Suggestions

darmin nasution

Pemerintah Siapkan ‘Omnibus Law’ Mempermudah Izin Usaha

JAKARTA-Pemerintah tengah menyiapkan Omnibus Law mengenai perizinan berusaha dalam upaya untuk mempermudah perizinan usaha dan investasi. “Omnibus Law itu perlu penegasan karena di dalam undang-undang kita selama ini terlalu banyak undang-undang yang sudah menyerahkan kewenangan itu ke menterinya langsung. Padahal izin itu
Thursday 26 Sep 2019, 5 : 06 pm
Single Investor Identification

Tembus Sejuta SID, Menko Darmin Apresiasi Perluasan Akses Pasar Modal

AMBON-Di tengah ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2015, dengan pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar 5,17%. Namun pada kuartal kedua tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5,05%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu
Sunday 25 Aug 2019, 5 : 37 pm
Capital Market Summi

Pasar Modal Tingkatkan Kontribusi Bagi Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengarahkan agar industri Pasar Modal lebih berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendukung ekspor dan subtitusi impor, serta membuka lebih luas lapangan kerja. “Mencermati perlambatan ekonomi dunia ke depan, kita membutuhan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Disinilah Pasar Modal
Friday 23 Aug 2019, 3 : 13 pm
fintech
·

3 Negara Produsen Sawit Terbesar Dunia Tanggapi Langkah Diskriminatif Komisi Eropa

JAKARTA – Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/ CPOPC) menyelenggarakan 6th Ministerial Meeting CPOPC sebagai bentuk keberpihakan terhadap petani kelapa sawit sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pertemuan sepakat untuk secara bersama menanggapi langkah-langkah diskriminatif yang muncul dari rancangan
Friday 1 Mar 2019, 12 : 50 am

Menko Darmin Pastikan ‘Online Single Submission’ Diluncurkan Bulan Ini

JAKARTA-Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, memastikan kementerian dan lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) sudah siap melaksanakan sistem perizinan terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS). Sistem tersebut diharapkan bisa di-launching pada bulan ini. Menurut Darmin, dalam Online Single Submission itu
Friday 18 May 2018, 12 : 50 am

Paket Ekonomi Jilid X, Perlonggar Investasi dan Proteksi UMKMK

JAKARTA-Pemerintah kembali merilis Paket Kebijakan Ekonomi X guna melengkapi 9 paket kebijakan ekonomi sebelumnya. Namun paket ekonomi terbaru ini lebih fokus pada peningkatan perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil,  Menengah, dan Koperasi (UMKMK) serta perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin
Thursday 11 Feb 2016, 7 : 19 pm

Pemerintah Beri Keringanan Pajak Perusahaan Padat Karya dan Ekspor

JAKARTA-Pemerintah memberikan keringanan Pajak Penghasilan atau PPH Pasal 21 atau pajak karyawan yang dibayar oleh perusahaan padat karya. Keputusan ini tertuang dalam pada Paket Kebijakan ekonomi Jilid VII yang diumumkan pada Jumat (4/12) malam. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemberian fasilitas keringanan
Friday 4 Dec 2015, 9 : 50 pm
·

Keluarga Berpenghasilan Tetap Bisa Dapat KUR

JAKARTA-Pemerintah memperluas cakupan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bunganya telah diturunkan dari 22% pertahun menjadi 12% pertahun. Dalam Paket Kebijakan Kebijakan EKonomi Jilid III ini, para keluarga yang memiliki penghasilan tetap, dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif. “Para keluarga yang
Wednesday 7 Oct 2015, 9 : 51 pm
Layanan branchless banking ini akan memudahkan masyarakat yang berada di daerah terpencil atau remote area untuk bertransaksi keuangan melalui uang elektronik,  baik transfer dana maupun pembayaran.

Pertama di Dunia, BI Luncurkan Layanan P to P Transfer

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) terus mendorong program financial inclusion dengan meluncurkan kirim uang antar-operator seluler dan pilot project branchless banking. Layanan branchless banking ini akan memudahkan masyarakat yang berada di daerah terpencil atau remote area untuk bertransaksi keuangan melalui uang elektronik,  baik transfer
Wednesday 15 May 2013, 2 : 50 pm
Layanan branchless banking ini akan memudahkan masyarakat yang berada di daerah terpencil atau remote area untuk bertransaksi keuangan melalui uang elektronik,  baik transfer dana maupun pembayaran.

BI Segera Satukan ATM Perbankan Nasional

JAKARTA-Reformasi perbankan yang selama sulit dilakukan mulai menemui titik terang. Salah satunya, adalah menyatukan sistem jaringan anjungan tunai mandiri (ATM) di semua perbankan Tanah Air. “Dengan penandatanganan kerja sama ini, nantinya semua bank di Tanah Air bisa melakukan transfer dana di ATM,”
Monday 6 May 2013, 12 : 30 pm
Layanan branchless banking ini akan memudahkan masyarakat yang berada di daerah terpencil atau remote area untuk bertransaksi keuangan melalui uang elektronik,  baik transfer dana maupun pembayaran.

Pengamat: Darmin Masih Pantas Pimpin BI

JAKARTA-Kendati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum menyerahkan nama kandidat Gubernur Bank Indonesia (BI) ke DPR, namun Direktur Currency Management Board, Farial Anwar menilai Darmin Nasution merupakan figur yang masih layak untuk kembali memimpin bank sentral. Pasalnya, Darmin terbukti  berhasil melaksanakan tugas
Wednesday 20 Feb 2013, 6 : 34 am

Komposisi Dewan Gubernur BI Tak Lengkap

JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai kurang tanggap terhadap  komposisi Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang tidak lengkap sesuai dengan amanat Undang-undang BI. Saat ini, susunan Dewan Gubernur BI compang. Padahal  berdasarkan pasal 37 ayat 1 UU BI mengamanatkan bahwa Dewan Gubernur
Tuesday 19 Feb 2013, 10 : 36 am

Bank Asing Tak Selalu Sehat

JAKARTA-Kiprah bank-bank asing di Indonesia diakui memiliki dampak positif. Namun harus diakui pula ada dampak negatifnya. Hal ini terkait dengan dampak krisis yang melanda Amerika Serikat dan Eropa. “Kedudukan bank asing itu punya dampak positif dan negatifnya, jadi jangan ditonjolkan negatifnya secara
Friday 25 Jan 2013, 12 : 35 pm
Layanan branchless banking ini akan memudahkan masyarakat yang berada di daerah terpencil atau remote area untuk bertransaksi keuangan melalui uang elektronik,  baik transfer dana maupun pembayaran.

Darmin: Tak Mudah Batasi Transaksi Tunai

JAKARTA-Membuat aturan yang membatasi transaksi tunai dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) ternyata tidak cukup kuat landasan hukumnya. Meski memang aturan itu berdampak positif dalam pemberantasan korupsi. “Kalau namanya PBI, sebenarnya bukan tidak bisa, tetapi rasanya tidak cukup kuat,” kata Gubernur Bank
Wednesday 19 Dec 2012, 12 : 03 pm

BI: Perlu Ada Kebijakan Moneter Yang Longgar

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mengakui perlu ada kebijakan moneter yang longgar untuk mempercepat pemulihan ekonomi global. Hal ini semata-mata demi memancing capital inflow ke negara-negara berkembang. “Kondisi tersebut mendorong otoritas di berbagai negara untuk menempuh kebijakan yang lebih longgar untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Thursday 11 Oct 2012, 11 : 42 am