DPR

DPR Minta Rimbawan Maksimalkan SDA Kehutanan

JAKARTA-Kalangan DPR mengucapkan selamat terkait Hari Bakti Rimbawan 2024 dan sekaligus berharap agar rimbawan di seluruh tanah air dapat menjadi pengelola hutan yang berperan aktif dalam kegiatan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya kawasan kehutanan. “Kami pimpinan dan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan
Sunday 17 Mar 2024, 10 : 20 am
Ragnar Oratmangoen,

DPR Minta Pemerintah Percepat Pengesahan Naturalisasi

JAKARTA-Komisi X dan Komisi III DPR RI telah menyetujui naturalisasi pesepakbola asal Belanda yakni Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Maarten Pae. DPR pun meminta Pemerintah untuk mempercepat proses pengesahan ketiga pesepakbola itu sebagai WNI sehingga mereka bisa segera memperkuat Timnas Indonesia. “Seluruh
Saturday 16 Mar 2024, 9 : 46 am
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa saat/Sumber Foto: Dok DPR

Komisi II DPR Ingatkan ASN Harus Netral

BANDUNG-Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa memperkirakan lebih dari 50% kepala daerah (Gubernur, Bupati, Wali Kota) diganti dengan Pejabat (PJ) struktur tural (ASN). Hal ini karena amanat dari Undang-Undang, terkait Pilkada serentak. Hal ini menjadi perhatian karena dapat berpotensi terjadinya
Monday 11 Dec 2023, 4 : 37 pm

DPR Duga Masih Ada Mafia di Institusi Penegakan Hukum dan Peradilan

JAKARTA-Kalangan DPR merespon persoalan penetapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi tersangka dalam kasus pemerasan dalam kaitan dengan penanganan kasus di Kementerian Pertanian (Kasus SYL). Kasus tersebut menghebohkan atau menarik perhatian masyarakat di kala masyarakat menaruh harapan besar terhadap aparat penegak
Monday 27 Nov 2023, 4 : 01 pm
Anggota Komisi I DPR RI Sugiono menyerahkan laporan RUU tentang Pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons kepada Ketua DPR RI Puan Maharani/Foto: Dok DPR

DPR Sahkan UU Pelarangan Senjata Nuklir

JAKARTA-Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 mengesahkan RUU tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon (TPNW) atau Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir disahkan menjadi Undang-Undang. “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan TPNW atau Traktat mengenai Pelarangan
Tuesday 21 Nov 2023, 6 : 23 pm

Jaga Profesionalitas Polri, DPR: Panja Netralitas Pemilu Perlu Diperluas

JAKARTA-Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengapresiasi kesiapan Polri dalam menjaga keamanan dan menjamin pelaksanaan Pemilu 2024. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan kontestasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Jurdil). “Serta mendesak Polri untuk menjunjung tinggi netralitas dan menjaga integritas
Friday 17 Nov 2023, 7 : 51 pm
Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza/Foto: Dok DPR

DPR Dorong Regulasi Terkait Aktivitas UMKM Berbasis Media Sosial

JAKARTA-Tata niaga e-commerce berbasis media sosial menjadi sorotan pemerintah. Hal ini karena dianggap turut mempengaruhi anjloknya penjualan pedagang pasar. “Bagaimanapun juga itu adalah aktivitas bisnis yang memerlukan pengaturan supaya ada perlindungan kalau ada masalah di kemudian hari,” kata Ketua Komisi VI DPR
Monday 25 Sep 2023, 3 : 20 pm

DPR Minta Masyarakat Tak Panik Hadapi Kelangkaan LPG 3 Kg

JAKARTA-DPR meminta masyarakat tidak panik untuk membeli (panic buying) karena menghadapi kelangkaan gas elpiji 3 kg. Karena itu, DPR mendesak Pertamina untuk atasi masalah kelangkaan gas melon itu. “Saya mengimbau masyarakat, khususnya masyarakat Babel agar tetap tenang dan tidak panik sehingga melakukan
Monday 31 Jul 2023, 4 : 58 pm

Antisipasi Resesi, DPR Dukung Menperin Beri Insentif Untuk Industri

JAKARTA-Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengapresiasi langkah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang akan memberikan insentif dan stimulus kepada pelaku industri tanah air. Menurut Mukhtarudin, insentif yang akan digelontorkan Menperin tersebut sebagai upaya mengantisipasi dampak resesi global yang diprediksi terjadi pada
Thursday 3 Nov 2022, 8 : 08 pm

DPR Minta Data Penerima Pupuk Bersubsidi Harus di Update

JAKARTA-Anggota Komisi IV DPR RI Ravindra Hartarto mendesak distribusi alokasi pupuk subsidi harus tepat sasaran. Karena itu, data mengenai jumlah petani harus up date. “Saat ini yang lebih ditekankan adalah soal data, tentu kami juga mendorong ada subsidi khusus untuk para petani,”
Wednesday 2 Nov 2022, 7 : 19 pm
Anggota Komisi VII DPR, Sartono Hutomo

Kenaikkan LPG 3 Kg Ganggu Pemulihan Ekonomi

JAKARTA-Pemerintah telah memberi isyarat kuat bahwa gas LPG bersubsidi 3 Kg akan naik. Hal ini karena melonjaknya harga gas dunia akibat dampak perang Rusia-Ukraina. Apalagi beban subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk BBM dan LPG mencapai sekitar Rp320 Triliun. “Pemerintah perlu menghitung
Monday 18 Apr 2022, 5 : 38 pm

HKTI Nilai Positif Rencana DPR Bentuk Pansus Mafia Tanah

JAKARTA-Wakil Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI ) Bidang Agraria, Ketahanan Pangan dan Inovasi Budidaya , Ir. Doddy Imron Cholid, menilai recanan DPR  membentuk Panitia Khusus (Pansus) Mafia Tanah untuk mengatasi sengketa lahan antara PT Sentul City dan warga desa Bojongkoneng,
Monday 21 Mar 2022, 5 : 40 pm

Disebut Jeblok Tenantial Ratio Mitratel, DPR: Apa Kendalanya?

JAKARTA-Langkah anak usaha PT. Telkom Indonesia, yakni PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) yang menargetkan Initial Public Offering (IPO) pada 16-18 November 2021 mendapat kritik keras DPR. Bahkan DPR meragukan kesiapan Mitratel untuk listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).  “Kalau saya melihat data presentasi
Thursday 11 Nov 2021, 12 : 00 am
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.

Menihilkan Peran DPD Merupakan Penghinaan dan Pengkhianatan

Ole: Anthony Budiawan Daerah yang dimaksud di sini merujuk suatu teritori di dalam kepulauan yang dulu dinamakan Kepulauan Hindia (Timur), atau (East) Indian Archipelago, atau Hindia Belanda, yang dalam bahasa Yunani disebut Indos Nesos. Daerah adalah sebuah teritori yang terbentang dari Sumatra
Saturday 23 Oct 2021, 5 : 25 pm
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.

Arti Konstitusi, Pelanggaran dan Konsekuensi: Berhenti atau Diberhentikan

Oleh: Anthony Budiawan Setiap negara mempunyai Konstitusi. Konstitusi Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar (UUD). Tapi, apa sebenarnya arti konstitusi, dan apa gunanya? Apakah hanya untuk melengkapi keperluan dokumen negara, dan berfungsi sebagai hiasan belaka? Atau hanya untuk gagah-gagahan saja? Menurut kamus Merriam-Webster, Konstitusi
Monday 6 Sep 2021, 11 : 04 am
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.

Rakyat Menggugat: MPR Bukan Pemilik Hakiki Kedaulatan Rakyat

Oleh: Anthony Budiawan Sebelum 17 Agustus 1945, negara Indonesia belum berdiri. Pemerintah (Indonesia) belum ada. Pada 17 Agustus 1945, sekelompok masyarakat Indonesia, yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, mendeklarasikan berdirinya negara Republik Indonesia yang merdeka, dari Sabang sampai Merauke. Sekelompok masyarakat ini, yang
Friday 27 Aug 2021, 12 : 19 am

KPU Usulkan Percepatan Pemilu 2024

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan ke pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) supaya  pemilihan umum (Pemilu) pada 2024 digelar lebih cepat dari 21 April menjadi 21 Februari. “Kami menginginkan agar penyelenggaraan pemilu ini dipercepat, untuk menghindari kekosongan untuk pencalonan
Monday 31 May 2021, 1 : 36 pm

Dampak Covid-19, Bappenas Didesak Bantu Daerah Revisi Target Pembangunan

JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah mendesak Menteri PPN /Bappenas, Suharso Monoarfa agar segera membantu daerah dalam merevisi target-target pembangunan daerah. Hal ini karena dampak panjang dari Pandemi Covid-19, sehingga membuat daerah kesulitan dengan anggaran guna menyelesaikan prioritas pembangunannya. “Apakah Bappenas
Thursday 18 Mar 2021, 12 : 30 am

Ada Tersangka Kebakaran Gedung Kejakgung, DPR: Polri Profesional

JAKARTA-Keberanian Polri menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung perlu mendapat apresiasi dari masyarakat. Kerja aparat yang ekstra keras dan independen telah menjawab keragu-raguan publik terhadap kasus tersebut. “Langkah Bareskrim yang cepat dalam merespon dan mengungkap kasus ini, menandakan aparat
Saturday 24 Oct 2020, 5 : 26 pm

DPR Sarankan Dana POP Rp495 Miliar Untuk Subsidi Program PJJ

JAKARTA-Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda minta Mendikbud Nadiem Makarim memangkas anggaran untuk Program Organisasi Penggerak (POP) yang berasal dari APBN sekitar Rp595 miliar, menjadi Rp100 miliar. Sedangkan sisanya yang mencapai Rp494 miliar digeser untuk membantu Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di
Thursday 30 Jul 2020, 5 : 18 pm

Belum Diatur PP 23/2020, Bunga Dana Talangan Dipertanyakan

JAKARTA-Kalangan DPR mempertanyakan besar bunga yang diberikan Kemeneg BUMN terkait pemberian dana talangan untuk sejumlah BUMN. Seperti diketahui dana talangan yang dikucurkan mencapai Rp19,65 Triliun untuk Garuda sebesar Rp8,5 Triliun, PT KAI sekitar 3,5 Triliun, Perumnas 650 Miliar, Krakatau Steel mendapat Rp3
Tuesday 9 Jun 2020, 6 : 04 pm

Ajak DPR, Bukopin Kucurkan CSR Bantu 9000 Paket Sembako

JAKARTA-Bank Bukopin melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berupa penyaluran bantuan CSR kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian Perseroan atas dampak pandemi Covid-19. Bantuan tersebut disalurkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis 23 April 2020 di Gedung Nusantara III Kompleks DPR/MPR RI
Thursday 23 Apr 2020, 11 : 18 pm

Anggota DPR Usulkan Potong Gaji Untuk Penanganan Covid-19

JAKARTA-Sejumlah Anggota DPR RI mengusulkan para wakil rakyat gotong royong untuk menyisihkan gajinya guna membantu penanggulangan virus Corona (Covid-19). Langkah tersebut perlu diambil mengingat jumlah kasus positif Covid-19 semakin meningkat, hingga saat ini telah menembus 1.414 orang. Hal ini juga sebagai bentuk
Monday 30 Mar 2020, 11 : 23 pm

Pemerintah Tengah Kaji Opsi Mudik Lebaran

JAKARTA-Pemerintah tengah mengkaji beberapa opsi terkait mudik lebaran mendatang, salah satunya opsi larangan mudik. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19).  “Pemerintah sedang mengkajian secara matang. Tujuan utamanya kan maslahat seluruh masyarakat,” kata Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany
Thursday 26 Mar 2020, 11 : 11 pm

Fraksi PPP dan Nasdem Sepakat Potong Gaji Bantu Penanganan COVID-19

JAKARTA-Ramai-ramai anggota DPR mengusulkan pemotongan gaji demi membantu meringankan beban rakyat dan penanganan penyebaran COVID-19. Baik Fraksi PPP maupun Nasdem sudah mengisyaratkan persetujuannya terhadap pemotongan tersebut. Namun teknis pemotongan gaji legislator tersebut diserahkan kepada masing-masing fraksi. “Fraksi PPP DPR mengusulkan kepada pimpinan
Tuesday 24 Mar 2020, 7 : 33 pm

Anas: Beri Kesempatan Pemerintah Tangani Covid-19

JAKARTA-Paska pengumuman resmi Presiden Jokowi terkait telah ditemukan dua warga yang terpapar Virus Corona di Indonesia, maka masyarakat Indonesia perlu memberi kesempatan pemerintah untuk menangani pasien penyakit menular tersebut. “Harus diakui bahwa saat ini masih ada masyarakat yang ragu dengan kemampuan pemerintah
Tuesday 3 Mar 2020, 1 : 14 pm

DPD RI Dorong Pemerintah Segera Bahas RUU Kepulauan Daerah

JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait pembahasan RUU Daerah Kepulauan. DPD RI meminta kepada DPR RI untuk segera membahas RUU inisiatif DPD RI tersebut agar dapat segera disahkan menjadi undang-undang di tahun 2020.
Tuesday 25 Feb 2020, 4 : 35 pm

RUU Omnibus Law Jadi Solusi Transformasi Struktur Ekonomi

JAKARTA-Pemerintah secara resmi menyerahkan naskah akademik RUU Omnibus law cipta lapangan kerja (Ciptaker) ke DPR RI. Sejumlah menteri hadir dalam penyerahan RUU tersebut, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, Menaker Hj. Ida Fauziah, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri ATR Sofyan
Wednesday 12 Feb 2020, 5 : 20 pm

Soal Omnibus Law, DPR: Mana Draft RUUnya?

JAKARTA-DPR menegaskan hingga hari ini belum meneirma draft RUU Omnibus law. Baik yang terkait dengan RUU Cipta Lapangan kerja maupun RUU Perpajakan. Karena itu jangan tuding DPR sembunyikan RUU tersebut. “Selama ini yang tertuduh RUU Omnibus law itu selalu DPR. Padahal kami
Tuesday 11 Feb 2020, 8 : 31 pm

Pemerintah Harus Tetap Waspada Soal Virus Corona

JAKARTA-Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sempat khawatir dengan Pemerintah Indonesia yang tak mampu mendeteksi masuknya Virus Corona ke tanah air. Namun secara realitas bahwa memang sampai saat ini yakin belum ada orang yang terkena penyakit yang berasal dari Virus Corona ini. “Kita patut
Tuesday 11 Feb 2020, 12 : 33 pm

Perayaan Cap Go Meh Bangkitkan Denyut Industri Pariwisata

JAKARTA-Perayaan dan gelaran Cap Go Meh mampu memompa denyut industri pariwisata Indonesia yang lesu darah gara-gara wabah Virus Corona. Setidaknya sedikit banyak memberikan efek positif terhadap roda perekonomian masyarakat sekitar. “Perayaan Cap Go Meh ini juga memberikan nilai lebih dalam pemberdayaan ekonomi
Monday 10 Feb 2020, 12 : 15 am

Rasio Elektrifikasi PLN Jadi Sorotan DPR

JAKARTA-Kinerja PT PLN, khususnya soal rasio elektrifikasi yang lambat menjadi sorotan DPR. Karena dalam menggenjot rasio elektrifikasi ternyata PLN tak mampu hingga 100%. Bahkan pada 2018-2019, tingkat elektrifikasi tak sampai satu persen. “Sebenarnya apa sih kendalanya pak. Kok sulit sekali mencapai 100%.
Monday 3 Feb 2020, 9 : 01 pm