Suggestions

BPK

Presiden: Gunakan Uang Rakyat Penuh Tanggung Jawab

JAKARTA-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah adalah bukanlah prestasi melainkan kewajiban. Hal tersebut ditegaskan Presiden pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022
Monday 26 Jun 2023, 7 : 12 pm
·

Puan Harap Anggota BPK Terpilih Optimal Cegah Kerugian Negara

JAKARTA–Ketua DPR RI, Puan Maharani mengharapkan agar anggota BPK terpilih Ahmadi Noor Supit dapat memperkuat kinerja BPK dalam pencegahan kerugian negara. “Daya upaya harus dikerahkan untuk mencegah kerugian negara dan ini tantangannya sangat berat karena hambatan reformasi birokrasi, terutama soal pengawasan pengelolaan
Tuesday 27 Sep 2022, 9 : 45 pm

KemenkopUKM Telah Tindak Lanjuti Temuan BPK Terkait BPUM 

JAKARTA-Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan upaya pemerintah untuk mendukung usaha mikro agar dapat bertahan dan terus melanjutkan usaha di tengah Pandemi Covid-19  dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan rangkaian verifikasi pendataan penerima program BPUM 
Thursday 24 Jun 2021, 3 : 57 pm
Investasi di Bidang Infrastruktur Memegang Kunci Pemulihan Ekonomi Global

Menkeu Apresiasi Inisiatif Foresight BPK

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi atas inisiatif strategis tinjauan masa depan atau foresight yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara, baik di pusat maupun daerah. “BPK akan menjalankan fungsi foresight. Sesuatu yang sangat advance untuk
Wednesday 16 Jun 2021, 2 : 02 am
·

Kemendag Raih WTP untuk Kesepuluh Kalinya

JAKARTA-Kementerian Perdagangan (Kemendag) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan Kemendag tahun anggaran 2020. Perolehan WTP ini merupakan yang kesepuluh kalinya sejak tahun 2011. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengapresiasi pencapaian tersebut. Ia mengajak jajaran pegawai
Tuesday 15 Jun 2021, 11 : 07 am
kondisi stabilitas sistem keuangan berdasarkan data September 2021 masih terjaga, dengan kinerja yang terus bertumbuh positif tercermin dari pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana di pasar modal

Lapkeu OJK 2020 Raih WTP

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2020. Penyampaian opini WTP tersebut termuat dalam surat BPK RI yang ditandatangani Anggota BPK RI Pius Lustrilanang kepada Ketua Dewan Komisioner
Thursday 10 Jun 2021, 5 : 10 pm
Penurunan PMI-BI tersebut sejalan dengan kegiatan sektor Industri Pengolahan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang sedikit terkontraksi di tengah kebijakan pembatasan mobilitas pada triwulan III 2021

Lapkeu BI Tahun 2020 Raih Opini WTP

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (Lapkeu) Tahunan Bank Indonesia Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan pencapaian opini WTP selama 18 tahun terakhir merupakan wujud
Thursday 27 May 2021, 3 : 58 pm

Sinergi Percepat Penguatan Pengendalian Fraud

JAKARTA-Besarnya pukulan pandemi yang dialami daerah, mendorong pemerintah untuk menyusun ulang prioritas keuangan daerah untuk penanganan COVID-19. Sebanyak 72,63 triliun APBD dan 22,48 triliun Dana Desa difokuskan untuk mempercepat penanganan pandemi. Pengelolaan keuangan daerah yang besar tersebut kerap kali menimbulkan masalah bagi
Thursday 25 Jun 2020, 1 : 14 pm

Laporan Keuangan BI Tahun 2019 Mendapat Opini WTP

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini WTP telah dicapai selama 17 tahun terakhir secara berturut-turut, yang tidak terlepas dari upaya BI
Tuesday 26 May 2020, 1 : 40 pm

Menkeu: Bantuan Modal Kerja UMKM Diidentifikasi Dari Data Perbankan

JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyampaikan bantuan modal kerja bagi Usaha MIkro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan diidentifikasi berdasarkan data dari perbankan. ”Kredit usaha, kecil, menengah tadi yang mendapatkan restructuring mereka dalam waktu dekat mungkin akan membutuhkan modal kerja untuk
Thursday 30 Apr 2020, 10 : 06 am

Rudi Dorong BPK Audit Investigatif Asabri

JAKARTA–Tak hanya PT Asuransi Jiwasraya yang mengalami kerugian sekitar Rp12,6 Triliun, namun PT Asabri diduga juga jebol sekitar Rp4,84 Triliun. Bahkan DPR menilai laporan keuangan PT Asabri yang disampaikan ke publik diduga telah direkayasa.“Laporan keuangan yang disampaikan ke DPR RI ini termasuk
Thursday 30 Jan 2020, 7 : 57 pm

Panja Jiwasraya Ditargetkan Dua Masa Sidang DPR Selesai

JAKARTA-Panja Asuransi Jiwasraya bertekad secepatnya menyelesaikan tugas kerjanya terutama penyelesaian kasus gagal bayarnya BUMN asuransi tersebut. Kalangan DPR sendiri mematok bisa bekerja dalam tempo dua kali masa sidang DPR. “Kita berharap Panja ini bisa rampung dua kali masa sidang selesai. Makanya, sejak
Tuesday 28 Jan 2020, 9 : 09 pm

IAPI Dukung Penegak Hukum Bersama BPK Periksa AJS

JAKARTA-Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mendukung aparat langkah Kejaksaan Agung (Kejakgung) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna pemeriksaan PT AJS, terutama persoalan gagal bayar kewajiban pembayaran polis. Begitupun langkah-langkah penyehatan dan penyelamatan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dan OJK. “Hal ini
Tuesday 14 Jan 2020, 1 : 01 pm

Meneg BUMN Segera Rombak Direksi Asabri

JAKARTA-Jajaran Direksi PT Asabri (Persero) dalam waktu dekat akan dirombak. Namun belum bisa dipastikan perombakan tersebut secara keseluruhan atau tidak sebab masih akan didiskusikan dengan Menteri BUMN Erick Thohir. “Ya pasti (dirombak), saya kira. Tahun ini, tahun ini (perombakannya),” kata Wakil Menteri
Monday 13 Jan 2020, 3 : 27 pm

Said Abdullah: Tak Perlu Pansus, Cukup Panja Jiwasraya Saja

JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mengaku tidak setuju dengan ide DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kasus PT Asuransi Jiwasraya. Said yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Bidang Perekonomian menegaskan, lebih setuju jika DPR membentuk Panitia Kerja
Thursday 9 Jan 2020, 12 : 46 am

Terkait Soal Jiwasraya, BPK: Seluruh Perusahaan Akan Diperiksa

JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama Kejaksaan Agung RI akan melakukan pengumuman resmi terkait kasus gagal bayar yang terjadi di perusahaan asuransi Jiwasraya. “Tanggal 8 Januari 2020 nanti akan kami sampaikan secara khusus dengan Jaksa Agung, termasuk akan ada reannouncement,
Monday 6 Jan 2020, 1 : 26 pm

Selesaikan Jiwasraya, Legislator Dorong Jalur Hukum Bersamaan Dengan Pansus

JAKARTA-Banyak pihak mendesak agar DPR membentuk Pansus Jiwasraya. Pansus diyakini akan mampu mengurai dan mencarikan solusi atas kemelut Jiwasraya. Di antara argumen membentuk Pansus karena opini tentang Jiwasraya berkembang semakin liar. Masing-masing pihak berbicara menurut perspektif dan kepentingannya. Anggota Komisi XI DPR
Sunday 29 Dec 2019, 7 : 06 pm

Calon BPK: Buat Apa Audit, Tapi APBN Bocor Terus

JAKARTA-Penguatan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu faktor yang disorot calon yang ikut fit and proper test. Alasannya, mestinya BPK bukan sekedar melakukan audit dan memeriksa semata keuangan negara. “Namun perlu juga melakukan pengawasan secara ketat terhadap penggunaan uang negara.
Wednesday 25 Sep 2019, 3 : 49 pm

Tindaklanjuti DPD RI, Komisi XI DPR Uji 30 Nama Tersisa Capim BPK

JAKARTA-Rapat Pleno Komisi XI DPR yang membahas pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semalam batal dilaksanakan. Keputusan pleno setuju untuk menindaklanjuti rekomendasi DPD RI terkait 62 nama calon yang mendaftar guna mengikuti fit and proper test. Namun karena Komisi XI DPR
Friday 20 Sep 2019, 2 : 08 pm

Terima LHP Semester I/2019, Presiden Janji Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode Semester I Tahun 2019. “Banyak sekali tadi yang disampaikan. Tetapi kita juga senang bahwa
Thursday 19 Sep 2019, 7 : 00 pm

Cegah Politisasi, Pengawasan Dana Bencana Perlu Libatkan KPK-BPK

JAKARTA-Para capres yang sedang berkompetisi diingatkan untuk tidak mempolitisasi soal bantuan bencana alam. Baik itu, yang terjadi di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat. “Siapapun yang menarik ke politik soal bantuan pada bencana harus dikritik. Namun tetap perlu melibatkan BPK dan KPK
Tuesday 9 Oct 2018, 6 : 06 pm

3 Kali Berturut-turut, OJK Raih Opini WTP Dari BPK

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LP) OJK Tahun Anggaran 2015 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan ini disampaikan langsung oleh Anggota II BPK RI Dr. Agus
Tuesday 23 Aug 2016, 7 : 32 pm

BPK Jangan Jadi Tameng Harry Azhar

JAKARTA-Dokumen Panama Papers benar-benar menelanjangi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis. Dalam daftar yang bocor dari firma hukum Mossack Fonseca, Panama,  nama politisi Golkar ini tercatat sebagai pemilik Sheng Yue International Limited, perusahaan offshore yang didirikan di British Virgin Island. Kini,
Sunday 17 Apr 2016, 9 : 39 pm

Presiden Tugaskan Menko Perekonomian Tindak Lanjuti Temuan BPK

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil untuk menindalanjuti temuan yang dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 2014 oleh BPK menemukan 4.900 kasus pengelolaan keuangan negara yang tidak patuh terhadap ketentuan perundang-undangan, dan mengakibatkan kerugian,
Wednesday 3 Dec 2014, 8 : 46 pm

Calon Anggota BPK Harus Paham Business Process Re-Engineering

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyerahkan rekomendari 25 nama dari 67 calon anggota BPK ke DPR. Namun rekomendasi DPD sangat politis daripada kepentingan negara dengan mengabaikan basis kompetensi calon. “Rekomendasi itu, ada incumbent, ada juga 2 anggota DPD dan ada 2 anggota DPR
Wednesday 27 Aug 2014, 12 : 52 pm

BPK Monitor Suntikan Modal Bank Mutiara

JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus memonitor soal permintaan penambahan modal sebesar Rp1,5 triliun kepada PT Bank Mutiara dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Untuk ada penyetoran atau tidak, BPK sedang melakukan pemeriksaan dibayar atau tidak terhadap laporan keuangan PLS dan Bank Indonesia (BI)
Monday 23 Dec 2013, 6 : 11 pm
BI

10 Kali Berturut-turut, BPK Beri Opini Lapkeu BI WTP

JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas  Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI)  2012.  Ini berarti,  untuk ke 10 kalinya, BI  memperoleh opini WTP yang merupakan opini terbaik untuk sebuah laporan keuangan. Pencapaian tersebut sekaligus membuktikan komitmen BI
Wednesday 1 May 2013, 7 : 18 pm
·

Audit Hambalang Jadi Acuan DPR Uji Agus Marto

JAKARTA – Komisi XI DPR menghormati sikap Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Purnomo yang tidak memberikan pendapat tentang keterlibatan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, dalam kasus Hambalang. Namun pada saat yang sama, DPR juga akan menggunakan hasil audit BPK tentang kasus penyimpangan keuangan
Monday 18 Mar 2013, 3 : 10 pm
·

BPK Telusuri 10 Anggota DPR

JAKARTA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan audit terhadap proyek multiyears Hambalang terus dilakukan, termasuk mengungkap keterlibatan anggota Badan Anggaran DPR yang diduga terkait penentuan anggaran tahun jamak proyek Hambalang. “Kita sedang melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang mengetahui penganggaran dan penentuan jumlah maupun
Monday 4 Mar 2013, 12 : 53 pm

Jumlah Pemda Meraih Opini WTP Meningkat

JAKARTA-Jumlah pemerintah daerah (pemda) yang memperoleh opini terbaik yakni  Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP) meningkat. Dari hasil pemeriksaan BPK semester 1 tahun 2012 terdapat 67 pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP atas audit laporan keuangan. Menurut Ketua BPK, Hadi Poernomo dalam penyampaian ikhtisar
Tuesday 2 Oct 2012, 1 : 57 pm