Konstitusi

Presiden Joko Widodo/Foto: Dok Setkab

Terbuka Peluang Makzulkan Jokowi, Pengamat: Tinggal Kumpulkan Dukungan DPR

JAKARTA-Sejumlah pakar hukum tata negara (HTN) mengungkapkan pemakzulan atau pelengseran terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memenuhi unsur konstitusi. Hal itu disebabkan presiden secara kasat mata terlibat dalam upaya pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden
Monday 20 Nov 2023, 5 : 02 pm

JK: Konstitusi Benar, Lewat dari 10 Tahun Kekuasaan Itu Bermasalah

JAKARTA-Mantan Wakil Presiden (Wapres) dua kali Muhammad Jusuf Kalla menilai, konstitusi Indonesia sudah benar membatasi kekuasaan seorang presiden hanya dua periode atau 10 tahun. Sebab lebih dari 10 tahun, kekuasaan itu akan bermasalah. Salah satu contohnya adalah pada masa Presiden Jokowi saat
Thursday 16 Nov 2023, 5 : 01 pm

Ahmad Basarah: Ibu Mega Ajak Rakyat Kawal Demokrasi dan Konstitusi

JAKARTA-Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan, pidato Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyiratkan keinginan agar agenda Pilpres dan Pemilu 2024 bisa menegakkan sendi-sendi demokrasi yang berdasarkan Pancasila. “Itu merupakan pidato hati nurani Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang disampaikan secara
Monday 13 Nov 2023, 6 : 38 pm

Konstitusi 2002 Dirusak, Kembali ke UUD 1945 Asli Menggema

Oleh: Anthony Budiawan Seperti sudah diduga, konstitusi 2002 sangat rentan, sangat mudah dipermainkan, dimanipulasi dan dikhianati. Hanya sembilan orang, hanya sembilan hakim Mahkamah Konstitusi, mampu merusak (konstitusi) Indonesia. Bukan, bukan sembilan. Malah hanya satu hakim konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi, mampu mengacak-acak Indonesia.
Monday 6 Nov 2023, 7 : 07 pm

Said Abdullah: Ibu Mega Mengajari Kami Arti Lolayalitas Pada Partai

JAKARTA-Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengajari kadernya arti loyalitas pada partai, bangsa dan negara. Terbukti, pada masa orba, kesetiaan kader terhadap Partai teruji militansinya menghadapi ancaman dan teror aparatur orde baru. Bahkan masa reformasi,
Monday 16 Oct 2023, 12 : 28 pm

Bikin Gaduh, Usulan Kontrol Tempat Ibadah Melanggar Konstitusi

JAKARTA-Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengusulan untuk mengawasi dan mengontrol tempat ibadah seluruh Indonesia. Namun demikian, anggota Komisi III DPR Fraksi PPP, Achmad Baidowimenolak usulan itu lantaran tidak relevan lagi serta bertentanngan dengan konstitusi. Sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel saat Rapat
Tuesday 5 Sep 2023, 4 : 48 pm

PSI: Persekusi Terhadap Kegiatan Ibadah Adalah Perbuatan Pidana

JAKARTA-Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) mengecam pembubaran ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Bandar Lampung. Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal bidang Kebinekaan dan Umat Beragama, Mary Silvita  dalam keterangan tertulis Senin (20/2). Mary menekankan bahwa beragama dan
Monday 20 Feb 2023, 11 : 10 pm

Sarankan ‘Kudeta Konstitusi’, Ketua MPR Wajib Mundur

Oleh: Anthony Budiawan KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, memberi komentar mengejutkan dan sangat bahaya bagi penegakan konstitusi. Ketua MPR mengatakan pemilu dan pilpres, 2024 perlu dipikirkan ulang. Maksudnya, perlu dipikirkan untuk ditiadakan: dibatalkan, ditunda, atau apapun sejenisnya. Usulan Ketua MPR
Friday 9 Dec 2022, 12 : 42 pm

Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Melanggar Konstitusi

Oleh: Anthony Budiawan Tahun 2022 dan 2023 tidak ada pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota. Kepala Daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023 tersebut akan diganti dengan Penjabat Kepala Daerah yang dipilih atau ditunjuk oleh Kementerian Dalam
Thursday 3 Nov 2022, 9 : 48 pm

Sekali Lagi, Hanya Perubahan Total Yang Dapat Menyelamatkan Indonesia

Oleh: Anthony Budiawan  Sistem pemerintahan Indonesia seharusnya cukup baik, mengikuti sistem demokrasi kelas dunia, berdasarkan kedaulatan rakyat, dengan sistem check and balances. Yaitu, DPR mengawasi pemerintah (eksekutif) agar selalu taat hukum dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan lembaga hukum bebas dari pengaruh eksekutif, alias
Tuesday 23 Aug 2022, 12 : 22 pm

PPHN Lewat Konvensi MPR ‘Ngaco’ Secara Ketatanegaraan

JAKARTA – Pakar hukum konstitusi Bivitri Susanti mengungkapkan upaya menghidupkan PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) melalui konvensi ketatanegaraan adalah tidak bisa diterima secara keilmuan. Bivitri menganggap upaya penghadiran PPHN lewat konvensi ketatanegaraan seperti rekomendasi Badan Pengkajian MPR sebagai hal yang mengada-ada. “Itu ngaco secara
Thursday 28 Jul 2022, 12 : 15 pm

Soal Presiden 3 Periode, Presiden Jokowi: Kita Harus Taat Konstitusi

MAGELANG-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi aspirasi masyarakat yang menginginkan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurutnya, semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya seusai meninjau Candi Borobudur
Thursday 31 Mar 2022, 12 : 45 am
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.

Pintu Amandemen Konstitusi Tertutup

Oleh: Anthony Budiawan  Konstitusi mengatur prinsip dasar hukum negara, mengatur wewenang dan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara di satu sisi, dan mengatur kewajiban pemerintah memberi perlindungan terhadap hak rakyat di lain sisi. Konstitusi Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Konstitusi
Sunday 20 Mar 2022, 5 : 33 pm

Pembatalan Pemilu 2024 Ibarat Deklarasi Ketidakmampuan di Panggung G20

JAKARTA-Wacana yang berkembang mengenai penundaan atau pembatalan Pemilu 2024 patut disayangkan terjadi ketika Indonesia tengah memimpin G20, kelompok 19 negara ekonomi terbesar di dunia plus Uni Eropa. Orkestrasi pembatalan Pemilu 2024 bagaikan deklasari kegagalan dan ketidakmampuan Indonesia. Demikian antara lain disampaikan pelaku
Monday 7 Mar 2022, 12 : 44 pm
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah.

Arti Konstitusi, Pelanggaran dan Konsekuensi: Berhenti atau Diberhentikan

Oleh: Anthony Budiawan Setiap negara mempunyai Konstitusi. Konstitusi Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar (UUD). Tapi, apa sebenarnya arti konstitusi, dan apa gunanya? Apakah hanya untuk melengkapi keperluan dokumen negara, dan berfungsi sebagai hiasan belaka? Atau hanya untuk gagah-gagahan saja? Menurut kamus Merriam-Webster, Konstitusi
Monday 6 Sep 2021, 11 : 04 am

Presiden: Konstitusi Menjamin Kebebasan Memeluk dan Menjalankan Agama

BALIKPAPAN-Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa konstitusi Indonesia menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, ia tidak membenarkan adanya tindakan-tindakan pelarangan atau sweeping saat perayaan hari keagamaan. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo menanggapi pertanyaan
Wednesday 18 Dec 2019, 7 : 27 pm

Gusur Warga, Pemkot Tangerang Bisa Dituding Langgar Konstitusi

JAKARTA-DPR memperingatkan kebijakan Pemkot Tangerang yang main gusur warga Panunggangan Barat tanpa ada solusi, maka bisa dianggap melanggar Konstitusi. Apalagi negara menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak. “Seharusnya ada solusi yang ditawarkan oleh Pemkot Kota Tangerang sebelum mereka melakukan
Tuesday 12 Dec 2017, 11 : 37 am

Perekonomian Negara Belum Dikelola Sesuai Konstitusi

JAKARTA – Ketua Kelompok DPD di MPR RI John Pieris mengungkapkan keprihatinannya terhadap perekonomian nasional yang belum berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Alasannya masih banyaknya kekayaan negara yang dikuasai asing. Bahkan seperti PT Freeport yang sebagian besar investasinya Amerika Serikat. “Jadi, perekonomian
Monday 8 May 2017, 7 : 44 am

Tak Paham Konstitusi, TNI-Polri Bentrok

JAKARTA-Insiden bentrokan TNI-Polri beberapa waktu lalu diprediksi karena kegagalan dua institusi tersebut memahami konstitusi dan regulasi negara. “Apalagi masalah regulasi itu di DPR RI diwarnai kepentingan politik dari pada mencari akar-masalahnya,” kata pengamat militer Hari Priantoro dalam dialog  “Mencari Akar Masalah Konflik TNI/Polri”
Monday 1 Dec 2014, 5 : 59 pm