JAKARTA-Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan stok pangan siap untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Tanah Air menghadapi Lebaran 2018.”Kami memantau stok seluruh Indonesia, stok siap di mana-mana di seluruh Nusantara,” kata Amran Sulaiman setelah memberikan pengarahan dalam rangka Rapat Koordinasi Gabungan Serap Gabah Petani, Optimalisasi Alsintan, dan Luas Tambah Tanam Tahun 2018 di Kementan, Jakarta, Selasa, (5/6/2018)
Menurut Amran, pemantauan stok terhadap beras dan beragam komoditas pangan lainnya merupakan tujuan pertama dari digelarnya rapat koordinasi gabungan tersebut. Stok beras juga bisa ditambah sekitar 1,5 juta ton dari stok beras yang ada saat ini.
Amran juga menuturkan bahwa berbagai pihak terkait juga terus berkoordinasi baik untuk menambah stok, memperluas area tanam lahan pertanian, serta meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian yakin program swasembada bawang putih pada 2021 sehigga pemenuhan kebutuhan komoditas pangan tersebut bisa dilakukan dari dalam negeri. Hal ini mengacu pada peta jalan, untuk swasembada bawang putih membutuhkan produksi bawang putih 550.000 ton dengan areal tanam 80.000 hektare. “Program ini harus dikejar dan diwujudkan. Kita harus mampu membalikkan dari kondisi saat ini, di mana 96 persen konsumsi bawang putih dipenuhi dari impor. Tahun 2021 harus menjadi swasembada bahkan ekspor,” ujarnya.
Mentan menegaskan bila luas tanam 2017 hanya 2.000 hektare maka tahun 2021 harus dikejar mencapai 80.000 hektare. Karena itu, untuk mencapai target swasembada telah dilakukan identifikasi potensi lahan sesuai agroekosistem seluas 600.000 hektare.
Pemerintah akan menyediakan benih unggul, menggenjot luas tanam dan pengendalian importasi, tambahnya, selain itu setiap importir dikenakan wajib tanam dan berproduksi 5 persen dari volume permohonan rekomendasi impor.
Sementara itu, pengembangan luas tanam diperoleh dari dukungan APBN, swadaya petani, investor maupun wajib tanam importir.
“Membangun pertanian tidak hanya menata aspek tekniknya saja, melainkan membenahi tata kelolanya. Sesuai arahan Bapak Presiden RI, kita membenahi secara komprehenship termasuk proses bisnisnya dan reformasi mental. Nilai tambah pada hilirisasi dan tata niaga harus diraih untuk kesejahteraan petani,” ujarnya. ***
