Arbitrase Internasional

Polemik Freeport: Pemerintah Diminta Tak Khawatirkan Asas Kesucian Kontrak

JAKARTA-Koordinator Riset dan Advokasi Indonesia for Global Justice (IGJ), Budi Afandi menegaskan perlakuan khusus terhadap Freeport harus dihentikan, termasuk rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Jaminan Investasi yang diminta Freeport. “Ini konyol karena peraturan tersebut tentu akan berlaku secara umum kepada
Friday 14 Jul 2017, 9 : 47 pm

Pemerintah Didesak Hentikan Pemberian Hak Istimewa Freeport

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak membuat perjanjian stabilitas investasi yang diminta oleh Freeport. Pemberian hak istimewa kepada Freeport harus segera dihentikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan ketentuan Undang-undang Minerba. “Dan Perjanjian stabilitas investasi ini hanya akan
Sunday 11 Jun 2017, 7 : 50 pm

Jokowi: Kalau Freeport Sulit Diajak Berunding, Pemerintah Akan Bersikap

JAKARTA-Pemerintah Indonesia terus mencari solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) dengan PT Freeport Indonesia paska keputusan mengubah status dari pemegang kontrak karya menjadi pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Namun demikian, sikap tegas akan ditempuh pemerintah jika perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya
Friday 24 Feb 2017, 8 : 01 am