SPN Keberatan Ketumnya Dikaitkan Dengan Jokowi

Wednesday 1 Apr 2015, 6 : 19 pm
by
Ketua DPW SPN Jawa Timur M. Charles Napoleon Amin

SURABAYA-Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Satria Piningit Nusantara (SPN) Jawa Timur, merasa keberatan dengan pemberitaan sejumlah media massa di Jawa Timur yang menyebutkan bahwa, Ketua Umum DPP SPN D Budi Utomo sebagai adik kandung Presiden Joko Widowo.

“Kami tidak pernah mengatakan kepada media,  bahwa yang melantik para pengurus DPW SPN Jawa Timur  pada Sabtu (29/3) lalu adalah adik kandung Presiden Jokowi,” kata Ketua DPW SPN Jawa Timur M. Charles Napoleon Amin kepada wartawan di Surabaya, Rabu (1/4).

Menurut Leon – sapaan karibnya –  wartawan yang menyimpulkan sendiri karena kemungkinan besar mereka melihat gesture atau bahasa tubuh dari  ketua Umum SPN yang memang hampir mirip dengan Presiden Jokowi.

Namun Leon menegaskan bawa tidak ada maksud lain dibalik kesimpulan tersebut.

“Mungkin wartawan bertujuan baik, tetapi dalam judul semua pemberitaan terdapat kekeliruan. Seharusnya tidak perlu menggunakan kalimat ‘ adik Jokowi. Yang lebih keliru lagi ada teman-teman media yang menuliskan bahwa Adik Jokowi bentuk partai baru, Jokowi siap hengkang dari PDI Perjuangan. Itu salah besar,” tambahnya.

Leon mengatakan, ormas yang lahir akhir Desember 2013 lalu tersebut  bukan sebagai organisasi politik membawa misi merong-rong pemerintah. Tetapi organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk melahirkan satria-satria piningit yang mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.    

“Kami akan menjadi jembatan antara dari berbagai lapisan dan profesi masyarakat dengan pemerintah.  Kami hanya berniat baik untuk mempersembahkan pada negara melalui pengabdian kami masing-masing dan mendukung program pemerintah yang dapat mensejahterakan rakyat,”  pungkasnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Presiden: Layani Urusan Sertifikat Tanah Rakyat Secepat-cepatnya

SALATIGA-Presiden Joko Widodo meminta aparatur pemerintah agar tidak menghambat proses

Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Melanggar Konstitusi

Oleh: Anthony Budiawan Tahun 2022 dan 2023 tidak ada pemilihan