Suggestions

DPD

DPR Ingatkan Pemerintah Antisipasi Pelemahan Rupiah

JAKARTA-DPR mengingatkan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk melakukan antisipasi guna menghadapi pelemahan rupiah akibat dinamika tren pasar global yang signifikan mengalami perubahan tajam. Sebab itu, perlu adanya penyesuaian terhadap kebijakan fiskal dan moneter. “Pelemahan rupiah ini sangat berat karena ini bukan
Tuesday 7 Nov 2023, 5 : 21 pm

Makin Banyak Terjerat Pinjol, DPD: Kesulitan Ekonomi atau Fenomena Lain?

JAKARTA-Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti semakin besarnya jumlah masyarakat yang terlilit pinjaman online dengan bunga tinggi yang mendekati rentenir.  Fenomena itu menurut LaNyalla bisa jadi menunjukkan ada fakta kesulitan ekonomi akut di masyarakat. Dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Monday 6 Nov 2023, 4 : 27 pm

Ketua DPD: Sejak Era Reformasi, Pancasila Secara Perlahan Ditinggalkan

JAKARTA-Banyak paradoksal atau keganjilan di negeri ini. Namun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyebut rakyat tidak bisa berbuat-apa-apa. Kedaulatan rakyat sudah dipindahkan kepada kedaulatan Partai Politik dan Presiden. “Akibat perubahan konstitusi yang dilakukan tahun 1999 hingga 2002 silam, partai politik, DPR RI serta
Monday 20 Feb 2023, 7 : 23 pm
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.
·

Menihilkan Peran DPD Merupakan Penghinaan dan Pengkhianatan

Ole: Anthony Budiawan Daerah yang dimaksud di sini merujuk suatu teritori di dalam kepulauan yang dulu dinamakan Kepulauan Hindia (Timur), atau (East) Indian Archipelago, atau Hindia Belanda, yang dalam bahasa Yunani disebut Indos Nesos. Daerah adalah sebuah teritori yang terbentang dari Sumatra
Saturday 23 Oct 2021, 5 : 25 pm
·

Amandemen Terbatas UUD 1945 Harus Melibatkan DPD RI

JAKARTA-Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin berharap DPD RI bisa dilibatkan dalam rencana Amandemen terbatas UUD 1945 yang akan dilakukan oleh MPR RI. Tidak hanya dilibatkan dalam Amanden UUD 1945, kewenanganya DPD RI bisa diperkuat. “Terkait amandemen ini, tentunya memang melihat
Wednesday 18 Dec 2019, 6 : 57 pm

Dorong UKM Daerah, DPD Ajak BI Perkuat Kebijakan Moneter

SURABAYA-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak kalangan pelaku industri perbankan di Jawa Timur untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah agar perekonomian lokal bisa tetap survive di tengah tren perlambatan ekonomi global. ”Meskipun kita tetap optimistis dengan masa depan
Tuesday 17 Dec 2019, 4 : 23 pm

MPR Harus Kembalikan Pancasila Jadi Asas Tunggal

Oleh: Tom Pasaribu Dicabutnya TAP MPR No II/MPR/1978 Pancasila sebagai asas tunggal membuat negara tidak memiliki dasar serta menganulir berlakunya UUD 1945. Sebab Pancasila dicantumkan dalam mukadimah UUD 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18
Monday 9 Dec 2019, 5 : 18 pm

Demi Kesejahteraan, DPD Dukung Omnibus Law

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah melakukan rapat kerja bersama membahas penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020 – 2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 hari Rabu (4/12/2019). Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengungkapkan rapat
Wednesday 4 Dec 2019, 8 : 24 pm
·

MPR: Cari Solusi Agar Biaya Pilkada Efisien

JAKARTA-MPR meminta agar pelaksanaan Pilkada langsung tidak membebani APBD. Karena selama ini biaya pilkada terlalu besar, sehingga menyedot dana rakyat yang sangat besar. “Saya ikut Pilkada langsung 2005. Jadi pertama kali, rakyat memilih langsung kepala daerah, Saya merupakan alumni pertama,” kata anggota
Wednesday 4 Dec 2019, 7 : 58 pm

Ingatkan Pemda, DPD: Jangan Bikin Perda Melanggar UU

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak seluruh anggota DPD RI aktif mengawasi, mengevaluasi dan melakukan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), dan Peraturan Daerah (Perda) yang berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang (konstitusi). “Jangan sampai pemerintah daerah membuat Raperda dan Perda itu bertentangan dengan UU
Wednesday 13 Nov 2019, 8 : 20 pm
BPJS

Kesehatan Urusan Negara, DPD Kecewa Iuran BPJS Naik

SURABAYA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang terlalu cepat menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya rakyat sangat terbebani dengan kenaikkan iuran BPJS Kesehatan yang naik hampir 100%. “Menaikkan iuran BPJS jelas kebijakan yang keliru. Perlu
Saturday 2 Nov 2019, 10 : 28 am

Perlu Dirumuskan Kembali Hubungan DPD RI-Daerah

JAKARTA-Perlu dirumuskan kembali hubungan antara DPD dengan daerah. Karena hingga saat ini belum jelas bagaimana hubungan yang dimaksudkan. “Jadi ini bukan masalah hubungan pusat dan daerah tetapi khusus DPD dengan daerah itu,” kata Pakar Hukum Tata Negara, Prof Juanda dalam diskusi bertema
Thursday 24 Oct 2019, 7 : 24 am

UU Perimbangan Keuangan Daerah Perlu Disinkronisasi

JAKARTA-Komite I DPD RI mendalami isu strategis otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah untuk memajukan daerah dengan cara menyinkronisasi dan mengharmonisasi UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. “Banyak hal yang memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam UU Pemda dan UU Perimbangan Keuangan
Wednesday 16 Oct 2019, 5 : 47 pm

Perjuangkan Daerah, DPD RI Harus Jadi Lembaga Kuat

JAKARTA-Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis, berharap DPD RI akan menjadi lembaga negara yang semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Hakikat DPD RI lahir adalah respons atas tuntutan reformasi yang menghendaki penguatan daerah untuk memperteguh persatuan dalam wadah NKRI. Saat menyampaikan materi
Thursday 19 Sep 2019, 6 : 45 pm

OSO Ingatkan Senator Jangan Terjebak Soal Penguatan Kewenangan

JAKARTA-Ketua DPD RI, Oesman Sapta, berharap agar Anggota DPD RI terpilih periode 2019-2024 terus melanjutkan perjuangan kepentingan daerah yang telah diperjuangkan oleh Anggota DPD RI periode sebelumnya. Kemakmuran daerah merupakan cita-cita yang harus diperjuangkan oleh setiap Anggota DPD RI. Saat membuka Orientasi
Wednesday 18 Sep 2019, 7 : 07 am

Peran DPD Dalam Harmonisasi UU dan Perda

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mencari solusi terkait permasalahan harmonisasi antara produk legislasi nasional dan produk legislasi daerah. Apalagi DPD RI sebagai representasi daerah dan mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang terutama pelaksanaan Undang-Undang di daerah yang dalam hal ini salah satu instrumen
Wednesday 18 Oct 2017, 6 : 13 pm

DPD: Turunkan Kesenjangan Ekonomi Daerah

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengesahkan Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) serta Dana Transfer ke Daerah dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2018. Dimana pemerintah harus mengurangi kesenjangan ekonomi daerah. Pertimbangan ini disahkan
Thursday 6 Jul 2017, 7 : 07 pm
·

KAI: Kasus Irman Gusman Diduga Terkait Pergantian Dirut Bulog

JAKARTA-Kasus penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terkait dengan mafia gula. Malah tidak tertutup kemungkinan sinyalemen yang mengarah pada persaingan dagang. “Lho inikan negeri mafia, bisa saja ini spekulasi persaingan antar perusahaan gula,” kata
Wednesday 21 Sep 2016, 5 : 59 pm

DPD: Komposisi Mentri Hasil Kocok Ulang Masih Tak Selaras

JAKARTA-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Adrianus Garu menilai penempatan mentri hasil reshuffle Kabinet Kerja masih belum sesuai antara kompetensi dan posisi. “Saya lihat, penempatan menterinya masih mismatch (tidak selaras) ya. Misalnya, penunjukkan Rizal Ramli yang selama
Sunday 16 Aug 2015, 2 : 42 am
·

DPD: 67% Daerah Tak Patuhi Aturan

JAKARTA – Tingkat kepatuhan kepada daerah terhadap Undang-Undang (UU) ternyata sangat rendah. Hasil telaah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengungkapkan hanya 33% saja kepala daerah yang taat UU, sedangkan 67% nya tak mentaatinya. Kondisi ini harus menjadi salah satu agenda prioritas Jokowi-JK. “Hasil penelitian
Wednesday 27 Aug 2014, 4 : 54 pm

Calon Anggota BPK Harus Paham Business Process Re-Engineering

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyerahkan rekomendari 25 nama dari 67 calon anggota BPK ke DPR. Namun rekomendasi DPD sangat politis daripada kepentingan negara dengan mengabaikan basis kompetensi calon. “Rekomendasi itu, ada incumbent, ada juga 2 anggota DPD dan ada 2 anggota DPR
Wednesday 27 Aug 2014, 12 : 52 pm

DPD: Hentikan Monopoli Daging Sapi

JAKARTA-Dalam masalah harga kebutuhan pokok masyarakat, tidak boleh ada monopoli. Baik oleh kepentingan pengusaha maupun negara, sehingga masyarakat konsumen tidak dirugikan. Hal itu karena setiap menjelang lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha, harga daging selalu naik dan tak terkendali. Harga daging yang
Thursday 18 Oct 2012, 8 : 04 am