Skema Pembiayaan Syariah Harus Menolong Kelompok Kecil

SURABAYA-Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo meminta penerapan ekonomi syariah harus berprinsip barokah, mudah dan murah. Upaya itu perlu restrukturisasi skema pembiayaan, agar kelompok kecil benar-benar bisa tertolong oleh pembiayaan syari’ah. “Kami memuji program syariah yang ditawarkan oleh perbankan, yang khusus diberikan kepada kelompok kecil atau deliberalisasi terhadap kelompok kecil, maka semboyan ekonomi syariah ini harus barokah, murah dan mudah,” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur saat Pers Conference “Indonesia International Conference On Islamic Finance 2014” di Ballroom Hotel JW Marriot, Surabaya, Senin (3/11).

Seminar berlangsung tanggal 3-4 November 2014 diikuti oleh pembicara maupun peserta dari 15 negara yaitu Malaysia, indonesia, Pakistan, Mozambique, Bahrain, Yaman, Jepang, Maldives, UEA, Mauritania, Thailand, Suriname, Amerika Serikat, Kazakhstan dan Saudi Arabia. Hadir juga Presiden Islamic Development Bank (IDB) Group Dr. Ahmed Mohammed Ali. Selain itu akan ada penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) antara OJK dengan Dubai Services Authority (DFSA).

Menurutnya,  masuknya konsep ekonomi syariah ke Jatim sangat ideologis. Sebab hampir 97 persen masyarakat di Jatim adalah muslim, dan hampir semuanya menjunjung tinggi etika dan moral. ”Jatim terkenal dengan ikon keislamannya, oleh sebab itu Pemprov berkomitmen dalam pengembangan ekonomi syariah ini,” imbuhnya.

Bahkan katanya, Jatim memiliki institusi yang mendukung penerapan ekonomi syariah, karena terdapat enam ribu Pondok Pesantren (PP) yang tersebar di seluruh wilayah. Selain itu, semua kyai juga mendukung serta menyetujui skema pemibayaan syari’ah. “Ada dua kepentingan besar yang kita selesaikan, selain skema pembiayaan yang benar, juga kelompok kecil bisa terbantu. Dua hal ini merupakan titik tengah atas berbagai masalah liberalisasi, dan bisa melindungi PP dari kepentingan kapitalis,” ungkapnya.

Terkait bank pemerintah yaitu Bank Jatim dan Bank UMKM akan didorong menjadi bank yang berkonsep financial inklusif. Konsep tersebut bermaksud agar suatu saat nanti orang non muslim mau menggunakan lembaga keuangan syariah.Karenanya seijin dan sepengetahuan BI dan OJK, Bank Jatim akan didorong supaya syariahnya semakin besar. “Tahun 2016 akan kita usahakan untuk mempercepat Spin Off Bank Jatim Syariah,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan, seminar diselenggarakan bertujuan untuk mengelaborasi berbagai hal terkait implementasi keungan syariah. Selain itu, juga dalam rangka melanjutkan dan mendorong pengembangan keuangan syariah serta mengkomunikasikan perkembangannya.

Muliaman menjelaskan, perkembangan keuangan syariah dunia telah bertumbuh pesat. Hal itu terlihat dari total aset sebesar 137 miliar dollar AS di tahun 1996, dan diperkirakan telah mencapai1,8 triliun dollar AS tahun 2013. Atau sekitar 13 kali lipat dalam kurun waktu 17 tahun. Walaupun begitu, menurut McKinsey Global Institute total aset keuangan global tahun 2012 mencapai 225 triliun dollar AS,jika diasumsikan pertumbuhannya sebesar 5%.

“Di beberapa negara besar, pangsa pasar keuangan syariahnya telah mencapai diatas 20% dari total sistemnya. Sementara total aset keuangan syariah indonesia mencapai sekitar Rp. 524 triliun, serta pangsa pasar syariahnya masih di bawah 10%,” terangnya.

Selain itu, berdasarkan laporan terkait perkembangan syariah internasional, Indonesia bersama beberapa negara lain seperti Malaysia, Saudi Arabia, UEA termasuk dalam negara yang akan menjadi “driving factors behind the next big wave in Islamic in the world” maupun menjadi referensi pengembangan keuangan syariah dunia.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus D.W Martowardojo menyampaikan, International Conference dan rapat tahunan Gubernur Bank Sentral diikuti 57 negara akan membahas konsep pembiayaan di lingkup mikro dan makro prudential syariah. Dengan demikian diharapkan ekonomi syariah bisa menjadi stabilisator keuangan suatu negara. “Kerjasama yang dilakukan dengan Pondok Pesantren itu bertujuan agar mampu menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi syariah,” ungkapnya.