Soal Perpu Pilkada, SBY-Jokowi Kompak 100%

JAKARTA-Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan kesamaan sikap dengan Presiden Joko Widodo ihwal dukungan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kesamaan sikap kedua tokoh ini semakin melapangkan jalan bagi Partai Demokrat merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). “Kami memiliki sikap yang sama untuk mendukung Perppu Pilkada Langsung menjadi Undang-undang. 100 persen sama,” kata  SBY, selaku Chairman Global Green Growth Institute (GGGI)  usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/12).

Pertemuan Jokowi dan SBY bersamaan dengan pro dan kontra ihwal Perpu Pilkada Langsung. SBY sebagai pembuat beleid tersebut kecewa dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang berkeras menolak perpu. SBY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang menguasai hampir 11 persen kursi di DPR. Adapun  PDI Perjuangan yang menjadi basis politik Jokowi mendukung Perpu yang mengusung pemilihan kepala daerah langsung tersebu

Baca :  Agresivitas Pemberantasan Korupsi dan Klaim SBY

Menurut SBY, mekanisme pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat yang diatur dalam Perppu itu, sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat. “Kami punya posisi yang sama, sama-sama mengawal Perppu supaya bisa diterima DPR RI. Bagi Pak Jokowi, dan saya sendiri, Perppu Pilkada adalah sesuai aspirasi rakyat dan baik bagi kelanjutan demokrasi kita,” ujar SBY.

Presiden Jokowi sendiri mengakui adanya kesamaan sikap dengan SBY soal Perppu Pilkada itu, dimana saat ini rakyat mengharapkan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Menurut Jokowi, dalam pembicaraan dengan SBY, kedua pihak sepakat  untuk memperjuangkan pengesahan Perppu Pilkada Langsung di DPR. “Komitmennya, hanya saya dan Pak SBY yang tahu,” ujarnya.

Baca :  Terima Pengurus IMM, Presiden Cerita Pengalaman Naik Hercules Hingga Pesawat CN

Jokowi menilai, sikap Partai Demokrat yang dipimpin oleh SBY dalam memperjuangkan Perppu Pilkada bisa menjadi pintu masuk bagi partai tersebut mendukung koalisi pemerintah. “Dalam waktu dekat ini, Perppunya dulu. Nanti kalau diteruskan ya bisa saja. Kenapa tidak?” kata Jokowi .

Ketika ditanya potensi bergabungnya Partai Demokrat ke dalam KIH, Jokowi meminta masyarakat untuk menunggu hingga Januari, yakni saat Perppu Pilkada dibahas kembali oleh DPR. “Ya nanti Januari dilihat. Paling tidak ini menjadi pintu gerbang, pintu masuk (merapatnya Demokrat ke KIH -red),”

Ia pun masih enggan menjelaskan kesepakatan yang telah dibuat olehnya dan SBY terkait hal ini. “Komitmennya hanya saya dan Pak SBY yang tahu. Hehehe…” ucap Jokowi kemudian terkekeh dan meninggalkan wartawan

Saat bertemu SBY itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto. Adapun SBY didampingi oleh mantan Mensesneg Sudi Silalahi.

Baca :  Kerugian Kebakaran Hutan 2015 Rp220 Triliun

Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi, SBY juga bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Kepada wartawan, SBY mengatakan kesiapannya untuk mendukung pemerintahan. “Saya memberikan dukungan semangat agar pemerintahan ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. “Saya datang untuk menyampaikan harapan dan dukungan agar tugas-tugas yang beliau (JK) laksanakan dapat dilaksanakan dengan baik,” ujar SBY.

SBY menegaskan,  kalau pemerintah mencapai capaian-capaian yang baru dan yang senang adalah rakyat Indonesia, semua bekerja untuk mereka semua.

SBY mengaku  kedatangannya menemui JK sebagai kunjungan balasan. “Gantian. Dulu waktu saya menjabat, pak JK sering menemui saya. Sekarang giliran beliau yang menjabat, saya yang menemui,” pungkasny