Soekarwo Minta Pejabat Kuasai Permasalahan MEA

SURABAYA-Gubernur Provinsi Jawa Timur Soekarwo meminta para pejabat harus benar-benar menguasai permasalahan dalam menghadapi Masyarakat Economi Asean (MEA). “Jangan sampai hanya menguasai istilahnya saja,” ujar Gubernur Jatim yang akrab dipanggil Pakde Karwo, pada pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim, di Gedung negara Grahadi, Selasa (31/3).

Menurutnya, pembangunan itu sustainable and change. Artinya pembangunan itu melanjutkan kebijakan yang sudah dirintis pejabat terdahulu. Karena itu, jika menemukan sesuatu yang baru maka harus dilakukan perbaikan. “Jangan menghapus yang sudah baik hanya karena suatu rezim baru lalu melakukan moratorium. Yang sudah baik supaya diteruskan, jangan membuat langkah menghapus program-program yang telah dibuat dengan mengganti program yang tidak jelas,” katanya.

Kepada pejabat yang baru dilantik, gubernur meminta agar menjalankan amanah ini dengan rasa tanggung jawab. Pejabat harus melayani seluruh rakyat Jatim karena semua program yang dilakukan menggunakan anggaran belanja yang diperoleh dari pajak. “Maka, jabatan merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim,” imbuhnya.

Dalam UU No 32/ 2004 tentang pemerintahan daerah memang sudah diatur dengan jelas cara meningkatkan kesejahteraan dengan pelayanan publik.

“Saya minta dicamkan betul bahwa fungsi pemerintahan meningkatkan kesejahteraan itu melalui tiga cara, yaitu pemberdayaan masyarakat, dan mendorong partisipasi dalam pelaksanaan tugas, termasuk masyarakat dan staf, dan yang terakhir adalah pelayanan publik. Tapi saya yakin semua sudah dilakukan menurut kepentingan kelembagaan masing-masing, karena kinerja kita dalam meningkatkan kesejahteraan diukur dari ketiga hal itu,” ujarnya.

Konsep negara kesejahteraan menetapkan tiga hal yang sangat penting, yaitu, melayani, dan meningkatkan kebutuhan dasar biologis (sandang, pangan, papan), serta fisiologis manusia (berperan sebagai makhluk sosial).

Pelantikan ini berkaitan dengan tiga orang pejabat yang memasuki masa purna tugas yaitu Harjogi, SH, MSi , Dr Harun, MSi, MM dan Ratnadi Ismaon, SH. Dalam kesempatan itu Gubernur juga menyatakan penghargaan dan terima kasih sekaligus permintaan maaf. “Terima kasih kepada teman-teman yang sudah lulus purna tugas, semoga pejabat yang lain juga lulus. Hidup kita sebagian di Prov. Jatim telah membentuk sebagian hidup kita, bukan hanya teman yang pensiun tapi juga keluarganya merupakan bagian dari Pemprov Jatim. Saya minta maaf kepada para pejabat yang sudah purna tugas. Bila dalam perjalanan bersama ada kekurangan dan kesasalahan, yakinlah hal itu tidak sengaja, semua itu hanya karena saya ingin memperbaiki sesuatu agar menjadi lebih baik. Oleh kareana itu sumbangsih kita tehadap provinsi dan masyarakat Jatims semoga dicatat oleh Allah SWT,” ujarnya

Pelantikan ini untuk pertama kali sesuai UU Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan yang lowong dikarenakan pensiun harus diselenggarakan secara terbuka. Oleh karena itu masih ada dua jabatan yang masih kosong dan akan di lelang, yaitu Sekretaris KORPRI dan Staf Ahli. Semua dilakukan melalui mekanisme uji kompetensi (assessment)

Sembilan orang pejabat eselon II yang baru dilantik adalah :