BLBI Gate

Reformasi Gagal, Sasmito: Oligarki Berkolaborasi Dengan Pengemplang BLBI

JAKARTA-Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro menilai sejumlah agenda besar reformasi seperti pemberantasan korupsi hingga penegakan supremasi hukum gagal total. Selama 25 tahun terakhir,  agenda reformasi justru mengalami kemunduran yang sangat tajam karena terkooptasi oligarki yang berkolaborasi dengan pengemplang BLBI
Monday 9 Oct 2023, 7 : 58 am

Pansus BLBI DPD RI Usul, Anak-Cucu Pengemplang BLBI di Blacklist

JAKARTA-Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Jilid II DPD RI mendesak pemerintah agar memberikan sanksi berat kepada obligor atau debitur BLBI karena tak kunjung kooperatif membayar kewajibannya terkait dana BLBI. Sanksi berat ini diperlukan agar menimbulkan efek jera bagi pengemplang
Wednesday 12 Jul 2023, 7 : 30 am

Pansus BLBI DPD RI Jilid 2 Targetkan Pidanakan Obligor BLBI

JAKARTA-DPD RI kembali membentuk Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Jilid 2 untuk menuntaskan rekomendasi-rekomendasi dari Pansus sebelumnya, terutama butir ke-enam dari 9 rekomendasi Pansus BLBI DPD RI Jilid 1. Bertugas sejak Mei 2023, Pansus BLBI DPD RI Jilid 2
Wednesday 14 Jun 2023, 4 : 03 pm

Bustami Zainudin: Negara Tak Boleh Tunduk ke Obligor BLBI

JAKARTA-Ketua Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI) DPD Bustami Zainudin meminta negara tidak boleh tunduk dan kalah dengan para obligor BLBI yang jelas-jelas mempunyai hutang kepada rakyat Indonesia. Karena itu, pemerintah demi rakyat harus memperkuat taringnyadengan mewajibkan para obligor membayar utangnnya. “Saya kira,
Friday 9 Jun 2023, 5 : 53 pm

DPD RI Keluarkan 9 Rekomendasi Atas Kasus BLBI

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengeluarkan 9 rekomendasi atas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Sidang Paripurna RI ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023. Rekomendasi ini dirilis bertepatan dengan masa akhir tugas Panitia Khusus (Pansus) BLBI, DPD RI pada Jumat,
Tuesday 11 Oct 2022, 2 : 16 pm

Hardjuno: Saatnya Hapus Pembayaran Bunga Obligasi Rekap BLBI

JAKARTA-Pemerintah harus fokus pada upaya penghapusan semua mata anggaran yang sama sekali tidak berkontribusi pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Salah satunya, pos pembayaran subsidi bunga obligasi Rekapitatalisasi eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Langkah ini penting demi menyelamatkan keuangan negara atau APBN
Saturday 1 Oct 2022, 2 : 30 pm

Pansus BLBI DPD RI Tegaskan Penjualan BCA Rugikan Negara

JAKARTA- Penjualan 51 persen saham pemerintah di Bank Central Asia (BCA) melalui program divestasi kepada konsorsium Farallon Capital pada 2002 lalu sangat tidak tepat dan terlalu murah. Penjualan saham murah ini diduga kuat atas intervensi Badan Moneter Internasional (IMF) yang pada akhirnya
Saturday 24 Sep 2022, 11 : 39 pm

Hardjuno: Presiden Mesti Hentikan Pembayaran Bunga Rekap di APBN 2023

JAKARTA-Pemerintah harus menghapus semua mata anggaran yang tidak berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat seperti pembayaran subsidi bunga obligasi rekap ex Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pasalnya, pembayaran subsidi bunga obligasi rekap ex BLBI membuat anggaran untuk rakyat menjadi terbatas karena anggaran tersedot
Friday 12 Aug 2022, 2 : 09 pm

Pangeran Syarif: Pansus BLBI DPD RI Akan Panggil BCA

JAKARTA-Pansus BLBI DPD RI, dalam waktu dekat akan memanggil pihak Bank Central Asia (BCA) sebagai Obligor BLBI. Pemanggilan ini dilakukan lantaran ada dugaan obligasi rekap BLBI telah membuat kerugian negara. “Pansus bekerja untuk menghentikan kerugian negara. Kami sebagai wakil rakyat tentu akan
Wednesday 20 Apr 2022, 8 : 42 am

Pansus BLBI: Obligasi Rekap BLBI Bangkrutkan Negara

JAKARTA-Ketua Pansus BLBI Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Bustami Zainuddin mengatakan bahwa total bunga utang yang harus dibayar pemerintah saat ini sebesar Rp 400 triliun setahun salah satunya disebabkan oleh tak tegasnya pemerintah menyelesaikan masalah BLBI dan obligasi rekap BLBI. Jika
Tuesday 19 Apr 2022, 8 : 02 am

Sekjen HMS Dukung Jokowi Usut Tuntas Megaskandal Korupsi BLBI

JAKARTA-Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) mendukung penuh upaya pemerintah menuntaskan kasus mega skandal korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Salah satu bentuk dukungannya adalah dorongan agar Satgas BLBI yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 lebih proaktif
Thursday 9 Dec 2021, 9 : 22 pm

Ekonom Tagih Janji Kampanye Jokowi Tuntaskan Mega Skandal BLBI

JAKARTA-Pengamat Ekonomi dan Politik Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmito Hadinagoro kembali menagih janji kampanye Joko Widodo pada Pilpres 2014 yang belum ditunaikan hingga saat ini. Salah satunya, penuntasan mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan keuangan negara
Monday 19 Apr 2021, 7 : 59 am

Revolusi Keuangan Negara Guna Selamatkan NKRI dari Jerat Utang Abadi ex BLBI

JAKARTA-Sekitar 1000 orang masa dari Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) menggelar aksi damai di Gedung Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) pada Jumat (20/5). Dalam orasinya, Gerakan HMS menyerukan kepada pemerintah  untuk mencegah serta menghentikan penggunaan uang pajak rakyat untuk membayar subsidi bunga obligasi rekap.
Saturday 21 May 2016, 12 : 19 am