Kemendikbud

DPR Sarankan Dana POP Rp495 Miliar Untuk Subsidi Program PJJ

JAKARTA-Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda minta Mendikbud Nadiem Makarim memangkas anggaran untuk Program Organisasi Penggerak (POP) yang berasal dari APBN sekitar Rp595 miliar, menjadi Rp100 miliar. Sedangkan sisanya yang mencapai Rp494 miliar digeser untuk membantu Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di
Thursday 30 Jul 2020, 5 : 18 pm

DPR Cemas Pendidikan Non Formal Tak Terurus

JAKARTA-Masyarakat dan pegiat pendidikan mempertanyakan kebijakan penghilangan nomenklatur pendidikan masyarakat (Dikmas) dan kesetaraan. Tentu saja hal ini akan berdampak munculnya dikotomi antara pendidikan formal dan non formal. “Kami juga menyesalkan kenapa tidak ada pembahasan pada saat rapat kerja (raker) dengan DPR RI
Thursday 23 Jan 2020, 2 : 07 pm
satgas waspada iinvestasi

Satgas Waspada Investasi Temukan Lagi 125 Fintech Ilegal

JAKARTA-Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi terus bertindak untuk melindungi masyarakat dan hingga akhir Nopember lalu kembali menemukan 125 entitas yang melakukan kegiatan fintech peer to peer lending ilegal
Tuesday 3 Dec 2019, 3 : 48 pm

Pemerintah Akan Uji Coba ‘Full Day School’

PONOROGO-Pemerintah akan melakukan uji coba penerapan kebijakan full day school (sekolah sehari penuh) di beberapa provinsi di Indonesia. Uji coba ini ditujukan bagi sekolah yang sudah siap. “Tetapi masih nanti dicoba, tidak semuanya. Masih dicoba di satu, dua, tiga, dan empat provinsi
Monday 19 Sep 2016, 9 : 32 pm

Baru Terdaftar 40%, Kemendikbud Perpanjang Pendaftaran KIP

JAKARTA-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperpanjang masa pendaftaran dan pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dari evaluasi, hingga batas waktu 31 Agustus 2016 lalu, data KIP yang masuk dalam Dapodik baru mencapai 40 persen. Selain itu, dari hasil
Friday 9 Sep 2016, 4 : 21 pm

Anggaran UN Rp 100 Miliar Masih Diblokir

JAKARTA- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta segera memproses syarat pencabutan blokir anggaran sebesar Rp 100,8 miliar. Alasannya, dana sebesar itu untuk penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Sekolah Dasar (SD) yang rencananya berlangsung 13-15 Mei 2013, susulan 20-22 Mei 2013.   “Menurut informasi
Friday 19 Apr 2013, 7 : 42 pm