerima. Masa mau silaturahim nggak bisa,” imbuh Wakil Ketua DPR ini. (ek)
