audit bpk

Said Abdullah Dorong Percepatan Pengalihan ASABRI dan TASPEN ke BPJS

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah mendorong percepatan pengalihan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) ke BPJS Ketenagakerjaan. Selain menyelamatkan kedua lembaga tersebut, percepatan pengalihan akan memperkuat keberadaan BPJS Ketenagakerjaan, baik dari
Friday 24 Jan 2020, 3 : 06 pm

Selesaikan Jiwasraya, Legislator Dorong Jalur Hukum Bersamaan Dengan Pansus

JAKARTA-Banyak pihak mendesak agar DPR membentuk Pansus Jiwasraya. Pansus diyakini akan mampu mengurai dan mencarikan solusi atas kemelut Jiwasraya. Di antara argumen membentuk Pansus karena opini tentang Jiwasraya berkembang semakin liar. Masing-masing pihak berbicara menurut perspektif dan kepentingannya. Anggota Komisi XI DPR
Sunday 29 Dec 2019, 7 : 06 pm

Audit BPK Diragukan, Kasus Sumber Waras Harus Dihentikan

JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mensinyalir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggunakan data yang tidak kompeten atau tidak sahih ketika mengaudit RS Sumber Waras. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menghentikan penyelidikan kasus tersebut. “KPK harus menempatkan
Tuesday 10 May 2016, 7 : 35 pm

50% Dana Bansos Diselewengkan

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos)  di 12 kementerian/lembaga (K/L). Hasil penelusuran  Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) di Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ditemukan penyimpangan sebesar  Rp31,6 triliun  atau 50%
Sunday 15 Sep 2013, 2 : 59 pm