JAKARTA-Pemerintah mendorong fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter PT Freeport Indonesia beroperasi tidak berjalan lambat, apalagi molor dari jadwal. Target yang dipatok pemerintah sekitar 2022 dinilai sudah cukup baik.
“Tadi kita rapat yang dipimpin Menko bidang Kemaritiman Bapak Luhut Panjaitan, kita ingin supaya proyek smelter Freeport itu bisa lebih cepat,” kata kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin, (28/10/2019).
Agus memaparkan pemerintah tengah mencari cara agar waktu pengoperasian smelter yang telah menghabiskan biaya 151 juta dolar AS tersebut dapat segera diwujudkan.
“Meskipun demikian sebenarnya line pertama dari Freeport pada 2022 itu bisa akan produksi,” tambahnya.
Untuk itu, menurut Agus, perlu adanya aturan-aturan yang saling mendukung di kementerian terkait, antara lain aturan yang berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Amdal di KLHK itu punya cara sendiri untuk mengeluarkan perizinan untuk industri. Itu yang harus kita sinkronkan agar izin itu bisa dikeluarkan Kementerian LHK lebih cepat,” ujar Agus.
Agus juga mendukung hilirisasi dari proyek Freeport, sehingga seluruh produksinya dapat bernilai tambah dan memberikan manfaat lebih, terutama dari industri hilir yang dihasilkan.
Diketahui, pembangunan smelter Freeport dilakukan di atas lahan seluas 100 hektar, yang membutuhkan anggaran sebanyak 3 miliar dolar AS
Kapasitas smelter tersebut bisa mengolah 2 juta ton konsentrat tembaga, dan ditargetkan akan beroperasi pada 2022.
