JAKARTA-Satu persatu unit-unit bisnis yang dimiliki BUMN perlahan-lahan mulai terkuak ke publik.
Sejumlah kalangan dibuat terhenyak dibalik tembok besar bernama BUMN selama ini tersembunyi puluhan bahkan ratusan unit-unit bisnis milik BUMN.
Betapa tidak, BUMN yang ditugasi negara untuk membantu perekonomian dan kesejahteraan rakyat nyatanya membuat koloni bisnis sendiri dimana para direksi BUMN menempati posisi-posisi strategis di unit-unit bisnisnya.
Parahnya lagi, hasil dan kontribusi dibalik keberadaan mereka selama ini belum jelas pada negara.
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan, mencuatnya sejumlah BUMN seperti Garuda dan Pertamina yang memilki unit bisnis diluar core bisnisnya ke publik saat ini ibarat puncak gunung es.
“Bukan hanya Garuda, kebanyakan hampir semua BUMN begitu. Direksi induk kebanyakan dikasih jabatan komisaris anak perusahaan atau cucu perusahaan. Biasanya hanya untuk tambah penghasilan. Tentu saja ini persoalan serius karena keberadaan mereka (anak, cucu, cicit) tidak ada kontribusinya kepada negara selama ini. Ini seperti gurita dan gurita-gurita ini harus digebuk kalau merugikan negara,” tegas Politikus PDIP itu kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/12/2019).
Darmadi menilai, apa yang terjadi di BUMN saat ini tidak terlepas dari warisan yang ditinggalkan menteri sebelumnya.
“Saya kira ini tidak bisa dilepaskan dari warisan atau kebiasaan menteri sebelumnya. Dimana BUMN dikelola asal-asalan dan cenderung mengelola BUMN dengan pola koloni. Pola yang mengedepankan keuntungan pribadi dan kelompok,” tandas bendahara Megawati Institute itu.
Dikatakannya, apa yang dilakukan menteri BUMN yang baru saat ini dengan membuka satu persatu unit-unit bisnis milik BUMN ke publik memang patut diapresiasi.
Hanya saja, sambung dia, menteri BUMN yang baru juga mesti menunjukan secara konsisten kepada publik bahwa warisan menteri sebelumnya tidak akan diterapkan pada kepemimpinannya.
“Berharap ET jangan begitu. Kalau memang mau bersih-bersih harusnya konsisten dan tidak mengulang apa yang dilakukan Menteri sebelumnya yaitu menempatkan direksi atau deputy di unit-unit bisnis BUMN lainnya,” tegas Legislator dari dapil DKI Jakarta III itu.
