amandemen

Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.

Pintu Amandemen Konstitusi Tertutup

Oleh: Anthony Budiawan  Konstitusi mengatur prinsip dasar hukum negara, mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara di satu sisi, dan mengatur kewajiban pemerintah memberi perlindungan terhadap hak rakyat di lain sisi. Konstitusi Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Konstitusi
Minggu 20 Mar 2022, 5 : 33 pm
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.

Rakyat Menggugat: MPR Bukan Pemilik Hakiki Kedaulatan Rakyat

Oleh: Anthony Budiawan Sebelum 17 Agustus 1945, negara Indonesia belum berdiri. Pemerintah (Indonesia) belum ada. Pada 17 Agustus 1945, sekelompok masyarakat Indonesia, yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, mendeklarasikan berdirinya negara Republik Indonesia yang merdeka, dari Sabang sampai Merauke. Sekelompok masyarakat ini, yang
Jumat 27 Agu 2021, 12 : 19 am

Amandemen UUD 45 Lebih Utama Dibanding Omnibus Law

Oleh: Surya Fermana Omnibus law adalah metode membuat UU yang dapat menghapus UU lain yang tidak sesuai dirangkum dalam satu tujuan. Tujuan Omnibus Law pemerintah Jokowi adalah investasi besar-besaran. Cara pandangnya taruh permadani buat para oligarki singkirkan hal-hal yang merintangi. Negara bubar
Kamis 30 Jan 2020, 8 : 50 pm

Amandemen Terbatas UUD 1945 Harus Melibatkan DPD RI

JAKARTA-Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin berharap DPD RI bisa dilibatkan dalam rencana Amandemen terbatas UUD 1945 yang akan dilakukan oleh MPR RI. Tidak hanya dilibatkan dalam Amanden UUD 1945, kewenanganya DPD RI bisa diperkuat. “Terkait amandemen ini, tentunya memang melihat
Rabu 18 Des 2019, 6 : 57 pm

F-PPP: Semangat Reformasi Membatasi Kekuasaan

JAKARTA-Fraksi PPP menegaskan tak mau terburu-buru merespon soal wacana masa jabatan presiden hingga tiga periode. Alasannya hal itu baru sebatas usulan dan aspirasi dari masyarakat. Sebaiknya dibiarkan saja berkembang. “Ya, kita analisis dululah, bagaiman argumentasinya. Sebab ada juga yang mengusulkan masa jabatan
Kamis 28 Nov 2019, 8 : 27 pm

Perlu Dirumuskan Kembali Hubungan DPD RI-Daerah

JAKARTA-Perlu dirumuskan kembali hubungan antara DPD dengan daerah. Karena hingga saat ini belum jelas bagaimana hubungan yang dimaksudkan. “Jadi ini bukan masalah hubungan pusat dan daerah tetapi khusus DPD dengan daerah itu,” kata Pakar Hukum Tata Negara, Prof Juanda dalam diskusi bertema
Kamis 24 Okt 2019, 7 : 24 am

Badan Pengkajian MPR Sepakati Amandemen Terbatas

JAKARTA-Ketua MPR Zulkifli Hasan mengungkapkan rapat gabungan pada 20 Juli 2016 telah menyepakati Lembaga Pengkajian menyampaikan hasil kajiannya kepada Badan Pengkajian. Hasil kajian itu akan disampaikan Badan Pengkajian dalam rapat gabungan. “Pada rapat gabungan mendatang tanggal 20 Agustus 2016, Badan Pengkajian akan
Senin 25 Jul 2016, 7 : 09 pm