ASN

MenpanRB Bahas Skenario Pemindahan ke IKN Dengan Mensesneg

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan 3 skenario pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN)  pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas usai menemui
Thursday 25 Apr 2024, 5 : 08 pm

ASN di IKN Dapat Tunjangan Khusus dan 1 Unit Apartemen

JAKARTA– Pemerintah akan memberikan tunjangan khusus dan  1 unit apartemen bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pertama kali bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas kepada wartawan
Wednesday 17 Apr 2024, 2 : 44 pm

Menhub Sambut Baik Keputusan WFH Bagi ASN

JAKARTA –  Menteri Perhubungan  (Menhub) Budi Karya Sumadi menyambut baik keputusan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024. Hal
Sunday 14 Apr 2024, 3 : 18 pm

Menteri PANRB: WFH Maksimal 50%, Pelayanan Publik WFO 100%

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengeluarkan ketentuan mengenai pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa-Rabu, 16 dan 17
Saturday 13 Apr 2024, 9 : 00 pm

Khofifah: ASN Harus Netral

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa mengingatkan kepada seluruh ASN di Provinsi Jawa Timur untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024. Hal itu disampaikan Khofifah saat memberikan sambutan dalam Apel Gelar Pasukan Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Makodam V Brawijaya,
Friday 2 Feb 2024, 1 : 40 am

PDIP Minta Pemerintah Segera Angkat PPPK Menjadi PNS

JAKARTA-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mendesak pemerintah segera mengangkat Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini ditegaskan oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, yang juga merupakan kader PDIP. Said Abdullah mengatakan, pengangkatan PPPK
Wednesday 27 Dec 2023, 12 : 03 pm
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa saat/Sumber Foto: Dok DPR

Komisi II DPR Ingatkan ASN Harus Netral

BANDUNG-Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa memperkirakan lebih dari 50% kepala daerah (Gubernur, Bupati, Wali Kota) diganti dengan Pejabat (PJ) struktur tural (ASN). Hal ini karena amanat dari Undang-Undang, terkait Pilkada serentak. Hal ini menjadi perhatian karena dapat berpotensi terjadinya
Monday 11 Dec 2023, 4 : 37 pm

Aiman Ungkap Banyak Polisi Tolak Perintah Komandan Menangkan Prabowo-Gibran

JAKARTA-Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, mengaku mendapatkan sejumlah informasi dari beberapa kepolisian yang keberatan diminta komandan membantu kemenangan tim Prabowo-Gibran. “Bahkan, kemarin, Harian Media Indonesia sudah memberitakan soal pemasangan baliho Prabowo-Gibran yang dilakukan oknum polisi,” kata Aiman
Sunday 12 Nov 2023, 3 : 11 pm
Anggota Komisi II DPR, Riyanta

RUU ASN Segera Disahkan, Legislator PDIP Desak Honorer K2 Bisa Jadi PNS

JAKARTA-Komisi II DPR mendesak pemerintah segera memperhatikan nasib para honorer yang tergabung dalam honorer Kategori Dua (K2). Adapun honorer K2 adalah kategori tenaga honorer dengan perjanjian kontrak menengah. “Pemerintah perlu memprioritaskan honorer K2 ini menjadi ASN. Karena mereka itukan sudah lulus tes,”
Monday 2 Oct 2023, 8 : 16 pm
Bawaslu

Perihal Pelanggaran Administratif Pemilu

Oleh: Benny Sabdo Apa itu pelanggaran administratif pemilu? Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaran pemilu. Merujuk Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa subjek atau pelaku
Tuesday 19 Sep 2023, 10 : 16 pm
ASN, Bappenas, tunjangan

Bappenas Wacanakan Penghapusan Tunjangan ASN, Mulai Dibahas 2024

JAKARTA-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembahasan mengenai reformasi gaji aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu agenda prioritas pada 2024. Itu artinya, seluruh tunjangan yang melekat, baik untuk ASN maupun PPPK akan dihapus dan digantikan dengan satu penghasilan
Monday 11 Sep 2023, 7 : 27 pm

Semua PPL Diusulkan Bisa Diangkat Jadi ASN

JAKARTA-Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk memastikan semua Tenaga Harian Lepas (THL) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ditetapkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) jenis PPPK pada tahun ini. Hal ini disampaikan mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu
Friday 16 Jun 2023, 5 : 55 pm

Presiden Pastikan Pemberian THR dan Gaji ke-13 Bagi ASN

JAKARTA-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pastikan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, pensiunan, dan pejabat negara. “Pada 13 April 2022, saya telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk seluruh
Friday 15 Apr 2022, 9 : 33 pm
PPKM Darurat

ASN Harus Terlibat Aktif Dalam Penanganan COVID-19

JAKARTA-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta aparatur sipil negara (ASN) untuk terlibat aktif dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, termasuk dalam menyukseskan vaksinasi yang tengah diakselerasi oleh pemerintah. “ASN harus bergotong-royong bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat di
Monday 5 Jul 2021, 5 : 53 pm

Tawaran Solutif dan Produktif Bagi Pegawai KPK Yang TMS

Oleh: Emrus Sihombing Ada rujukan final yang normatif menyelesaikan polemik alih status pegawai KPK menjadi ASN. Sesuai UU Nomor 19 tahun 2019 pasal 1 butir 6 disebutkan bahwa pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, semua pegawai KPK harus berstatus ASN.
Wednesday 16 Jun 2021, 3 : 48 pm
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.

ASN dan TWK: Menyempurnakan “Kematian” KPK

Oleh: Anthony Budiawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara organisasi memang masih berkibar. Tetapi jiwa dan kehormatannya di masyarakat kini sirna. Menguap seiring dengan dipretelinya kewenangannya. Yang diberikan oleh perwakilan masyarakat di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), melalui TAP MPR No XI Tahun 1998
Monday 31 May 2021, 6 : 14 pm

Negara Harus Tegas Terhadap Pegawai Pembangkang

Oleh: Emrus Sihombing Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah memenuhi syarat (MS) atau lolos TWK, harus menunjukkan sikap dan perilaku taat pimpinan. Jika pimpinan KPK sudah menetapkan pelantikan pegawai KPK menjadi ASN, besok, Selasa, 1 Juni 2021, harus ditaati, tidak boleh
Monday 31 May 2021, 12 : 57 pm

Menteri PANRB Usulkan Pemecatan PNS Tersangkut Jual Beli Vaksin COVID-19

JAKARTA-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo sangat menyesalkan adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal di wilayah Sumatra Utara. Ketiga oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan
Saturday 22 May 2021, 4 : 33 pm

Presiden dan KPK Berada Satu Orbit Untuk Bangkit Bersama

Oleh: Emrus Sihombing Sama sekali saya belum melihat ada padangan berbeda antara Presiden dan KPK. Justru keduanya berada pada satu orbit untuk maju bersama. Bahkan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK senada dengan Presiden dan pimpinan KPK. Diberitakan, Presiden mengatakan pengalihan status pegawai
Friday 21 May 2021, 11 : 21 am

ARAK: Gaya Novel Baswedan dkk Kayak Orde Baru

JAKARTA-Koordinator Aliansi Rakyat Anti Koruptor (ARAK) Heri Ferdinant menyayangkan sikap Novel Baswedan dkk yang ngotot harus lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Menurutnya, gaya yang diperlihatkan Novel Baswedan dkk ini kayak orde baru (Orba) yaitu mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara. Padahal berdasarkan Hasil
Wednesday 19 May 2021, 2 : 53 pm

Memaknai Pandangan Presiden Terkait Hasil TWK Pegawai KPK

Oleh: Emrus Sihombing Kemarin, Senin, 17 Mei 2921, setidaknya Presiden memberikan dua pernyataan sangat bijak terkait dengan polemik hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK. Pertama, hasil tes tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK yang tidak lolos tes. Kedua,
Wednesday 19 May 2021, 1 : 33 pm

Petrus: Salah Besar Mengkultus Individukan Novel Baswedan di KPK

JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menegaskan salah besar jika ada kelompok yang mengkultus individukan dan memuja Novel Baswedan di institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, ada atau tidak Novel Baswedan, lembaga antirasuah itu tetap ada. “Perdebatan seputar penonaktifan Novel
Wednesday 19 May 2021, 1 : 21 pm

Pegawai KPK Yang MS dan TMS, Selanjutnya Diperlakukan Sesuai UU

Oleh: Emrus Sihombing Diberitakan hasil test Wawasan Kebangsaan (WK) pegawai KPK telah diumumkan. Pegawai yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 1274 orang. Pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang, dan pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak 2 orang. Bagi yang mereka
Sunday 9 May 2021, 6 : 40 pm

Presiden dan Menkeu Satu Suara Soal THR ASN/PNS

JAKARTA-Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma menegaskan tidak ada perbedaan pendapat antar menteri, apalagi antara Presiden dengan Menteri Keuangan (Menkeu) soal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN/PNS. Semua komponen pemerintah satu suara, mengacu pada regulasi yang sama, yaitu PP
Friday 7 May 2021, 12 : 05 am

Walkot Tangsel: ASN Tak Boleh Mudik, Lebaran di Rumah Saja

TANGERANG-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menekankan kepada warganya untuk lebaran di rumah saja. Hal itu demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat. “Saya menghimbau seperti tahun lalu, tahun ini kita laksanakan Idul Fitri dirumah masing- masing saja, secara khidmat tidak menghilangkan
Wednesday 5 May 2021, 2 : 33 pm

Pegawai KPK Tidak Lolos Test, Bentuk Saja Wadah Mantan Pegawai KPK

Oleh: Emrus Sihombing Diberitakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima hasil tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai ke Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Salah satu kemungkinan hasilnya, ada pegawai yang lolos, tentu besar kemungkinan diangkat
Wednesday 5 May 2021, 2 : 22 pm

Seluruh ASN Tangsel Dilarang Keras Mudik

TANGERANG-Pemerintah Kota Tangerang Selatan, menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Pemkot Tangsel, dilarang keras melakukan mudik saat Lebaran tahun 2021 ini. “ASN kita larang (mudik). Melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kita sudah kumpulkan beberapa waktu lalu, untuk
Friday 2 Apr 2021, 6 : 55 pm

ASN Tidak Boleh Terlibat Dalam Organisasi Terlarang Seperti HTI dan FPI

JAKARTA-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang untuk menjadi anggota organisasi masyarakat yang telah diputuskan pemerintah sebagai organisasi terlarang. Selain itu, ASN juga dilarang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan organisasi
Thursday 31 Dec 2020, 8 : 08 pm

Benny Susetyo: ASN Benteng Dalam Penanaman Nilai Pancasila

AMBON- Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan dalam penanaman nilai-nilai Pancasila. Bahkan ASN menjadi banteng dalam membumikan nilai Pancasila. “Sebagai ASN atau abdi negara kita adalah pengawal,penjaga, dan benteng
Monday 23 Nov 2020, 3 : 27 pm

Gara-Gara PPDB Jakarta Kisruh, Komisi X DPR “Turun Tangan”

JAKARTA–Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk Wilayah Jakarta mendapatkan perhatian masyarakat. Karena Komisi X DPR langsung turun tangan dan mengechek biang keladi persoalan PPDB tersebut. “Kita sidak langsung ke PPDB DKI Jakarta yang sedang menjadi perhatian banyak pihak,” kata anggota Komisi
Wednesday 1 Jul 2020, 3 : 43 pm

Banyak ASN Maju, Pilkada Tangsel Rawan

TANGERANG-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. menyoroti kerawanan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan, yang diwarnai majunya sejumlah bakal calon dari kalangan aparatur Sipil Negara (ASN).  Kordinator Komisi Hukum Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Fritz Edward
Tuesday 30 Jun 2020, 6 : 59 pm

Inilah Sanksi Bagi ASN Yang Nekat Mudik

JAKARTA-Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11/SE/IV/2020 Tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). SE
Monday 27 Apr 2020, 3 : 01 am

Prioritaskan Layanan, DPR Dukung Taspen Gabung ke BPJS Tenaga Kerja

JAKARTA-Kalangan DPR memberi isyarat mendukung penggabungan PT Taspen melebur ke dalam BPJS Ketenagakerjaaan (BPJS TK) pada 2029. Alasannya karena memiliki program yang hampir sama, yakni jaminan hari tua terhadap para pensiunan. “Kalaupun ada persoalan, ya mungkin tidak terlalu besar. Karena inikan marketnya
Wednesday 19 Feb 2020, 4 : 56 pm

PUPR Dorong Pengembangan SDM Inovatif

JAKARTA–Visi Presiden Joko Widodo pada lima tahun ke depan salah satunya adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyederhanaan birokrasi. Dalam mendukung visi Presiden dibutuhkan penguatan Jabatan Fungsional yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan melalui
Tuesday 10 Dec 2019, 3 : 53 pm

Tekan Korupsi, Pemkot Tangsel Rekam Penggunaan Anggaran

TANGSEL-Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) menegaskan kinerja birokrasi pemerintahan di Kota Tangsel, semuanya direkam dengan baik melalui sistem informasi. Bahkan Pemkot Tangsel sudah melakukan semuanya dengan sistem nontunai. Sehingga semua alokasi anggaran sudah direkam secara otomatis melalui sistem. ”Tidak ada ruang untuk korupsi,”
Tuesday 10 Dec 2019, 1 : 45 pm

SKB 11 Instansi Justru Mendorong Kreatifitas dan Daya Kritis ASN

Oleh: Emrus Sihombing Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikal (menurut hemat saya bukan radikalisme) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikeluarkan oleh 11 instansi negara dengan 11 butir pula larangan, menuai pro dan kontra. Itu biasa memang. Terlepas dari yang pro, yang menarik
Thursday 5 Dec 2019, 3 : 54 pm
PANRB

Menteri PANRB: ASN Tak Usah Khawatir Dengan Pemindahan Ibu Kota Negara

JAKARTA-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) merespon positif rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Menurutnya, seluruh ASN harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. “ASN sudah ada kontrak dengan
Wednesday 28 Aug 2019, 12 : 48 am

991 ASN Terancam Sanksi Disiplin dan Etik

JAKARTA-Sebanyak 991 Aparatur Sipil Negara (ASN) terancam sanksi disiplin dan etik. Mereka dihukum lantaran terbukti terlibat dalam pelanggaran netralitas. Padahal sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa ASN harus menjalankan tugas dan fungsinya tanpa intervensi politik (Pasal 12
Wednesday 24 Jul 2019, 12 : 29 am

PNS Berfungsi Sebagai Pemersatu Bangsa, Bukan Penyebar Hoax

JAKARTA-Untuk membantu Pemerintah memberantas penyebaran berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berpotensi sebagai sumber perpecahan bangsa, Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diamanatkan
Monday 21 May 2018, 12 : 10 am

Investasi SDM Aparatur Indonesia Rendah

JAKARTA – Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mewajibkan setiap instansi pemerintah melakukan perencanaan pengadaan dan pengembangan pegawai. Sayangnya, belum ada instansi yang memiliki blueprint perencanaan dan pengembangan SDM yang dibutuhkan. Hal ini terungkap dalam dalam rapat kebijakan perencanaan SDM aparatur
Thursday 20 Mar 2014, 5 : 11 pm