Indonesia for Global Justice

IGJ

IGJ: Akses Vaksin Berkeadilan Untuk Mengakhiri Pandemi

JAKARTA-Sebagai anggota tetap Progressive International, Indonesia for Global Justice (IGJ) menyerukan pentingnya membangun sinergi antara negara selatan untuk kerjasama penelitian, teknologi, dan produksi dalam rangka menghentikan ketimpangan akses vaksin. Seruan ini merupakan bagian dari tujuan dari Summit for Vaccines Internationalism yang diselenggarakan
Friday 18 Jun 2021, 8 : 01 pm

UU Cipta Kerja Langgengkan Krisis Pangan

JAKARTA-Pengesahan UU Cipta Kerja yang memudahkan impor pangan ini, mempertaruhkan kehidupan lebih dari 49 juta petani di Indonesia. Pada masa yang akan datang, UU ini akan melanggengkan krisis pangan karena akan menciptakan ketergantungan pangan kepada negara lain. Koordinator Advokasi Indonesia for Global
Friday 18 Jun 2021, 1 : 52 am

IGJ: UU Cipta Kerja Disusun Tanpa Kajian Memadai

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai UU Cipta Kerja memang cacat formil secara konstitusional. Bahkan UU Cipta Kerja disusun tanpa kajian memadai untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti setelah menyimak dengan seksama pengakuan DPR RI
Friday 18 Jun 2021, 1 : 35 am

UU Cipta Kerja, Negara Gagal Melindungi Buruh

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) menegaskan Negara telah gagal melindungi buruh, khususnya melalui UU Cipta Kerja yang membuat buruh semakin rentan. Pernyataan sikap ini disampaikan pada Hari Buruh Internasional dimana KPR menggelar aksi di 15 Provinsi dan
Saturday 1 May 2021, 11 : 17 am
Kemendag Manfaatkan Gelombang Kedua Ekonomi Digital

Perlu Kebijakan Konsisten Menghadapi Era Keterbukaan Platform Digital

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pernyataan Presiden Jokowi soal Anti Produk Luar Negeri akan berpeluang menciptakan moral hazzard. Pernyataan ini sepertinya dimaksudkan agar tercipta konsumen loyal terhadap produk dalam negeri, tetapi sayangnya hal itu dibangun atas dasar kebencian pada produk asing.
Saturday 6 Mar 2021, 11 : 36 am

DPR Harus Menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak DPR RI untuk tidak memberikan persetujuan terhadap Perjanjian RCEP tanpa adanya analisis dampak dari teks RCEP secara komprehesinve untuk memastikan dampak yang akan dihadapi oleh Indonesia di masa depan dan dalam jangka waktu panjang. Direktur Eksekutif
Friday 20 Nov 2020, 8 : 49 pm

Batalkan Omnibus Law Secara Keseluruhan

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) menggugat Negara (Pemerintah dan DPR) yang telah melakukan pembiaran terhadap tindakan sewenang-wenang terhadap hak buruh. Hal ini ditunjukan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara sama sekali sangat bias kepentingan, seperti Omnibus Law
Saturday 2 May 2020, 11 : 09 am

Koalisi MKE Kecam Keras Niat Jahat Pemerintah dan DPR

JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) mengecam keras niat jahat Pemerintah dan DPR yang menjadikan wabah pandemi Covid-19 sebagai celah untuk membahas regulasi yang banyak ditolak oleh masyarakat. Diantaranya Omnibus Law Cipta Kerja, Perpajakan dan Ibu Kota Negara. Sebab, hingga
Friday 3 Apr 2020, 5 : 05 pm

Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan Pangan

JAKARTA-Omnibus Law “melucuti” empat Undang-Undang (UU) penting sektor pangan. Keempat UU itu yaitu UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta UU
Thursday 12 Mar 2020, 5 : 10 pm
IGJ

IGJ: Tolak Proposal AS Untuk Reformasi WTO

JAKARTA – Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk menolak secara tegas keputusan sepihak Amerika Serikat (AS) yang mencabut status Indonesia sebagai Negara Berkembang di WTO. Keputusan sepihak AS mencabut status negara berkembang Indonesia tidak dapat dipisahkan dari upayanya mendorong reformasi
Wednesday 26 Feb 2020, 5 : 47 pm

Pemerintah dan DPR Berkomplot Dengan Pengusaha Bahas Omnibus Law

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pembahasan omnibus law sangat tidak demokratis, sebab tidak ada keterlibatan masyarakat sipil dan kalangan akar rumput. Pemerintah hanya melibatkan kelompok pengusaha, yang tentu dapat dipastikan RUU tersebut berpihak pada kepentingan mereka. Bahkan kepentingan rakyat kecil akan
Thursday 19 Dec 2019, 8 : 20 pm
IGJ

Tidak Mengatur Mekanisme ISDS Dalam RCEP Sudah Tepat

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak diaturnya mekanisme ISDS di dalam Perjanjian RCEP adalah langkah tepat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini merupakan kemenangan kecil perjuangan kelompok masyarakat sipil yang terus mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak memasukan mekanisme ISDS ke
Friday 25 Oct 2019, 2 : 27 pm

Churcill Mining Minta Kemenangan Indonesia Dibatalkan

JAKARTA-Kemenangan Pemerintah Indonesia atas gugatan Churcill Mining (perusahaan tambang batu bara Inggris) yang diputus International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) pada Desember 2016, kembali mendapat tantangan. Hal itu terjadi karena Churcill mengajukan pembatalan putusan (annulment award) yang sudah direspon Pemerintah
Friday 24 Nov 2017, 6 : 05 pm

Polemik Freeport: Pemerintah Diminta Tak Khawatirkan Asas Kesucian Kontrak

JAKARTA-Koordinator Riset dan Advokasi Indonesia for Global Justice (IGJ), Budi Afandi menegaskan perlakuan khusus terhadap Freeport harus dihentikan, termasuk rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Jaminan Investasi yang diminta Freeport. “Ini konyol karena peraturan tersebut tentu akan berlaku secara umum kepada
Friday 14 Jul 2017, 9 : 47 pm

Pemerintah Didesak Hentikan Pemberian Hak Istimewa Freeport

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak membuat perjanjian stabilitas investasi yang diminta oleh Freeport. Pemberian hak istimewa kepada Freeport harus segera dihentikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan ketentuan Undang-undang Minerba. “Dan Perjanjian stabilitas investasi ini hanya akan
Sunday 11 Jun 2017, 7 : 50 pm

Harus Ada Kontrol Rakyat Dalam Perundingan RCEP

MANILA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Negara-negara ASEAN agar membuka teks perundingan perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) kepada publik, sehingga rakyat bisa mengkritisi isi perjanjian yang berpotensi melanggar hak-hak dasar publik. Desakan ini disampaikan oleh Megawati, Knowledge & Campaign Manager IGJ,
Thursday 11 May 2017, 9 : 29 pm

HI THERE!

Eu qui dicat praesent iracundia, fierent partiendo referrentur ne est, ius ea falli dolor copiosae. Usu atqui veniam ea, his oportere facilisis suscipiantur ei. Qui in meliore conceptam, nam esse option eu. Oratio voluptatibus ex vel.

Wawancara

BANNER

Berita Populer