Baleg

Revisi UU BPK Didrop, Baleg Tunda Pengesahan Prolegnas Prioritas 2021

JAKARTA-Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menunda sementara pengambilan keputusan terkait daftar RUU yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. Penundaan tersebut dikarenakan ada tiga RUU perlu proses pendalaman terhadap yakni RUU Ketahanan Keluarga, RUU Bank Indonesia (BI), serta
Wednesday 25 Nov 2020, 10 : 46 pm

RUU Omnibus Law Jadi Solusi Transformasi Struktur Ekonomi

JAKARTA-Pemerintah secara resmi menyerahkan naskah akademik RUU Omnibus law cipta lapangan kerja (Ciptaker) ke DPR RI. Sejumlah menteri hadir dalam penyerahan RUU tersebut, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Menaker Hj. Ida Fauziah, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri ATR Sofyan
Wednesday 12 Feb 2020, 5 : 20 pm

Soal Omnibus Law, DPR: Mana Draft RUUnya?

JAKARTA-DPR menegaskan hingga hari ini belum meneirma draft RUU Omnibus law. Baik yang terkait dengan RUU Cipta Lapangan kerja maupun RUU Perpajakan. Karena itu jangan tuding DPR sembunyikan RUU tersebut. “Selama ini yang tertuduh RUU Omnibus law itu selalu DPR. Padahal kami
Tuesday 11 Feb 2020, 8 : 31 pm