Suggestions

Banggar DPR

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah
·

Ketua Banggar DPR Luruskan Pernyataan Gibran Soal Investor IKN

JAKARTA-Debat antara calon wakil presiden pada 22 Desember 2023 memunculkan perbincangan terkait pembiayaan pembangunan Ibukota Negara ke Nusantara (IKN). Prof. Dr. Mahfud MD, yang menjadi calon wakil presiden bersama Ganjar Pranowo, menyampaikan bahwa hingga saat ini, belum terdapat keterlibatan yang konkret dari
Saturday 23 Dec 2023, 2 : 03 pm

Dukung RAPBN 2024, Banggar DPR Dorong Kebut Transformasi Ekonomi Nasional

JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/RAPBN 2024 didesain guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun menurut Jokowi perlu diperhatikan beberapa potensi tantangan perekonomian di tahun 2024, diantaranya gejolak perekonomian Cina, dampak Pemilihan Umum atau Pemilu terhadap
Friday 18 Aug 2023, 4 : 56 pm

Kinerja Perekonomian Nasional Tunjukkan Kian Ekspansif

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan bahwa perekonomian nasional menunjukkan kinerja yang kian ekspansif. Pasalnya, mengakhiri semester pertama tahun 2023. Suksesi kepemimpinan nasional yang akan segera berlangsung tidak serta merta membuat pelaku ekonomi wait and see. Pelaku ekonomi makin
Tuesday 11 Jul 2023, 3 : 39 pm

Banggar DPR RI Sepakati Postur Makro Fiskal Tahun 2024

JAKARTA– Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui postur makro fiskal yang dijadikan acuan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Anggota Banggar DPR RI Mukhtarudin mengatakan bahwa sasaran pembangunan dan
Tuesday 4 Jul 2023, 3 : 56 pm

Banggar DPR Setujui Sejumlah Asumsi Makro Pendahuluan RAPBN 2024

JAKARTA-Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi dasar ekonomi makro untuk pendahuluan pembicaraan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024. Adapun beberapa kesepakatan asumsi makro tersebut yakni pertumbuhan ekonomi dalam rentang 5,1 persen sampai 5,7 persen, inflasi 1,5
Friday 16 Jun 2023, 5 : 10 pm

Rasio Pajak 2024 Ditargetkan Naik

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah optimis bahwa target rasio perpajakan Indonesia bakal tumbuh dua digit pada 2024. Hal ini karena kondisi penerimaan pajak telah ditunjang oleh berbagai poin seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP),
Wednesday 14 Jun 2023, 5 : 35 pm
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah

Said Abdullah: APBN ‘Prudent’, Perekonomian Nasional Memuaskan

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyampaikan pandangannya terkait laporan terbaru yang disampaikan pemerintah atas perkembangan pengelelolaan keuangan negara. Bahkan kinerja APBN per April 2023 menunjukkan perkembangan surplus Rp234,7 triliun atau 1,12 persen PDB. Selain itu, realisasi pendapatan negara telah
Wednesday 24 May 2023, 4 : 18 pm

Said Abdullah: Pemilu 2024 Dongkrak Ekonomi Tumbuh 5,3-5,7%

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengaku yakin pelaksanaan pemilu 2024, yang sebagian besar tahapannya dilakukan pada tahun 2023 akan memberikan insentif pada sektor riil. Pesta demokrasi lima tahunan rakyat Indonesia ini akan mendorong konsumsi oleh semua kontestan, baik kontestan
Monday 22 May 2023, 7 : 29 am

Said Abdullah: Sosok Gubernur BI Harus Mampu Mendorong Capital Inflow

JAKARTA-Peran yang diemban Gubernur Bank Indonesia (BI) sangat strategis. Untuk itu, seorang Gubernur Bank Sentral harus memiliki kemampuan mengorganisir dan membuat keputusan tepat dalam melakukan berbagai operasi pasar yang dijalankan oleh BI, dalam rangka pengendalian inflasi dan nilai tukar. Ketua Banggar DPR
Wednesday 22 Feb 2023, 9 : 18 pm

Banggar DPR Apresiasi Pemerintah Disiplin Kelola Belanja Negara

JAKARTA-Badan Anggaran (Banggar) DPR mengapresiasi kedisiplinan pemerintah dalam mengelola belanja negara di tengah situasi yang serba tidak menentu. Kedisiplinan itu tercermin pada realisasi belanja negara yang mencapai Rp2.786,4 triliun atau 101,34 persen. “Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.000,7
Wednesday 24 Aug 2022, 7 : 34 pm

Banggar DPR RI Apresiasi Pertamina Atas Kesediaan Burden Sharing

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah memberikan apresiasi kepada PT Pertamina untuk berbagi beban (burden sharing) sebagai respon atas kenaikan harga minyak dunia yang masih bertahan diatas 100 USD/barel. Dari sisi APBN, Banggar DPR telah memberikan persetujuan kepada pemerintah untuk
Thursday 9 Jun 2022, 5 : 44 pm

Realisasi Pendapatan Negara Capai 97,5%, Ini Kata Ketua Banggar DPR RI

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah atas pencapaian pendapatan negara yang terus meningkat ditengah kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu sebagai dampak pandemi covid19 di sejumlah negara yang masih tinggi. Hingga November 2021 atau kurang sebulan
Wednesday 22 Dec 2021, 3 : 26 pm

Banggar DPR Desak Sektor Konsumsi Jadi Fokus Perhatian

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdulah mendorong pemerintah menggenjot konsumsi rumah tangga. Alasannya, sektor riil akan bergerak membaik ketika ada permintaan (demand) dari konsumen. Karena, konsumen terbesar PDB adalah rumah tangga. “Jadi wajar Bank Indonesia mempertahankan PBI tentang Loan to
Thursday 11 Nov 2021, 12 : 12 am

Banggar DPR: Kebijakan Fiskal 2022 Harus Perhatikan Laju Inflasi

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah mendorong penyusunan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kebijakan pengendalian laju inflasi. Untuk itu perlu asumsi dasar kebijakan fiskal yang tepat di tahun depan. Menurut Said, asumsi dasar fiskal juga harus sejalan dengan rencana pemulihan
Thursday 10 Jun 2021, 5 : 11 pm
Vaksin Covid19 dan Fiskal Kita
·

Disiplin Program Vaksinasi

Oleh: MH Said Abdullah Vaksin dan vaksinasi covid19 memang bukan “obat sapu jagat” untuk mengakhiri pandemi covid19. Seiring dengan dimulainya program vaksinasi secara global, dunia malah menghadapi kenaikan gelombang kedua kasus harian covid19. Bahkan beberapa negara seperti Vietnam dan Selandia Baru berhasil
Tuesday 20 Apr 2021, 7 : 07 pm

Banggar DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Pelarangan Mudik Lebaran 2021

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah mengkaji kembali pelarangan mudik selama lebaran. Kajian itu menyangkut durasi mudik dan mekanisme mudik. Sebagai pertimbangan, agenda mudiknya yang diperkirakan antara tanggal 6 -17 Mei 2021 (secara kultural). Namun pemerintah bisa
Sunday 4 Apr 2021, 10 : 14 pm

Said Abdullah: Jangan Jadikan Covid19 Ajang Pemburu Rente

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta Rumah Sakit agar tidak menjadikan layanan pandemi covid-19 sebagai ajang pemburu rente (rent seeker) . Disinyalir, sejumlah Rumah Sakit mengubah data pasien dari negatif menjadi positif covid-19 demi mendapatkan dana klaim dari
Monday 15 Mar 2021, 9 : 34 am
·

Perlukah Perppu PEN Jilid II?

Oleh: MH Said Abdullah Pandemi Covid-19 telah berjalan setahun, bila kita rujuk sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pasien Covid-19 pertama kali pada 2 Maret 2020. Tanggap atas dampak penyebaran Covid-19 yang kian meluas, baik secara Kesehatan, ekonomi dan sosial, pemerintah kemudian
Tuesday 9 Mar 2021, 12 : 33 pm
·

Menakar Insentif Pemda Untuk Pandemi

Oleh: MH Said Abdullah Usai sudah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak di 270 daerah. Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 terasa sangat berbeda karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tidak salah jika kepala daerah terpilih disebut dengan
Monday 21 Dec 2020, 7 : 40 pm

Said Abdullah: Ekonomi Indonesia Masuki Fase Titik Balik Dari Keterpurukan

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah menilai kondisi perekonomian Indonesia memasuki fase titik balik (turning point) dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Meski masih mengalami kontraksi, namun seluruh komponen pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan trend meningkat bahkan telah melewati fase kritisnya.
Monday 23 Nov 2020, 3 : 33 pm

Said Abdullah: Hoax Soal UU Omnibus Law Ciptaker Motifnya Memprovokasi Buruh

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah menyesalkan terjadinya banyak miss informasi di masyarakat paska Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) disahkan menjadi UU. Bahkan pembelokan informasi paling massive terjadi pada klaster ketenagakerjaan yang disinyalir motifnya untuk memprovokasi kalangan buruh.
Wednesday 7 Oct 2020, 4 : 35 pm
·

Bersiap Resesi, Tak Perlu Gaduh

Oleh: MH Said Abdullah Kita harus jujur, tahun 2020 ini adalah tahun terberat dari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ada beragam tantangan yang harus kita lalui bersama. Pandemi covid19 berdampak luas pada gangguan kesehatan rakyat, serta berdampak pada sektor sosial dan ekonomi.
Sunday 20 Sep 2020, 11 : 56 am
·

Menyoal Revisi UU Bank Indonesia

Oleh: MH Said Abdullah Beberapa hari ini kita diramaikan oleh rencana Badan Legislasi DPR untuk merevisi Undang Undang (UU) No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Memang draf tersebut merupakan draf awal yang dibuat oleh Badan Legislasi DPR. Saya amat menyayangkan
Monday 7 Sep 2020, 11 : 37 pm

Said Abdullah: Saya Dukung Obat Covid-19 Untuk Pemulihan Kesehatan Rakyat

JAKARTA-Badan Anggaran (Banggar) DPR memberikan dukungan penuh kepada pemerintah atas upaya nyata menemukan obat dan vaksin untuk antisipasi Covid-19, hasil karya anak bangsa. Obat Covid-19 hasil kerjasama TNI Angkatan Darat, Badan Intelijen Negara (BIN) dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Surabaya serta
Friday 21 Aug 2020, 1 : 54 pm
Pajak
·

Optimalisasi Program Perlindungan Sosial

Oleh: MH Said Abdullah Sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo kemunculan pasien Covid-19 pertama kali di Indonesia pada Maret 2020, hingga kini angka positive rate covid-19 terus menanjak, bahkan melebihi angka positif di China sebagai negara pertama kali munculnya penyakit ini. Jumlah
Wednesday 5 Aug 2020, 6 : 21 pm
·

Menimbang Arah Kebijakan Nota Keuangan RAPBN 2021

Oleh: MH Said Abdullah Bulan lalu, pemerintah telah mengajukan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2021. Percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi adalah tema KEM PPKF 2021 yang diajukan pemerintah ke DPR. Pada 16 Agustus 2020 nanti,
Thursday 30 Jul 2020, 1 : 36 pm
·

Burden Sharing dan RAPBN 2021

Oleh: MH. Said Abdullah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sedang dijalankan oleh Pemerintah saat ini, membutuhkan tambahan belanja dan pembiayaan yang sangat besar. Diperkirakan kebutuhan belanja dan pembiayaan akan mencapai sebesar Rp 905,10 Triliun. Biaya tersebut terdiri dari, pembiayaan yang bersifat
Tuesday 30 Jun 2020, 10 : 28 pm

Sarankan Cetak Uang Rp600 Triliun, Banggar DPR: Jadi Alternatif Pembiayaan

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah menegaskan Banggar DPR merekomendasikan kepada Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang sekitar Rp400 triliun-Rp600 triliun guna menjadi alternatif pembiayaan yang dibutuhkan pemerintah ketimbang harus menerbitkan global bond. Pasalnya, dengan hasil cetak uang dapat ditawarkan
Monday 11 May 2020, 4 : 13 pm

Menkeu Sampaikan Latar Belakang Perppu No.1/2020 ke Banggar DPR

JAKARTA-Penyebaran COVID-19 sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sesuai data WHO menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar. Hal ini berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan
Monday 4 May 2020, 7 : 41 pm

Banggar DPR Tolak Kehadiran IMF Dalam Penanggulangan Krisis Akibat Covid-19

JAKARTA-Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyambut baik rencana Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Hal ini penting mengingat dampak yang ditimbulkan oleh Virus Covid-19, telah mengancam perekonomian nasional dan stabilitas sistim keuangan. Untuk
Wednesday 1 Apr 2020, 8 : 20 pm
·

Reorientasi Belanja Negara

Oleh: MH. Said Abdullah Semenjak Pemerintah memilih kebijakan defisit anggaran yang dimulai dalam APBN 2000, alokasi anggaran untuk belanja selalu lebih besar dari penerimaan negara. Kebijakan defisit anggaran ini dipilih, tentu dengan alasan agar besarnya belanja Pemerintah mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional
Wednesday 11 Mar 2020, 8 : 24 am
1 2