JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta strategi percepatan pengentasan kemiskinan betul-betul terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran, sehingga siapa yang melakukan apa harus jelas.
”Kita tahu merujuk dari data BPS kita telah berhasil menurunkan angka kemiskinan yang pada 2015 di angka 11,22% menjadi 9,22% di September 2019. Angka di bawah 10 persen ini adalah capaian yang sangat baik, namun pekerjaan besar kita belum selesai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan kita,” tutur Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (4/3).
Menurut Presiden, masih ada 24,7 juta jiwa yang harus dientaskan dari kemiskinan karena itu perlu bekerja lebih fokus lagi untuk menyasar penduduk yang sangat miskin.
Berdasarkan standar angka kemiskinan internasional yang digunakan oleh Bank Dunia, sambung Presiden, jumlah penduduk sangat miskin saat ini sebanyak 9,9 juta jiwa atau 3,371 dari jumlah penduduk Indonesia.
”Oleh sebab itu kita bisa fokus menangani terlebih dahulu yang 9,91 jiwa ini. Karena itu data tentang siapa dan dimana warga kita ini harus betul-betul akurat, sehingga program bisa disasarkan tepat pada kelompok sasaran yang kita inginkan. Dan kita harapkan nanti di 2004, untuk kemiskinan ekstrem ini bisa kita berada pada posisi 0 (nol),” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan bahwa saat ini intervensi dari kementerian atau lembaga dari sisi program juga semuanya menyasar, baik yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu sembako.
”Bagaimana intervensi dari sisi program untuk income generating warga miskin, baik itu yang namanya KUR, Mekaar, Bank Wakaf Mikro, Dana Desa, UMi saya kira semuanya bisa disasar ke sana,” urai Presiden.
Kepala Negara juga mengingatkan tentang pengentasan kemiskinan lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Corporate Social Responsibility (CSR) swasta.
”Juga yang berkaitan dengan BUMN dan swasta. Ada BUMN PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), ada CSR sektor swasta semuanya harus diarahkan ke arah ini. Kalau ini betul-betul bisa kita lakukan terkonsolidasi, saya yakin angka nol tadi akan bisa kita lakukan,” pungkas Presiden.
